Utang Jasa Konstruksi tak Dibayarkan Pemprov Kredit Macet dan Black List Menghantui Pengusaha

Medan - Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dinilai bertanggungjawab dampak kredit macet dan track record buruk pengusaha jasa konstruksi Sumut diperbankkan, akibat utang Pemprov yang tak kunjung dibayarkan, pada kontraktor.

Pengamat Ekonomi, Gunawan Benjamin, Senin (26/1) membeberkan ini, saat dimintai keterangan, mengenai kisruh target pemprovsu yang pesimis akan melunaskan utang DBD, DBH dan Bansos pada tahun 2016 nanti.

Gunawan Benjamin menjelaskan, utang terus menumpuk tentunya berdampak pada pengusaha jasa konstruksi, untuk membayarkan bunga di Bank. Selain itu, pastinya akan menempelkan track record hitam bagi pengusaha atas pembayaran itu. 

"Pemprovsu harus mengambil kebijakan yang jenius akan hal ini, dan harus bertanggungjawab, atas kredit macet di perbankkan nantinya, bila utang itu tak diselesaikan. Lain lagi yang ditakutkan bila terjadi black list pada pengusaha itu. Gubsu harus memikirkan itu," katanya.

Sementara, untuk solusi pemutihan di bank bagi pengusaha konstruksi yang terkendala dampak pembayaran tersebut, Gunawan menyatakan hal itu bukan merupakan solusi dan tidak mungkin terjadi. Katanya, hal itu sangat sulit dan sangat jauh kemungkinan terjadi. 

"Itu terlalu jauh dan sulit terjadi," katanya.

Solusinya menurut Gunawan ialah dengan menambah anggaran tuk membayar utang tersebut, dengan tidak ada alasan APBD sudah sangat ketat dan menunggu perubahan anggaran (P-APBD) untuk dapat melunasi utang tersebut.

Pemprovsu diminta untuk segera terbuka dengan anggaran tersebut, dan memperbaiki mismanagement yang kental terlihat sehingga utang ini tidak berlarut-larut. "Kita menghimabu pada pemrovsu untuk terbuka dan transparan, serta memperbaiki mismanagemen itu sendiri," katanya.

Sementara itu,  Kabiro Keuangan Pemprovsu Ahmad Fuad Lubis, yang faham dengan managemen keuangan di pemrovsu ini, tidak dapat dimintai keterangannya sedikitpun. Upaya untuk menjumpai di ruangannya di lantai 2 kantor gubsu pun kandas, diduga Ahmad Fuad tidak masuk kantor. Upaya lain dengan menghubungi handphone nomor 081264002xxx juga nihil. Handphonnya tersebut juga tidak aktif.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumut, Rabu (21/1) lalu di ruangannya Lantai 9 Kantor Gubsu HT Erry Nuradi sendiri juga pesimis dan menyatakan P-APBD yang menjadi solusi dalam pembayaran utang tersebut tidak menjadikan solusi.

"Tidak akan terlunaskan bila dengan menunggu P-APBD. Utang pemprovsu sendiri pada tahun 2014 telah bertambah Rp2.5 triliun. Pada tahun 2014, pendapatan kita cuma Rp7,8 triliun. Utang kita Rp2.2 triliun, pembayaran yang dianggarkan Rp1.7 triliun dan yang terbayarkan Rp1.5 triliun, kan ini masih ada utang lagi dari kekurangan pembayaran itu. 2014 kebawah akan menambah lagi jadi Rp2.5 triliun," ucap HT Erry kemarin.

Sementara untuk memaksa PAD sendiri menurut HT Erry Nuradi bukanlah tindakkan tepat, karena terpatok untuk segera melunaskan utang tersebut. Menurut Erry, untuk menyelesaikan utang ini, hanya komitmen dari tim anggaran untuk menyelesaikannya.

"Kalau kita paksa, misalkan Dispenda untuk mendapatkan di luar dari memang hasil yang didapatkan, itukan tidak mungkin. Hanya saja, utang ini dapat terselesaikan bila, tim anggaran kekeh (komitmen) yang kuat. 4 tahun kedepan, utang itu akan terbayarkan," katanya.

HT Erry Nuradi juga membeberkan, dari pendapatan Rp7,8 triliun pada 2014 tahun lalu dana seluruhnya terserap dari beberapa anggaran yang disalurkan. Diantaranya, Rp2.8 triliun untuk pembayaran DBD, DBH dan lainya. Rp1.5 triliun untuk pendidikan Sumut, Rp1.2 triliun untuk gaji pegawai, Rp2.7 triliun untuk berbagai kegiatan. Menurut Erry, dari Rp2.7 triliun itu, Rp1.3 triliun sudah terserap pada Dinas Bina Marga. Dan sisanya dibagi untuk 50 SKPD di Sumut.

"Bagaimana bisa membayar utang, dana kita terserap seleuruhny dan PAD tidak mencukupi. Itu belum lagi utang pada kontraktor yang mengerjakan pada proyek tersebut," katanya.

Erry juga merasa heran, diantara pimpinan daerah yang lebih menuntut untuk meminta pelunasan dana bantuan ketimbang dana bagi hasil yang seharusnya merupakan kewajiban Pemprovsu untuk melunasi itu.

"Tapi ada yang aneh saya lihat. Saya bertemu Bupati mereka lebih menuntut untuk menagih Pemerintah membayarkan dana bantuan ketimbang bagi hasil. Pemprovsu juga melakukan itu, anehkan. Dalam provinsi ini, yang wajib tak dikerjai, tapi sunah malah dikerjai. Bagi hasil itukan wajib, dan yang namanya bantuan itukan sunah," bebernya.

Diketahui sebelumnya, Pemprovsu berjanji akan segera membayarkan dana DBH, BDB dan Bansos secara bertahap mulai Maret hingga Desember 2014. Pembayaran itu bisa dilakukan Pemprovsu, setelah Mendagri menyetujui perubahan RAPBD 2014 yang diajukan  Pemprovsu dan DPRDSU.

"Kita akan segera membayarkan semua DBH dan BDB per triwulan hingga Desember 2014. Jadi administrasinya sudah selesai, kini tinggal pelaksanaan dan APBD 2014 itu diundangkan oleh DPRDSU," kata Sekdaprovsu H Nurdin Lubis kepada wartawan, Selasa 18 Maret 2014 lalu di kantor Gubsu.

Dia berharap, setelah RAPBD 2014 diperdakan  oleh DPRDSU maka setiap SKPD dapat melakukan pembayaran terhadap segala tunggakan. Rencananya pemprov akan melunasi seluruh hutang tersebut dengan membagi jumlah sesuai rekomendasi yang disampaikan oleh BPK itu dengan perencanaan pembayaran proporsional hingga lunas pada 2016.

"Kita (Pemprovsu - red) sudah mengumumkan kalau pada tahun 2016 utang DBH kabupaten dan kota sudah terselesaikan. Sedangkan Pemberian BKP ini kan sudah ada surat Gubernur yang ditujukan kepada seluruh kabupaten/kota. Jadi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kita terhadap kabupaten/kota," kata Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu Ahmad Fuad didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut Jumsadi Damanik dan Kabiro Hukum Sulaiman Hasibuan saat temu pers di Anjungan lantai IX Kantor Gubsu Jl. P Diponegoro, Kamis (30/10/2014) lalu.


Jemy

OJK Akan Turun Suku Bunga Perbankkan

Medan - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tengah mempertimbangkan untuk menurunkan suku bunga jelas merupakan kabar baik bagi sejumlah pelaku ekonomi dan tentunya memberikan ruang yang lebih besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun menurunkan suku bunga pinjaman disisi lain juga bisa memperburuk kinerja perbankan nasional khususnya dalam menghadapi persaingan. Hal ini di katakan Gunawan Benjamin, pengamat ekonomi, Senin (26/1/2015).

Gunawan mengatakan, satu sisi, ini merupakan langkah positif. Tapi disisi lain, perbankan yang bunganya harus turun mau tidak mau harus melakukan efisiensi dan menurunkan target pencapaian laba.

"Ini masalah tentunya, kasihan juga perbankan kita akan mengalami penurunan labanya. Tentunya bisa mengganggu ekspansi perbankan ke depan," katanya.

Perbankan memang menjadi jantung perekonomian. Perlu untuk dikaji selanjutnya bagaimana kesinambungan Bank bila nantinya suku bunga kredit diturunkan. "Saya menyarankan sebaiknya pemerintah lebih agresif untuk menekan sejumlah Bank BUMN agar mau menurunkan suku bunga. Karena Bank BUMN sahamnya dimiliki oleh pemerintah," katanya.

Sehingga, lanjut Gunawan, akan tercipta persaingan penyaluran bunga kredit, yang nantinya akan memaksa Bank lain juga menurunkan suku bunga. Namun bukan berarti akan semulus yang diharapkan. Menurunkan net interest margin (NIM) perbankan jelas akan membuat Bank tersebut melakukan efisiensi. Dan sayangnya efisiensi disini sangat erat kaitannya dengan proses ekspansi perusahaan.

Semakin gencar Bank melakukan ekspansi, umumnya akan mengakibatkan Bank tersebut mengalami masalah efisiensi. Dengan penyebaran perbankan yang belum menjangkau wilayah-wilayah terpencil, maka efisiensi menjadi sulit untuk dilakukan. Atau ada belanja yang cukup besar dari perbankan untuk memenuhi kebutuhan teknologi.

"walaupun menurunkan bunga akan membuat Bank menjadi lebih optimal dalam proses penciptaan pertumbuhan ekonomi, namun Bank akan sulit menghadapi masalah internal yang dihadapinya sendiri, khususnya dalam peningkatan pelayanan ke masyarakat," katanya.

Di pasar modal, memaksa Bank menurunkan NIM jelas akan membuat analis mendiskon target perolehan laba Bank tersebut yang nantinya akan sangat potensial harga saham Bank mengalami penurunan. Kebijakan membatasi deviden sebelumnya ditambah dengan kebijakan membatasi bunga kredit sangat kuat korelasinya dengan pembentukan harga saham.

Bentuk intervensi pemerintah bisa dilakukan dengan lebih mengedepankan Bank BUMN sebagai penggerak utamanya jika ingin realisasi bunga kredit diturunkan. Dengan begitu Bank yang lain akan bertarung, namun pikirkan juga DPK atau Modal Bank BUMN tersebut. Bila DPKnya tidak mampu mengimbangi penyaluran kredit maka suntikan modal dari pemerintah harus dilakukan.

"Ini memang sejalan dengan upaya pemerintah menyuntikan modal besar khususnya kepada Bank Mandiri. Pelaku usaha akan sangat senang dengan kebijakan ini. Bunga murah berarti pembiayaan kembali mekar. Saya melihat akhir-akhir ini, kebijakan pemerintah Jokowi seperti mulai melakukan intervensi terhadap masalah yang menyangkut perekonomian termasuk Perbankan," katanya.

Ini bisa jadi langkah positif, namun pikirkan resiko jangka panjangnya khususnya terkait dengan Perbankan yang masuk dalam daftar Bank yang akan diturunkan bunga kreditnya.



Jemy

Gubsu Harap 15 PNS Lulusan S-2 UGM dan Jepang Terapkan Ilmu untuk Pembangunan Sumut

Medan - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSi berharap kepada para 15 Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyelesaikan tugas belajar Program Master (S-2) dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan International University of Japan (IUJ) Jepang agar dapat mendedikasikan ilmu yang didapat. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja PNS berkenaan dengan semakin kompleksnya tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang menuntut

tanggungjawab dan kenyamanan serta profesionalisme sumberdaya aparatur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

Hal itu diungkapkan Gubsu saat menerima Audiensi Vice Dean For Academic and Student Affairs Faculty Of Economics and Business Universitas Gadjah Mada BM Purwanto MBA PhD, bersama Director Chair Accounting Program Bambang Riyanto LS MBA PhD, Vice Director For Academic Affairs Chair Economics Program, Arti Adji MEc MA PhD bersama ke-15 PNS yang telah lulus S2. Sementara ikut mendampingi Gubsu,  Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumut, Pandapotan Siregar dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut Drs Masri.

"Atas nama kita semua, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada UGM yang telah menggembleng anak-anak kami, saya berharap kepada anak-anak kami agar ilmu yang didapat dari para pengajar dapat di dedikasikan di tempat kerja masing-masing," harapnya.

Gubsu Juga menyampaikan, presiden Ir Joko Widodo fokus dengan reformasi mental. Jadi, dengan begitu adik-adik punya semangat baru.

"Kami sedang membudayakan Sumatera Utara Bangkit, maka tanda terimakasih adik-adik kepada Pemprovsu adalah dengan mengukir prestasi, dan dengan semangat baru  membangun Budaya Kerja," harapnya.

Pemprovsu, lanjut Gubsu, memonumentalkan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) reformasi birokrasi di provinsi ini melalui "Sumatera Utara Bangkit".

"Pembangunan dan penerapan nilai-nilai budaya kerja untuk kebangkitan Sumut. Nilai-nilai budaya kerja yaitu Religius, integritas, kompeten, gotong royong dan pelayanan harus menjadi ruh dan sikap setiap PNS," tegasnya.

Sementara itu, Vice Dean For Academic and Student Affairs Faculty Of Economics and Business Universitas Gadjah Mada BM Purwanto MBA PhD menyampaikan ke-15 PNS dari Sumut telah berhasil menamatkan study di UGM dan IUJ Jepang.

"Kita akui mereka mengalami hal yang tentu ini tidak mudah. Namun, kita tetap terus mendampingi mereka tanpa ada toleransi apapun. Maka dengan itu membuat merek punya karakter dan menjawab tantang tantangan yang tidak mudah," ujarnya.

Perkembangan dan juga pencapaian yang mereka dapatkan, lanjutnya dapat membantu visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumut.

"Biasanya kualaitas terbaik itu keluar ketika mereka mendapat tantang diluar sehingga kami secara spesifik mengucapkan selamat kepada bapak Gubsu dan dengan ini pula kami melepas adik-adik ini dan kami berharap betul mereka-mereka ditempatkan ditempat yang tepat," harapnya.

Penempatan yang tepat, lanjutnya,  akan menyelesaikan banyak masalah sebaliknya kalau penempatan yang salah bisa menjadi kotoran. "Mereka menjadi aset yang bernilai masa depan daerah dan provinsi terutama menghadap tantangan MEA," katanya.

Salah satu PNS yang lulus S-2 tersebut, Uji Dippos Lumban Siantar MSc MA menyampaikan terimakasihnya kepada Gubsu yang karena mereka telah diberi kesempatan untuk mendapatkan tugas belajar. "Tentunya sangat berbahagia, dan saya adalah termasuk orang yang beruntung di pemprovsu karena bisa bergabung di program ini kiranya tak lupa berterimakasih kepada bapak Gubsu," ucapnya.

Tahun pertama, lanjutnya mereka belajar di program study ilmu ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM sedangkan tahun kedua belajar di International Development Program International University Of Japan. "Kami berharap bisa memberikan kontribusi kepada tempat kerja kami dan tentunya kedepannya bisa membangun Sumut ," ujarnya

Adapun ke-15 PNS itu, yakni Renny Tania SPsi dan Novita Rohdearni Saragih SKM (Pemprovsu), Gama Leo Aristo Daulay SE dan Veronika Eva Diana Panjaitan (Pemkab Serdang Bedagai), Arsiyanti Saidah Tanjung SS dan Yafaowoloo Gea SS (Pemko Gunung Sitoli). Kemudian Demak Tiolan SP (Pemko Pematang Siantar), Dies Putra Susanto Harefa SPsi (Pemkab Nias Selatan), Eva Susanti Lumbangaol ST (Pemkab Karo), Akhmad Habiby Nasution SE (Pemkab Labuhan Batu), Anggi Anggraini SE (Pemkab Labuhan Batu Utara).
Selain itu, Kartika Maryanthi Tarigan SKom (Pemkab Batubara), Lukkas Syahputra Berutu SH (Pemkab Pakpak Bharat), Masidah SE (Pemkab Deli Serdang) dan Uji Dippos Lumban Siantar ST (Pemko Medan).

Kepala BKD Sumut Pandapotan Siregar menambahkan program tugas belajar dual degree tersebut, merupakan salah satu program unggulan Gubernur Sumut. Program ini berawal dari keinginan Gubernur Sumut untuk meningkatkan Kompetensi SDM para PNS. Ke-15 mahasiswa magister itu telah mengikuti perkuliahan tahun pertama di Universitas Gajah Mada (UGM) pada tahun ajaran 2012/2013. Setelah dinyatakan memenuhi passing grade TPA dan TOEFL yang disyaratkan untuk tahun ajaran 2013/2014.

"Pak Gubernur sudah menandatangani surat penepatan mereka di daerah agar pemerintah daerah masing masing betul-betul memamfaatkan tenaga mereka," ujarnya.



Jemy

Gubsu: Presiden Jadikan KEK Sei Mangkei Role Model Nasional

Medan – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho menegaskan, peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, di Sumatera Utara (Sumut), akan menjadikan KEK itu sebagai role model bagi KEK lain di seluruh Indonesia. Berbagai indikator untuk menjadi role model telah terpenuhi dalam KEK Sei Mangkei.

 

“Dengan peresmian KEK Sei Mangkei yang akan dicanangkan Presiden Jokowi, besok (Selasa, 27/01/2015), akan menjadikan KEK Sei Mangkei sebagai role model bagi KEK lainnya di seluruh Indonesia,” ujar Gatot dalam siaran persnya, di Medan, Senin (26/01/2015).

Gatot memastikan, bahwa secara prinsip Pemerintah Provinsi Sumut akan menjadi ujung tombak percepatan beroperasinya KEK Sei Mangkei. Apalagi, operasional KEK Sei Mangkei akan terintegrasi dengan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pendukung utama jalur distribusi antar kedua lokasi tersebut. Khususnya, yang berbasis pada kelapa sawit, karet dan potensi perkebunan di Sumut. Sekaligus, kata Gatot, kedua lokasi industri itu akan menjadi penggerak perekonomian Sumut.

“Semua pihak terkait di Sumut, dipastikan akan memberikan pelayanan prima bagi KEK Sei Mangkei. Sehingga akan menambah daya tarik investasi di KEK Sei Mangkei sekaligus menjadi promosi tersendiri bagi investasi-investasi yang lain,” terang Gatot.

Indikator Role Model

Data pemerintah mencatat, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mengamanatkan, bahwa KEK Sei Mangkei harus telah beroperasi secara resmi 3 tahun sejak peraturan pemerintah tersebut ditetapkan. Atau paling telat, pada tanggal 27 Februari 2015 KEK Sei Mangkei harus dinyatakan secara resmi beroperasi.

“Bahkan, kami menyatakan KEK Sei Mangkei beroperasi 1 bulan lebih cepat dari tenggat waktu yang ditetapkan,” ungkap Gatot.

Gatot menambahkan, sedikitnya terdapat 5 indikator yang dimiliki KEK Sei Mangkei sehingga layak menjadi role model bagi KEK lain di Indonesia.

Pertama, kesiapan infrastruktur di dalam kawasan. Kedua, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi administrator KEK dan Badan Usaha Pengelola KEK. Ketiga, perangkat pengendali administrasi yang meliputi pelimpahan kewenangan dan sistem pengelola kawasan atau peraturan-peraturan dalam kawasan. Keempat, sudah masuknya investor bahkan telah beroperasi di dalam KEK Sei Mangkei. Dan kelima, KEK Sei Mangkei diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

Tarik Investor

Saat ini, kata dia, PT Unilever menjadi investor pertama yang telah berinvestasi di KEK Sei Mangkei. Karena itu, pihaknya akan terus meningkatkan upaya promosi bagi daya tarik investasi lain berskala nasional dan internasional di dalam kawasan KEK Sei Mangkei.

“Intinya, kita sepakat dan setuju bahwa KEK Sei Mangkei yang leading di depan. Karenanya, saya harap itu terus dipertahankan, sehingga menjadi role modelbagi KEK lainnya di Indonesia dan mampu menarik banyak investor lain ke dalam KEK Sei Mangkei,” tandas Gatot.

 

Jemy

Wagubsu Hadiri Syukuran Peresmian Universitas Potensi Utama

Medan - Wagubsu Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengharapkan dengan menjadi Universitas, Potensi Utama dapat memberikan sumbangsihnya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Sumut.

Hal ini disampaikannya dalam sambutannya saat menghadiri acara Syukuran Peresmian Universitas Potensi Utama, Sabtu 24/1) di Hotel Madani Medan.


Erry juga mengatakan bahwa era globalisasi adalah era persaingan mutu atau kualitas. Oleh karenanya peningkatan kemampuan mengelola dan mengembangkan perguruan tinggi sudah sangat dirasakan perlu, termasuk untuk menggunakan prinsip-prinsip manajemen modern yang berorientasi pada mutu dan kualitas.

Bagi para pengelola perguruan tinggi, menurut Erry sistem manajemen mutu dimaksud pada hakekatnya berinti pada perbaikan terus menerus untuk memperkuat dan mengembangkan potensi, antara lain harus mampu mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan-keunggulan. "Sehingga outputnya memiliki multi-motivasi, yaitu ilmu pengetahuan, gelar keterampilan, pengalaman, keyakinan dan perilaku luhur dalam arti seimbang, sebagai persiapan memasuki dunia kerja atau persiapan membuka lapangan kerja," bebernya.

Dikesempatan itu Erry juga mengatakan pendidikan yang bermutu adalah salah satu kunci keberhasilan pembangunan bangsa dan negara dalam segala bidang. Hal ini menurutnya mengisyaratkan bahwa sesungguhnya perguruan tinggi merupakan wahana tenaga ahli yang diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan dan memberikan sumbagan kepada pembangunan, terutama dengan mengutamakan pendekatan relevansi pendidikan dengan pembangunan yang dalam langkah pelaksanaannya dikenal dengan pola keterkaitan dan kesepadanan (link and match). "Diharapkan universitas potensi utama hendaklah dapat lebih berperan membantu pemerintah dalam memberhasilkan pelaksanaan pembangunan di Sumut," ujar Erry.

Sebagai daerah yang heterogen dan mempunyai banyak potensi Wagubsu mengajak agar Universitas potensi utama bisa melahirkan sdm-sdm yang memiliki mutu maupun kualitas yang mampu bersaing dan mampu menggali dan mengelola potensi-potensi daerah yang ada di Sumut. "Peluang-peluang yang ada di Sumut harus dimanfaatkan, bukan hanya menjadi penonton saja." Ujar Erry mengajak agar Universitas Potensi untuk mampu bersaing di Sumut karena dengan menjadi Uiversitas, yang dulunya STMIK Potensi Utama ini akan menambah daya saing yang kompetitif bagi universitas-universitas dan perguruan tinggi lain yang ada di Sumut.

Sementara Rektor Universitas Potensi Utama Cand. Doktor Rika Rosnelly, SH, M.Kom mengatakan bahwa peresmian universitas potensi utama ini merupakan awal dari suatu komitmen dan kerja besar untuk menumbuhkembangkan Universitas Potensi Utama. "Ini merupakan komitmen dan kerja besar untuk merealisasikan impian dan cita-cita para perintis dan pendiri Universitas Potensi Utama guna mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Rika.

Dia juga mengatakan bahwa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer  "STMIK Potensi Utama" merupakan salah satu institusi Pendidikan Swasta dibaeah naungan Yayasan Potensi Utama yang berdiri pada tahun 2003 berdasarkan Izin Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI) dengan SK. No. 103/D/O/2013. "Alhamdulillah sekarang berubah menjadi Universitas Potensi Utama sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  Nomor 424/E/O/2014 tanggal 17 September 2014 dengan 5 Fakultas," ujarnya.

Adapun ke 5 fakultas tersebut  diantaranya, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studinya yaitu :Teknik Industri (S1), Teknik Informastika (S1), Sistem Informasi (S1) dan Manajemen Informatika (D3). Fakultas Seni dan Desain, Program Studinya yaitu : Televisi dan Film (S1), Desain Komunikasi Visual (S1) dan Desain Interior (S1). Fakultas Psikologi, Program Studinya yaitu : Psikologi (S1). Fakultas Ilmu Politik dan Kependidikan, Program Studianya yaitu : Pendidikan Bahasa Inggris (S1) dan Ilmu Hubungan Internasional (S1). Fakultas Bisnis Syariah, Program Studinya yaitu :Ekonomi Syariah (S1) dan Perbankan Syariah (S1).

"Mencermati pesatnya perkembangan ilmu pengeathun dan teknologi serta budaya, kami berusaha jumlah program studi untuk jenjang Strata 1di Universitas Potensi Utama, Insya Allah masih akan bertambah," katanya.

Untuk meningkatkan kualitas Proses Belajar Mengajar (PBM) pihak manajemen/penyelenggara telah menyediakan dan meningkatkan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana untuk perkuliahan teori dan praktikum yang dilengkapi dengan perpustakaan, LCD Proyektor, peralatan praktikum komputer pentium IV dengan monitor LCD, kemudahan akses Internet dengan Wifi dan Hotspot. Meningkatkan ilmu pengetahuan Dosen dan Pegawai melalui pelatihan-pelatihan serta melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan S3 dimana telah diwisuda sebanyak 60 orang dosen S2. Dengan berubahnya STMIK Potensi Utama menjadi Universitas Poteni Utama diharapkan akan membantu masyarakat memilih tempat kuliah maupun bagi stake holder serta Pemerintah dalam mendapatkan Lulusan yang berkualitas dan berkompeten dibidangnya masing-masing.

Universitas Potensi Utama lanjutnya mempunyai visi, misi dan tujuan tidak hanya cerdas dalam bidang intelektual saja, melainkan juga memimiliki integritas dan moral yang tnggi. "Mari kita jadikan Universitas Potensi Utama sebagai rumah bersama, tempat kita bersama bekerja, meniti karir sekaligus mengukir prestasi," ujarnya.

Turut Hadir pada acara tersebut mewakili walikota Medan Hasan Basri, Ketua Aptisi Sumatera Utara Dr. Bahdin Nur Tanjung,para rektor atau pimpinan perguruan tinggi di Sumut, mewakili koordinator Kopertis Wilayah I Rahmayati, SH,M.Hum, Ketua Pembina CORIS Dr. Djoko Soetarno, DEA,Dosen Tetap ITB Dr Rila Mandala, M.Eng, Ketua Pembina Yayasan  Potensi Utama Hj. Nuriandy, BA, Ketua Yayasan Potensi Utama Medan BobSubhan Riza, ST , M.Kom, para dekan, dosen Potensi Utama serta mahasiswa dan mahasiwi dan tamu undangan lainnya.



Jemy

Menko Kemaritiman dan Gubsu Buka Forum Rektor Indonesia Tahun 2015

Medan - Hampir Seluruh dan Direktur dari berbagai Universitas dan Sekolah Tinggi di Indonesia hadir dan berpartisipasi dalam Forum Rektor Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Sumatera Utara (USU) Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, 23-25 Januari 2015. Acara dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dr Ir Dwisuryo Indroyono Soesilo MSc bersama Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSi di Auditorium USU, Sabtu (24/1) dengan mengusung tema "Menegakkan Kedaulatan Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim yang Bermartabat".

Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri PPN/ Kepala BAPPENAS Dr Drs Andrinof Achir Chaniago MSi selaku Pembicara Kunci, Mewakili Menristek DIKTI Direktur Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti
Dr Ir Illah Sailah MS, Wakil Gubernur Sumut Ir H Tengku Erry Nuradi MSi, Ketua Forum Rektor Indonesia Periode 2014 Prof Dr Ravik Karsidi MS, Rektor USU yang juga Ketua Forum Rektor Indonesia Periode 2015 Prof Dr dr Syahril Pasaribu DTM H MSc(CTM) SpA(K) dan para peserta Forum Rektor Indonesia.

Menko Bidang Kemaritiman Dr Ir Dwisuryo Indroyono Soesilo MSc yang juga menjadi pembicara kunci dalam acara tahunan para rektor tersebut menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Konvensi Kampus XI dan temu Tahunan XVII Forum Rektor Indonesia tahun 2015 dengan mengangkat tema Menegakkan Kedaulatan Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim yang Bermartabat yang dapat memberikan kontribusi terbaiknya pada negara dan bangsa.

Apalagi, tahun 2014 merupakan tahun bahari dimana sektor kemaritiman menjadi sektor utama dalam pembangunan nasional yang ditekankan Presiden Ir Joko Widodo. Para pemimpin negeri ini, kata Menko Kemaritiman, adalah hasil perguruan tinggi, untuk itulah tugas perguruan tinggi untuk ikut serta dan berperan memberikan kontribusi ke arah yang lebih baik.

"Mahasiswa yang sekarang ini nantinya mereka kedepan yang akan memegang republik ini. Untuk itu, tugas perguruan tinggi mempersiapkan mereka ke arah yang lebih positif," ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya masyarakat Indonesia  sudah menjadi satu dari 7 Raksasa dunia dibidang ekonomi maka persiapannya dari sekarang. "Nah inilah tugas berat para pemimpin perguruan tinggi," katanya.

kita, lanjutny,  punya 30 tahun lagi dari sekarang untuk membangun kemaritiman. "Jadi mahasiswa-mahasiswa inilah yang 30 tahun kedepan tahun 2045 yang mengendalikan republik ini," tekannya lagi.

Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi dalam kesempatan yang sama juga mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih karena Kota Medan, tepatnya di USU dijadikan tempat Forum Rektor Indonesia dan dengan hadirnya para rektor seluruh Indonesia ini menjadi spirit untuk USU.

"Seperti kata Motivator  Ary Ginanjar Agustian saat memberikan pencerahan dengan tema Revolusi Mental menunjang Indonesia Emas, maka ditangan Rektorlah akan lahir generasi emas Indonesia yang akan mengisi Indonesia emas kedepan," ujarnya.

Mudah-mudahan, lanjutnya, kegiatan ini ini menjadi catatan bagi Provinsi Sumut, dan berharap dalam pertemuan tersebut akan ada rekomendasi-rekomendasi tingkat pusat dan rekomendasi tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Apalagi, Sumut adalah Provinsi memiliki potensi maritim dengan pantai sepanjan 1.300 KM yang terdiri dari 545 KM di pantai Timur dan 345 KM di Pantai Barat serta 350 KM di Pulau-pulau Nias dan Nias Selatan.

"Kita membantu penuh panitia FRI agar pelaksanaan kegiatan akbar ini nantinya berjalan dengan lancar dan sukses serta mampu menghasilkan keputusan yang dapat memberi pengaruh bagi kehidupan dan kesejahteraan rakyat," harapnya.

Dalam kesempatan itu, Gubsu dan Rektor USU menyematkan ulos kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Menteri PPN/Kepala BAPPEMAS RI serta penyerahan plakat. Usai dibuka dilanjutkan dengan Diskusi dengan pembicara inti Menteri PPN/Kepala BAPPENAs Dr Drs Andrinof Achir Chaniago MSi.

Sebelumnya, Jumat Malam (23/1) ditempat yang sama digelar jamuan makan malan dalam rangka Konvensi Kampus ke-XI dan temu Tahunan ke-XVII Forum Rektor Indonesia.

Gubsu dalam sambutannya menaruh harapan besar kepada Forum Rektor Indonesia (FRI) agar mampu menghasilkan gagasan-gagasan brilian, sehingga hasil rumusan konvensi diharapkan membantu pemerintah dalam menumbuhkan kembali kejayaan Indonesia, sebagai negara maritim terbesar dan terkuat di dunia.

"Disamping itu tentunya diharapkan peran aktif perguruan tinggi dalam konteks kebangsaan, khususnya bidang kelautan dan kemaritiman," katanya.

Dengan tema yang diangkat, lanjut Gubsu sangat menarik dan penting karena sangat relevan dengan visi Indonesia ke depan tentang "Poros Maritim" yang dikumandangkan Presiden Ir Joko Widodo.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya mengucapkan terima kasih FRI dilaksanakan di Medan. Semoga merasa nyaman dan senang selama berada di Kota Medan," ucapnya.

Provinsi Sumut, katanya, menjadi indikator keberagaman antarbudaya, antar umat beragama, dan banyak daerah di Indonesia belajar di Sumut mengenai hal dimaksud. "Kami bersyukur dengan itu semua. Dan yang kami ketahui sebuah kawasan akan maju dan berkembang bila masyarakatnya heterogenitas. Untuk itu dengan posisi Sumut saat ini, kami bermimpi Sumut menjadi provinsi berdaya saing, maju dan sejahtera," harapnya.

Motivator Indonesia yang juga tokoh pembangunan karakter, Dr HC Ary Ginanjar Agustian, dalam sambutannya menyampaikan ceramah tentang revolusi mental. Menurut dia, ada dua cara dalam menciptakan revolusi mental. Yakni evolusioner dan revolusioner.

"Cara yang evolusioner adalah dengan membangun sistem, diperkuat dengan kepemimpinan. Baik menyangkut hukum dan aturan. Di mana pemimpinlah yang mengatur sistem itu. Namun hal itu membutuhkan waktu yang sangat banyak," katanya.

Artinya lanjut Ary, evolusioner tak bisa lepas dari tiga hal, yaitu karakter, sistem dan leadership (kepemimpinan). "Sistem bisa jalan kalau dijalankan oleh orang-orang yang berkarakter. Sebab sebagus apapun sistem jika karakter orangnya tidak terbentuk, maka sistem itu akan mudah diterobos. Kemudian leader harus bisa menjadi contoh. Rule models seperti nilai keberanian, kejujuran, persatuan dan kedamaian," jelas pendiri ESQ Business School tersebut.

Sedangkan revolusioner menurutnya sesuatu yang lahir dari karakter, sistem dan rule models yang sebelumnya telah dibangun. "Karakter yang menjadi puncaknya, yaitu nilai yang dipegang teguh. Seperti orang Jepang, dia memiliki karakter, yakni integritas," katanya.

Sebelumnya, Rektor USU Prof Dr dr  Syahril Pasaribu DTM H MSc(CTM) SpA (K) yang juga Ketua Forum Rektor Indonesia menyambut baik kehadiran para rektor se-Indonesia di Kampus USU. Dia merasa senang bahwa FRI tahun ini digelar di USU. "Suatu kebanggaan bagi USU bisa dipercaya sebagai tuan rumah untuk FRI 2015," katanya.

Ditambahkannya, Forum Rektor Indonesia ini merupakan kumpulan bagi seluruh rektor di Indonesia yang memiliki agenda untuk memberikan wawasan dan pemikiran intelektual yang baik, bersifat kritis dan kelaboratif sehingga menghasilkan kontribusi positif untuk mengembangkan bangsa melalui pendekatan ekonomi, hukum dan lingkungan kemaritiman sehingga mampu menegakkan kedaulatan negara sebagai poros maritim dunia.

"Pertemuan ini diperkiraan akan dihadiri lebih kurang 1000 perguruan tinggi negeri dan swasta yang tentu saja merupakan kerja besar civitas akademika USU," katanya.


Jemy

KEK Sei Mangkei Siap Beroperasi

Medan  –  Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSi menegaskan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Sumatera Utara, siap untuk beroperasi, pada Selasa (27 Januari 2015).

"Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua Dewan Kawasan Provinsi Sumatera Utara, saya menyatakan KEK Sei Mangkei siap beroperasi pada 27 Januari 2015," ujar Gubsu saat menerima Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus di Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman No.41 Medan,  Jumat (23/1).

Hadir saat itu, Kepala Sub Bagian Perencanaan Setdenas KEK  Ahmad Bukhori, Plt Kabag pengelolaan Informasi Setdenas KEK Bambang Wijanarko, Sekretaris Dewan Nasional Enoh Suharto Pranoto, dan Wakil Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK Budi Santoso, sementara Ikut mendampingi Gubsu  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bappedasu) Dr Arsyad Lubis. 

Gubsu menjelaskan, saat ini pihaknya tengah fokus untuk mengkoordinasikan, menyampaikan dan melaporkan kesiapan operasional KEK Sei Mangkei kepada Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Rencananya, operasional KEK Sei Mangkei akan diresmikan oleh Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan ke Medan 27 Januari 2015 mendatang untuk melakukan ground breaking sejumlah proyek di Sumatera Utara.

"Saat Presiden berkunjung ke Sumatera Utara 27 Januari 2015 nanti, sekaligus kita memohon dan meminta agar Presiden bisa me-launching KEK Sei Mangkei. Karena KEK Sei Mangkei telah siap beroperasi," terang Gatot.

3 Poin Kesiapan

Senada dengan itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bappedasu) Arsyad Lubis mengatakan, kesiapan KEK Sei Mangkei beroperasi bisa dilihat dari 3 poin utama.

Pertama, sarana infrastruktur di dalam kawasan KEK Sei Mangkei meliputi beberapa hal. Yaitu lahan yang sudah siap seluas 2.001 hektare (ha) yang sudah berstatus Hak Penggunaan Lahan (HPL). Bahkan, lahan yang digunakan PT Unilever sudah mengajukan proses Hak Guna Bangunan (HGB).

Lalu, soal jaringan listrik yang kini telah masuk sebesar 5,4 megawatt (MW), dan berikutnya 10 MW akan diupayakan bisa masuk pada pertengahan Februari 2015 yang dipasok oleh PT Harkat Sejahtera.

"Saat ini, PT Harkat tengah memroses pemasangan jaringan untuk mencukupi kebutuhan pasokan listrik di dalam kawasan KEK Sei Mangkei," papar Arsyad.

Selanjutnya, kata dia, soal kebutuhan air bersih dan drainase yang telah tersedia. Lalu pemadam kebakaran juga sudah tersedia, yang untuk sementara ada kerjasama antara pihak PTPN 3 dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Pemerintah Kabupaten Batubara.

"Kedua pemerintah kabupaten tersebut siap bersinergi membantu sementara pengadaan armada pemadam kebakaran di dalam kawasan KEK Sei Mangkei," tutur Arsyad.

Berikutnya adalah, mengenai persampahan yang untuk sementara menggunakan tempat pembuangan akhir (TPA) Kabupaten Simalungun yang berada di Kecamatan Bandar seluas 2,5 ha. Itu siap digunakan.

Lalu, soal jalan yang hampir semua selesai dikerjakan. Intinya, soal infrastruktur sudah bisa dipastikan bisa digunakan secara optimal. Termasuk didalamnya, soal perkantoran untuk administrator juga sudah tersedia dan sudah ada aktifitas yang berjalan.

Kedua, lanjut Arsyad, pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kepada administrator sudah dilakukan dengan baik. Dan kini, hampir 65 kewenangan perijinan yang ada di administrator.

"Tinggal administrator akan membuat skema untuk durasi waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu perijinan. Termasuk, berapa biayanya dan apa saja persyaratan yang dibutuhkan, lalu pembenahan yang terus dilakukan secara optimal," ungkap Arsyad.

Ketiga, Badan Usaha Pengelolaan KEK Sei Mangkei juga sudah siap, termasuk investasi dari PT Unilever yang mencapai hampir Rp 2 triliun. Bahkan, PT Unilever juga akan melakukan commissioning.

"Intinya, operasional KEK Sei Mangkei kita majukan 1 bulan lebih cepat dari rencana yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, yaitu 26 Februari 2015. Intinya, KEK Sei Mangkei sudah siap untuk beroperasi pada 27 Januari 2015 mendatang," tandas Arsyad.

Undang Investor

Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan PT Perkebunan Nasional (PTPN)-III Rinaldi mengatakan, pihaknya mengundang berbagai investor untuk masuk dan berinvestasi di kawasan KEK Sei Mangkei. Sebab, KEK Sei Mangkei sudah siap beroperasi pada 27 Januari 2015, dengan berbagai fasilitas yang ada didalam kawasan tersebut berdasarkan PP 29 Tahun 2012.

"Kami sesungguhnya siap beroperasi, karena instansi-instansi lain juga sangat supporting terhadap pelaksanaan dan operasional KEK Sei Mangkei ini," jelas dia.

Rinaldi menambahkan, hingga saat ini PTPN-III telah memiliki beberapa pabrik yang sudah dibangun di dalam kawasan. Seperti, pabrik kelapa sawit, lalu ada pabrik Kernel Oil yang berkapasitas 450 ton/hari. Lalu, Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Sawit (PLTBS), yang merupakan renewable energy dan berasal dari limbah padat sawit, seperti cangkang dan tandan kosong sawit.

"Ini kita manfaatkan menjadi pembangkit tenaga listrik. Saat ini energi PLTBS ini kita gunakan sendiri," katanya.

Selanjutnya, ujar dia, tahun 2013 lalu PT Unilever berinvestasi ke dalam kawasan KEK Sei Mangkei, yang berorientasi pada industri agro, dengan nilai investasi Rp 1,5 triliun. Dan pada akhir Januari 2015 akan dilaksanakan commissioning PT Unilever.

 

 

Jemy

Penangkapan BW Turunkan Wibawa Bangsa

Medan - Penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto dinilai menurunkan wibawa bangsa. Pasalnya, penangkapan tersebut telah menimbulkan kesan saling membalas satu sama lain. Di sisi lain, presiden seharusnya bisa menggunakan pengaruh pribadinya disaat krisis.

Hal tersebut diungkapkan oleh  pengamat hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, Jumat (23/1/2015).

"Sebenarnya kalau saran saya, Polri tidak melakukan tindakan seperti itu apalagi sudah menimbulkan kesan balas membalas satu dengan yang lain dan membuat negara ini sangat kisruh di mata rakyatnya," katanya.

Dia menambahkan, seharusnya aparat penegak hukum bertindak lebih dewasa. Walaupun Polri punya kewenangan untuk menangkap siapapun, termasuk Wakil Ketua KPK berdasarkan alat bukti yang cukup dalam suatu dugaaan tindak pidana, begitu juga dengan KPK yang memiliki kewenangan sama, tapi kalau hal tesebut dipertontonkan di mata publik, menurutnya, akan sangat menurunkan wibawa bangsa dan negara.

"Dan meninggalkan kesan yang sangat tidak baik di mata bangsa dan negara kita sendiri maupun mata negara-negara lain," katanya.

Dikatakannya, penegakan hukum haris dihindarkan dari konflik kepentingan. "Seperti saya utarakan di twitter bahwa hari ini Polri bisa menangkap Wakil Ketua KPK, tapi KPK juga bisa menangkap perwira tinggi Polri. Penegakan hukum harus dihindarkan dari konflik kepentingan. Kewenangan menangkap ada pada polisi, jaksa dan KPK, tapi kapan kewenangan itu digunakan harus mempertimbangkan dinamika masyarakat, politik, jangan sampai tindakan tersebut menurunkan wibawa bangsa sendiri," Ujarnya.

Menurut Yusril, prisiden itu harus lebih dari sekedar seorang presiden karena dia bertanggung jawab terhadap perkembangan bangsa ini. Walaupun presiden tidak dapat melakukan intervensi, untuk mencampuri kewenangan KPK, Polri ataupun pengadilan. Namun, mengingat apapun yang mereka lakukan akan berimbas kepada negara, yang mana presiden melakukan tugasnya sebagaimana diatur dalam konstitusi sebagai pemimpin bangsa dan negara, presiden dapat menggunakan pengaruh pribadinya.

"Karena rakyat itu harus mengerti, memilih seorang presiden itu bukan hanya karena kelihatannya lugu, kelihatannya dekat dengan rakyat. Tetapi yang jauh lebih penting adalah presiden itu harus memiliki pribadi yang kuat, dan kewibawaan yang besar kepada bangsa dan rakyatnya, sehingga di saat krisis, kewibawaan itu nyata," katanya

Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto dikabarkan diamankan oleh aparat penegak hukum. Bambang dijemput oleh pihak Bareskrim Mabes Polri dan dibenarkan oleh Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi membenarkannya.



Jemy

Yusril Kaitkan Kartu Sakti Jokowi pada Sidang PK Rahudman Harahap

Medan - Yusril Ihza Mahendra penasehat hukum mantan Walikota Medan, Rahudman Harahap mengkaitkan 3 kartu sakti Jokowi dengan novum (bukti baru) dalam Peninjauan Kembali (PK) perkara korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) tahun 2005 sebesar Rp1,5 miliar, di Pengadilan Negri (PN) Medan, Jumat (23/1/2015).



Yusril menyampaikan 9 berkas nuvom dan 7 Bukti at informandum yang tidak pernah digunakan sebelumnya dipersidangan.

"Novum belum ada diungkap dalam persidangan sebelumnya pak majelis hakim," kata Yusril dalam ruang sidang.

Selanjutnya, majelis hakim menyumpah seluruh penasehat hukum atas penyampaian berkas-berkas tersebut sebagai alat bukti baru dalam kasus menjerat mantan orang nomor satu di Kota Medan itu.

"Bersumpah untuk orang menyampaikan bukti (novum) yang, tidak pernah digunakan perkara sebelumnya," kata Majelis Hakim.

Yusril menyebutkan bahwa novum yang sampaikan itu, berasal temuan alat bukti baru dari pihaknya dan keluarga terpidana. Jadi, dipastikan novum belum pernah diungkap persidangan sebelumnya.

Selanjutnya, majelis hakim akan melakukan rangkuman sidang dan membuat berita acara sidang itu."Akan kita rangkuman menjadi berita acara persidangan untuk disampaikan kembali," ungkap Hakim sembari seluruh penasehat hukum menandatangi berita acara persidangan PK Rahudman Harahap.

Yusril Ihza Mahendra diluar ruang sidang mengatakan pihaknya berharap PK yang diajukan mantan Sekda Tapsel itu akan menuai hasil yang positif. "Berharap ada suatu hasil yang positif PK yang harus dijalankan ini. Walaupun pengalaman saya menangani perkara sejenis ini baru satu yang berhasil. Dimana tingkat kasasi di MA bebaskan" jelasnya.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara itu, ada 9 novum dimana ada fakta
kesalahan hakim dalam memutuskan perkara ini sehingga, terdapat cukup dasar kita melakukan PK.

"Apa yang dilakukan RH sebagai Sekda Tapsel yaitu dengan meminjam uang bendahar daerah, untuk menutupi pengeluaran Pemerintahan. Walaupun APBD belom disahkan Sehinga ada kericuhan saat penetapan ABPD di DPRD saat itu," terangnya.

Yusril pun membandingkan langkah kliennya saat itu hampir dengan yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Yang membuat 3 kartu sakti padahal APBN belum turun.

"Kan Pemerintajan tetap berjalan terus sehingga dimana ada keputusn Mendagri boleh tidak menggunakan anggaran merevisi APBD sebelumnya. Itu yang tidak bisa dianggap kesalahan. Sebab presiden kita juga memakai hal ini untuk 3 kartu sakti tidk. Kasus seperti ini hal yang sama dilakukan Jokowi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mantan orang nomor satu di Pemko Medan itu dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan oleh majelis hakim kasasi MA yang diketuai Artidjo Alkostar.

Rahudmana Harahap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana TPAPD Tapsel tahun 2005 yang merugikan negara Rp 1,5 milliar saat menjabat Sekda Tapsel. Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Medan

Dimana, Pengadilan tipikor Medan, pada 15 Agustus 2013 lalu, mengeluarkan putusan Rahudman, dalam kapasitasnya sebagai mantan Sekda Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau menyalahgunakan kewenangannya. Rahudman dinyatakan bebas murni.

Dalam perkara ini, JPU menyatakan terdakwa dengan dakwaan primer melanggar  Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah Undang-undang nomro 20 tahun 2001 Jo. 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, Dakwaan subsider melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah Undang-undang nomro 20 tahun 2001 Jo. 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan dakwaan lebih subsider pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah Undang-undang nomro 20 tahun 2001 Jo. 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

JPU sebelumnya menuntut  Rahudman dipidana selama 4 tahun penjara denda Rp500 juta serta uang penganti Rp480 juta.



Jemy

Gatot tak Lengkap Berikan Klarifikasi ke 2 Status Hukum Hasban pada Mendagri

Medan - Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho tidak memberikan klarifikasi atau jawaban yang jelas mengenai status hukum Sekretaris Dewan (Sekda) Hasban Ritonga ke Mentri Dalam Negri, pada klarfikasi yang ke dua setelah Hasban Ritonga datang ke Mendagri Selasa 21 Januari 2015 kemarin.

Hal ini dikatakan Dodi, Kepala Pusat Penerangan Kementrian Dalam Negri, Jumat (23/1).

Dodi menyatakan, Kemendagri masih meneliti status hukum terdakwa Hasban Ritonga, dan dalam penelitian ini memakan proses yang cukup lama karena, Gubernur sendiri tidak lengkap dan rinci meberikan klarifikasi masaah status hukum Hasban Ritonga.

"Kita masih meneliti hasil klarifikasi status hukum Hasban Ritonga. Sedikit agak lama, karena surat klatifikasi dari Gubernur Sumut sendiri kita lihat tidak terperinci dan lengkap," katanya.

Disinggung mengenai surat nonaktif Sekda Provsu Hasban Ritonga, yang dikabarkan telah di setujui Presiden Jokowi. Dodi membantah hal itu.

"Kata siapa. Saya dan pak Mentri tadi sama dengab Presiden. Pak Jokowi diam aja dan tidak ada membicarakan hal itu. Saat ini kita masih meneliti karifikasi Hasban Ritonga yang datang ke Jakarta dan masih meneliti klarifikasi dari Gubernur," bebernya.

Dalam waktu dekat, menurut Dodi pihaknya akan mengambil kesimpulan dari hasil klarifikasi tersebut, dan besar kemungkinan surat penonaktifan Hasban sebagai Sekda bisa terjadi.

"Bisa saja, tapi semua keputusan ada pada Presiden. Kita tunggu hasil dulu ya," katanya.



Jemy

Gatot Gerah Ditanya Seputar Sekda

Medan - Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujonugroho yang dimintai keterangan, Kamis (22/1) di Lantai Dasar Kantor Gubsu, menolak untuk dimintai keterangan oleh berbagai media cetak. Bahkan, Gatot mengeluarkan kata yang tidak dapat difahami, maksud dan tujuannya.

"Aku aja yang kalian kerjai," ucapnya sambil berlalu menuju mobilnya.




Tidak sampai disitu, usaha untuk mendapatkan keterangan kembali dilakukan. Wartawan yang telah menunggu Gatot hingga 2 jam lebih ini pun mencoba memeprtanyakan berbagai hal pada Gatot. Namun, Gatot enggan memberikan keterangan.

"Saya no‎ comment lah, saya mau makan dulu," ucap Gatot berlalu kedalam mobilnya, dan langsung meninggalkan wartawan.

Istana sendiri, ‎ingin mempertanyakan surat klarifikasi Gubernur pada Mendagri, terkait perkara hukum pengalihan lahan sirkuit Jalan Pancing Medan,  yang menerpa Hasban Ritonga, Sekda Provsu dan juga kesaksian Hasban Ritonga di Pengadilan Tipikor Medan, perihal dugaan uang pajak sejumlah Rp2,4 miliar yang dikutip dari gaji pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Labuhanbatu tidak disetor ke kas negara, tahun anggaran 2008. Saat itu Hasban menjabat Sekda Labuhanbatu.

Selain itu, Istana juga ingin mempertanyakan, perihal mengenai utang pemprovsu, yakni BDB, DBH, bansos dan lainnya, terkait berita sebelumnya, Wakil Gubernur Sumut HT Erry Nuradi yang pesimis pemprovsu akan melunasi utang tersebut pada tahun 2016.

Sebelumnya, menurut Wagubsu keuangan pemprovsu sangat ketat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencukupi untuk membayar dengan target pada tahun 2016 yang ditargetkan itu.



Jemy

HET Elpiji 3 Kg Sebesar Rp16 ribu

Medan - Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji 3 kg, ‎diperkirakan berkisar Rp16 ribu/pertabung. Namun, HET ini masih diusulkan pada Gubernur Sumut untuk segera ditetapkan dalam keputusan Gubernur.

Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sumut Bondaharo Siregar,  Kamis (22/1) mengatakan, pihaknys telah mengusulkan harga tersebut, yang sebelumnya dari HET yang diusulkan tersebut, telah di musyawarahkan dengan Bappeda, Polda, Biro Perekonomian, Dinas Perindustrian, dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswanamigas).

"Keputusan ada ditangan Gubernur. Tapi kita sudah bahas harga tersebut, yang berdasarkan tinjauan kami dilapangan harga itu sudah pantas," katanya. 

Bondaharo menjelaskan, bahwa HET gas elpiji sudah lama tidak direvisi. Untuk HET saat ini sebesar Rp12.750 merupakan HET tahun 2010 yang hingga saat ini belum direvisi.

HET yang diajukan ke Gubsu sebesar Rp16 ribu juga melihat dari harga HET yang telah ditetapkan pemerintah provinsi Aceh yang juga menetapkan harga yang sama.

Bondaharo mengatakan, HET berlaku untuk pembelian di penyalur resmi. Sedangkan harga aceran di kios-kios kecil tidak dapat diatur.

"Mungkin konsumen lebih memilih beli di warung terdekat dibandingkan  membeli ke agen tapi harus menambah ongkos transportasi," ujarnya.

Bondharo berharap, jika nantinya Keputusan Gubernur tentang HET telah disahkan, maka harga eceran di daerah perkotaan dapat mengikuti aturan.

"Kalau kota sebaiknya tidak usah lagi membuat peraruran tentang HET. Tapi kalau di kabupaten yang jarak wilayahnya cukup luas dan jumlah agennya sedikit, mungkin bisa. Malah nantinya Bupati menetapkan harga untuk setiap kecamatan," katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun Pemprov Sumut, sepanjang tahun 2014 di Sumut telah didistribusikan 86.788.835 tabung gas elpiji 3 Kg atau 260.366.505 Kg.

Jumlah agen elpiji 3 Kg di Sumut saat iji mencapai 171 perusahaan dengan penyebaran terbanyak di Kota Medan, yaitu 45 perusahaan agen.



Jemy

Wakil Gubernur Harapkan Muswil Kembalikan Kejayaan Al Washliyah

Medan - Wakil Gubernur Sumatera Utara Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengharapkan Musyawarah Wilayah XII Al Jam’iyatul Washliyah Sumut pertengahan Februari mendatang sukses memilih pemimpin yang dapat mengembalikan kejayaan organisasi.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur kepada unsur pengurus dan panitia saat beraudiensi ke kepada Kamis (21/1) di ruang kerjanya  Kantor Gubsu Jl Dipenegoro Medan.

Rombongan yang hadir dipimpin Ketua Pimpinan Wilayah Al Jam’iyatul Washliyah SUMUT Drs H.Hasbullah Hadi, bersama Zulkarnain Wakil Ketua II, Hairul Arifin Wakil Bendahara,  Ketua Panitia Muswil XII H. DTM Abul Hasan Maturidi SH, Makmur R Bendahara Panitia.

Wagubsu saat menerima audiensi tersebut didampingi Staf Ahli Gubsu, Asren Nasution, Kabag sarana komunikasi, Diseminasi dan informasi Diskominfo. Dalam kesempatan itu dia mengatakan bahwa harus sebagai ormas islam terbesar Alwasliyah harus lebih mengembangkan sayap untuk memberi pelayanan umat, mengingat masih pentingnya sentuhan para ulama Washliyah ke daerah khususnya daerah terpelosok yang pemahaman agama Islam yang masih minim.

Wagubsu mengingatkan sebagai Ormas Islam terbesar di Sumut, Al Washliyah masih tetap diperhitungkan keberadaannya di provinsi itu. "Karenanya, wajar bila posisi Ketua PW Al Washliyah menjadi begitu bergengsi untuk diperebutkan," kata Erry.  Ditambah lagi, lanjutnya, Sumut merupakan basis dan gudangnya kader bagi organisasi berlambang bulan sabit bintang lima . "Semoga terpilih Ketua Al Washliyah yang mengembalikan kejayaan organisasi ini di tanah kelahirannya," imbuh Wagubsu.

Sementara Hasbullah mengatakan Al Jam’iyatul Washliyah Sumut dalam waktu dekat menggelar perhelatan akbar. Organisasi terbesar di Provinsi Sumatera Utara itu akan melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) pada 13 – 15 Februari. Sebagai tuan rumah Muswil telah ditetapkan di Rantau Prapat, Labuhanbatu. Muswil tersebut diperkirakan dihadiri seluruh Pimpinan Daerah Al Washliyah se Sumut dan pimpinan organisasi bagian tingkat wilayah.

Muswil selain membahas tentang program kerja untuk empat tahun ke depan dan rekomendasi, juga akan memilih ketua wilayah dan pengurus yang baru. "Ada dua kandidat yang nantinya berkompetisi yakni saya ketua lama dan Prof Syaiful Ahyar lubis,"jelasnya.

Selain itu Hasbullah juga berkata pihaknya sedang mencanangkan program yakni Gerakan Lima Ribu Alwasliyah Jumat (Gema Aw Jumat) yang setiap Jumat kumpulkan dengan tujuan untuk pembangunan rumah sakit Alwasliyah di Teladan.



Jemy

Wakil Gubernur Dukung Sumut Berdzikir

Medan - Wakil Gubernur Sumatera Utara Ir H Tengku Erry Nuradi,M.Si menyambut baik rencana pelaksanaan Kegiatan Sumatera Utara Berzikir Solidaritas Yatim Dhuafa yang rencananya akan digelar pada bulan April mendatang.

Kegiatan dzikir yang dipadukan dengan operasi katarak, menyantuni 1.000 anak yatim dan olimpiade anak sholeh ini menurut Wagub sangat strategis dan bermanfaat.

"Pelaksanaan Kegiatan Sumatera Utara Berzikir Solidaritas Yatim Dhuafa ini sangat dimuliakan Allah, oleh karena itu mari kita rencanakan dan usahakan sebaik-baiknya dengan pedoman Berat sama-sama kita pikul dan ringan sama-sama kita jinjing," ujar Wakil Gubernur saat menerima audensi Panitia Pelaksana Sumatera Utara Berzikir di Ruang Kerja Wakil Gubernur Sumatera Utara Lt IX Kantor Gubsu, pada hari Kamis (22/1).

Hadir dalam kesempatan itu Pembina Panitia Pelaksana Sumatera Utara Berdzikir Abu Hamidiy Al-Mandily, Ketua panitia Kiki Nugaraha dan anggota Indra Setiawan dan Dodi Sunanjaya Putra. Panitia melaporkan bahwa Pelaksanaan Kegiatan Sumatera Utara Berzikir tersebut akan dilaksanakan di Lapangan Benteng Medan pada 19 April 2015. Disamping itu, dilaksanakan juga kegiatan seperti Operasi Katarak untuk 50 warga  Dhuafa  dan Olimpiade Anak Sholeh serta Solidaritas menyantuni Anak Yatim 1.000 orang dan  direncanakan diadakan pada awal April 2015.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubsu mengungakapkan dukungan dilaksanakan kegiatan yang menurutnya sangat positif. Wagub mengungkapan, ketika menjadi Bupati Serdang Bedagai, pihaknya juga melakukan kegiatan dzikir akbar secara rutin dengan dana yang dikumpulkan seadanya. "Dzikrullah adalah satu ibadah yang sangat mulia dan begitu dianjurkan membantu seseorang terhindar dari perbuatan sia-sia dan dosa dengan keutamaan dan nilai dari ibadah ini begitu besar dan beragam," ujar Erry.

Dalam ajaran Islam, banyak kesempatan dan sarana yang Allah SWT sediakan bagi Kaum Muslimin untuk melaksanakan ibadah dzikir ini. Disamping itu, ujarnya, ibada dzikir yang dilakukan bersama-sama tentunya juga memberi manfaat untuk memperkuat silahturahim mendukung persatuan dan kesatuan ummat.

Wagubsu berharap panitia pelaksana dapat bekerja keras mengupayakan agar kegiatan tersebut dapat berjalan sebaik-baiknya. Apalagi direncanakan kegiatan sosial berupa operasi katarak dan pemberian santunan bagi 1.000 anak yatim tentunya sangat bermanfaat dan didambakan warga masyaratakat yang membuutuhkan. "Kegiatan ini manfaatnya bukan saja untuk duniawi namun juga akhirat," katanya.  Wagub juga menghibau berbagai elemen masyararkat lainnya dapat berpartisipasi dan mendukung kesuksesan acara ini.


Jemy

USAID dan Pemprovsu Kerjasama Soal Energi

Medan - Pemerintah Sumatera Utara (Pemprovsu) sangat mendukung dan mendorong lahirnya Rencana Umum Energi Daerah (RUED) di Sumut.

Hal itu dikatakan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), H Gatot Pujo Nugroho dalam Seminar Perencanaan Energi Sumatera Utara di Hotel JW Marriott, Kamis (22/1). Dia mengatakan saat ini kebutuhan energi terus mengalami peningkatan, rata-rata sekitar 7% per tahun. Peningkatan itu.

katanya, dilihat berdasarkan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan.

"Tahun 2012 adalah tahun internasional energi terbarukan yang telah ditetapkan oleh PBB. Pada tahun 2030 semua orang di dunia sudah menggunakan energi dari sumber terbarukan," jelasnya.

Di Sumut sumber energi itu, kata Gubsu, seperti sumber energi biomassa dari industri kelapa sawit, sampah, sisa hasil pertanian di Kabupaten Karo, sumber energi yang berasal dari air terjun dari sungai Asahan, energi sinar matahari, energi panas bumi atau geotermal dimana kita memiliki Gunung Sibayak, Sorik Merapi, Sarulla, Pusuk Buhit.

"Untuk itu Pemprovsu mendukung dan mendorog lahirnya Rencana Energi Daerah (RUED) Sumut," ujarnya.

 

Gubsu berharap melalui forum kerjasama ini Sumut dapat difasilitasi dalam penyusunan rencana energi daerah tersebut.

Forum kerjasama tersebut melibatkan Pemerintah Amerika melalui salah satu program USAID yang bertajuk Indonesia clean Energy Development (ICED)-pembangunan energi bersih Indonesia, menyerahkan hasil pemodelan energi dan peta GIS multi region kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Model ini dibangun oleh tim yang terdiri dari dari staff Bappeda, Dinas Pertambangan dan Energi, serta tenaga ahli ICED.

Sebagai model energi multi region tingkat provinsi yang pertama di Indonesia, hasil ini akan digunakan oleh Pemda untuk membuat Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebagaimana diwajibkan dalam Perpres No 1/2014 tentang Pedoman Rencana Umum Energi Nasional. Dengan adanya perencanaan energi yang terintegrasi, diharapkan krisis energi di provinsi Sumatera Utara dapat teratasi dengan baik.

Konsul Jenderal Amerika, Y Robet Ewing dalam sambutannya, mengatakan kerjasama ini merupakan perwujudan komitmen pemerintah Amerika terhadap Indonesia untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Chief of Party ICED William R Meade mengatakan, selain pemodelan RUED, ICED juga telah membantu Bappeda dalam menyusun rencana aksi daerah untuk pengurangan emisi gas rumah kaca di bidang energi, dan bekerjasama dengan PLN wilayah Sumatera Utara untuk memetakan jaringan 20 KV untuk pengembangan energi terbarukan di Sumatera Utara.

Sementara Energy Program Specialist USAID, Retno Setianingsih mengatakan Provsu merupakan salah satu fokus kegiatannya karena posisinya yang strategis di koridor Sumut serta adanya dukungan yang baik dari pemerintah daerah.


Jemy

Presiden akan Resmikan Ground Breaking Tol Medan-Binjai

Medan - Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi menerima audensi Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kamis (22/1) di Ruang Kerjanya Lantai X kantor Gubsu Jalan Diponegoro No.30 Medan.

Dalam audensi  tersebut hadir pula Direktur Bina Teknik Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat (PU-Pera) Subagyo,  Satker Inventarisasi dan Pengadaan Lahan Ditjen Bina Marga Bambang Budi Prasetyo, Kasubdit pengadaan tanah direktorat bina teknik bina marga Heri Marzuki serta Dinas Bina Marga Sumut, Effendy Pohan.

Pada kesempatan itu  Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ditjen Bina Marga KemenPU dan Pera kementerin PU dan Pera Achmad Gani Gazali Akman menyampaikan beberapa pointer tentang rencana pembangunan jalan Tol di Provinsi Sumut.

Rencananya, Tol Medan- Binjai direncanakan ground breaking di Kuala Tanjung pada tanggal 27 Januari 2015 oleh Presiden RI Joko Widodo.

Lokasi Groud Breaking, lanjutnya, sesuai hasil rapat persiapan di Inalum tanggal 16 Janurai 2015 berada di Sta Akhir Tol Medan-Binjai yakni di kawasan Megawati. Presiden rencananya akan meresmikan peletakan batu pertama pembangunan tol tersebut dari lokasi Pelabuhan Kualatanjung melalui teleconference.

Direncanakan juga surat pelepasan Hak (SPH) oleh PTPN 2 alan ditantatangani Dirut PTPN 2 pada hari Kamis/Jumat tangal 22/23 Januarai 2015. Dan pembebasan lahan bila SPH PTPN 2 ditantatangai adlah 70%.

"Diharapkan juga percepatan pelaksanaan pekerjan fisik dengan memprioritaskan penananganan fisik padal lahan yang sudah bebas," lapornya.

Terkait Tol Medan-Kuala- Tebingtinggi, lanjutnya Pembebasan lahan per 31 Desember 2014 sudah mencapai 83%. Diharapkan, lanjutnya percepatan pelaksaan pengerjaan fisik dengan memprioritaskan lahan yang sudah bebas, Contoh Segmen Sei Ular ke Rampah sehingga dapat mengurai kemacetan lalu lintas yang ada.

Sementara itu  Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi berharap ada sebuah terobosan Gubsu yang dilakukan untuk mempercepat pembangun Jalan Tol sehingga kendala kendala yang ada dilapangan dapat diselesaikan.

"Hari Selasa saya akan ketemu menteri PU jadi apa yang menjadi permasalah akan saya sampaikan langsung, yang jelas persoalan tanah masalah yang paling utama diselesaikan," tekannya.

Begitu juga, lanjut Gubsu, selain pembangunan Tol Medan-Binjai dan Tol Medan-Kualanamu- Tebingtinggi dirinya berharap juga dilakukan pembangunan Fly over Amplas yang masih belum terhubung ke Tol Belmera.

"Selama ini kan fly over di Amplas terputus, belum terhubung ke Tol Belmera," ujarnya.

Kita harap, ujar Gubsu,  BPJT dapat memfasilitasi pembangunan ramp Off dan ramp On (menuju dan keluar dari gerbang tol Amplas:red) pada Fly over Amplas. Hal ini  menimbang lokasi amplas selalu terjadi kemacetan yang panjang kaerna kendaran yang akan masuk dan keluar tol tetap melalui di bawah jembatan Fly over. Sementar tiang ram off dan ramp on sudah disiaplkan pada saat pembangunan awal Fly over jadi hanya menyambungkan girder ke lokasi jalan masuk dan keluar Tol Belmera," ujar Gubsu.

Menanggapi hal itu, Kepala BPJT Kemen PU dan Pera Gani Gazali berjanji akan berkomunikasi dengan pihak Jasa marga untuk membahas Pembangunan tambahan Ramp Off On Fly Over Ampals .



Jemy

Dua Proyek Dinkes Sergei Diduga Markup

Serdangbedagai - Dua proyek yang dianggarkan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2013 lalu, seperti Proyek pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang berada di Dusun  IV Selapa Ulu Desa Limbong Kecamatan Dolok Merawan dan Pembangunan Garasi Kapal Boat di Puskesmas Tanjung Beringin diduga terjadi kemahalan harga atau Mark up.

Sebab, anggaran untuk pembangunan Pustu yang dianggarkan dari dana DAK yang dikerjakan CV Nugraha Pratama dengan ukuran 10 x 17 meter DAK mencapai Rp 785 juta, sedangkan anggaran Pembangunan Garasi Kapal Boat dari APBD Sergai dengan ukuran 5 x 10 meter mencapai 474 juta, sehingga hal ini menjadi tanda tanya besar dikalangan masyarakat, selain terjadi kemahalan harga, bangunan Pustu yang dikerjakan pada bulan oktober 2013 lalu juga banyak yang retak.

Sipayung (38) salah seorang kontraktor warga Sei Rampah saat dimintai tanggapannya mengenai anggaran kedua bangunan tersebut mengatakan bahwa pengerjaan proyek pembangunan Pustu dan Garasi Kapal dinilai terlalu mahal, sebab bila dilihat kondisi bangunan dengan menggunakan dana sebesar itu dianggap tidak wajar.

“Masa sih bangunan kayak gitu aja anggarannya besar kali”ucap Sipayung kepada wartawan di Sei Rampah, kamis (22/1).

Dikatakan Sipayung, dengan dana sebesar itu seharusnya bangunan tersebut sudah mewah dan besar, tapi kedua bangunan tersebut kita lihat biasa biasa saja tidak ada yang istimewa hal ini kan jelas bahwa Dinas Kesehatan hanya mencari keuntungan dan diduga hanya menghambur hamburkan uang negara saja.      

Padahal menurut informasi, berdasarkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) dirjen Pajak, hitungan per-meternya bangunan pemerintah pusat diperkirakan  mencapai sekitar 3 jutaan, namun harga hitungan dari Dinas Kesehatan Sergai sangat berbeda jauh, untuk bangunan pustu saja hingga mencapai 4,6 juta per meternya dan pembangunan Garasi mencapai 9 jutaan permeternya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Ka Dinkes) Kabupaten Sergai Zaniyar saat akan dikonfirmasi terkait masalah ini tidak berada di ruang kerjanya, dan dihubungi melalui selularnya juga tidak aktif sampai berita ini dikirim keredaksi.

Budi Wijaya

Tipu Warga, Anggota DPRD Sergai dan Suami Dipolisikan

Serdangbedagai - Salah seorang Anggota DPRD Serdang Bedagai (Sergai) Susilawati dari Fraksi Demokrat beserta suaminya Ketut Lomot warga Dusun II Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan dilaporkan warga terkait penipuan ke Polres Sergai, kamis (22/1) sekira pukul 10.40 WIB.

Susilawati beserta suami dilaporkan Asmarani ( 30) warga Dusun Harapan I, Desa Pegajahan, Kecamatan  Pegajahan, karena melakukan penipuan  dalam proses cicilan rumah, namun setelah rumah tersebut ingin di lunasi keduanya malah mengatakan  Asmarani tidak memiliki rumah, merasa di rugikan Asmarani pun melaporkan ke duanya ke Polres Sergai.

Usai membuat laporan Asmarani kepada wartawan menceritakan awal mulanya  dirinya  di iming-imingi dengan program pemerintah  untuk mendapatkan rumah dengan cara di cicil, tergiur dengan program yang di prakarsai keduanya yang mengatas namankan koperasi Surya Amanah itu, Asmarani pun memberikan uang muka sebesar Rp 500 ribu di tanggal 8 Januari 2014,  Asmarani pun menempati rumah tersebut.

Selanjutnya Asmarani juga kembali melakukan pembayaran kepada Susilawati sebesar 1,5 juta pada bulan Februari lalu dan diberikannya tanda terima kwitansi pencicilan pembayaran rumah dengan stempel Koperasi Surya Amanah, hingga berlanjut pembaran hingga total uang Asmarani berjumlah Rp16,7 juta.

Namun terkuaknya modus penipuan tersebut saat Asmarani ingin melunasi sisa rumah tersebut  kepada keduanya , saat Asmarani mendatangi rumah anggota dewan ini  dan mengatakan ingin melunasi angsuran rumah itu dan meminta surat-suratnya, malah keduanya mengatakan bahwa Asmarani tidak mempunyai rumah.

“Mana ada rumah mu di sini, mana ada surat-suratnya mau minta apa pulak kau” ucap Asmarani menirukan  ucapan Suami Susilawati yakni Ketut Lomot .

Mendengar pernyataan Ketut Lomot  membuat ibu dua anak ini tidak terima dan merasa di tipu, akhirnya Asmarani melaporkan keduanya ke Polres Sergai.

“Dari awal dia yang menjanjikan menjual rumah dengan cara di cicil setelah  cicilan rumah selesai akan di berikan surat-suratnya namun setelah ingin saya lunasi dia bilang surat-suratnya tidak ada dan rumah saya juga tidak ada sementara sudah cukup banyak uang pribadi saya memperbaikinya , mentang-mentang kami orang miskin suka-sukanya aja memperlakukan kami,” kesal  Asmarani.

Terkati hal tersebut Ketut Lomot yang di hubungi melalui selularnya membenarkan bahwa dirinya menerima uang tersebut, dan menurutnya uang tersebut bukan untuk pembayaran rumah melainkan tanah dan Ketut Lomot malah menuding Asmarani bukan anggota yang ikut programnya itu.

“Memang ada cicilan uangnya dan itu uangnya untuk tanah bukan rumah,  dan kuitansi itu hanya sementara saja dan kuitansi itu juga tidak resmi tidak ada materai di situ kalau uangnya ada memang sekitar belasan juta, “  ucapnya.

Disinggung dirinya dan istri di lapor kepolres, Ketut mangatakan akan memulangkan uangnya, “ Ya nanti kita pulang saja uangnya kan bisa itu,” tambahnya lagi.

Sementara itu Susilawati anggota DPRD Sergai  yang baru saja dilantik bulan lalu ini tidak bisa di konfirmasi begitu juga dengan nomor selulernya yang tidak aktif.

Kapolres Sergai AKBP. B. Anies melalui kasubag Humas Polres Sergai AKP. Jasmoro kepada wartawan mengatakan pihaknya telah menerima laporan korban tersebut dan saat ini pihaknya sudah bekerja melakukan pengecekan di lokasi.

“Laporan sudah kita terima dan kerjaan pertama kita melakukan pengecekan di lokasi  pelapor untuk proses selanjutnya akan di tangani Sat Reskrim Polres Sergai dan di ketahui terlapor juga masih dalam proses di tipikor Polres Sergai terkait bantuan  Kemenpera,” ucap Jasmoro.



Budi Wijaya

Bupati Soekirman Rayakan Maulid Nabi Bersama Siswa SMK Negeri Sei Rampah.

Serdangbedagai - Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diharapkan tidak hanya sekedar acar seremoni saja, akan tapi hendaknya dijadikan momentum untuk memperkuat iman dan memperkokoh ketaqwaan serta aqidah. Hal ini tentunya dapat kita jadikan juga sebagai tolak ukur umat manusia agar mampu melaksanakan syariat Islam dalam penghidupan sehari-hari sesuai ajaran dan petunjuk Nabi sekaligus perintah Allah SWT.

Hal ini yang dikemukakan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Soekirman saat memberikan sambutannya pada acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW  yang diadakan oleh SMK N 2 dan SMP 3 bertempat dilapangan SMK N 2 Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah, kemarin.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kadis Pendidikan Joni Walker Manik, Kabag Humas Indah Dwi Kumala, Camat Sei Rampah Dimas Kurnianto, Al Ustadz Sulaiman, tokoh masyarakat, tokoh agama, para siswa/siswi dan undangan dari berbagai elemen masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan Bupati Soekirman Disamping memperkuat iman dan memperkokoh aqidah, peringatan Maulid Nabi juga bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan dan keharmonisan masyarakat dalam menjalani kehidupannya sekaligus untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan agar terjalin lebih erat. Selain itu perlu juga adanya rasa saling kompak, karena semua akan berdampak pada  kemajuan pembangunan yang bermuara kepada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“Kegiatan ini diharapkan menjadi tolak ukur bagi umat manusia agar mampu melaksanakan syariat Islam dalam penghidupan sehari-hari”ungkapnya.

Sementara itu  dalam tausyiahnya Al Ustadz Sulaiman mengibaratkan komponen umat islam seperti lima jari. Jari-jari tidak akan menggenggam kuat bila tidak bersatu.  Baik itu jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis maupun jari kelingking.

Jari-jari tersebut saling memegang peranan penting. Jari jempol merupakan ummat islam perumpamaan seorang pemimpin atau umaroh yang kuat. Jari telunjuk, diibaratkan orang kaya. Memiliki banyak harta namun konsisten mengeluarkan hartanya untuk islam. Jangan kaya, tapi sulit untuk bersedekah. Kemudian ada jari tengah yang bermakna netral yakni para ulama. Perumpamaan Jari manis, merupakan para pemuda. Semua harapan ummat islam, bangsa dan negera ini kembali ke pemuda. Dan yang terakhir kelingking ini ibarat perempuan dimana dibalik kesuksesan pria pasti ada wanita hebat dibelakangnya, ungkap Ustadz Sulaiman.

Budi Wijaya

Hasban Tepis Usulan Keppres Tjahjo Kumolo

Medan -  ‎Hasban Ritonga Sekretaris Daerah (Sekda), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (‎Pemprovsu) dan Marasamin Ritonga tim penasehat hukum Hasban melakukan jumpa pers, di lantai 8 Gedung Kantor Gubernur Sumut, Rabu (21/1), untuk menjawab isu hangat, yang menjadi konsumsi publik belakangan ini.

Dalam keterangannya, Hasban Ritonga tetap bersikukuh bahwa ia tidak bersalah dalam perkara ini. Meskipun, majelis hakim Pengadilan Negri (PN) Medan, dalam sidang sebelumnya menolak, eksepsi (penolakan/keberatan dakwaan) Hasban Ritonga, yang menyatakan dalam perkara peralihan lahan Sirkuit Jalan Pancing Medan, ia hanya memediasi dan sudah ada perdamaian sebelumnya dengan pihak PT Mutiara Developmen dalam perkara ini.

Hasban juga menceritakan, bahwa ia baru pulang dari Jakarta kemarin, menemui Mendagri  Tjahjo Kumolo untuk menjawab, duduk perkara hukum yang menjeratnya. Menurut Hasban kedatangannya ini menemui Tjahjo Kumolo, atas inisiatifnya sendiri, dan bukan merupakan panggilan resmi dari Mendagri.

"Saya baru pulang dari Jakarta untuk menemui Mendagri, dan dalam pertemuan itu, sudah saya jelaskan duduk perkara dalam kasus ini. Kedatangan ini, atas inisiatif saya dan bukan panggilan dari Mendagri," katanya.

Dari mulut Hasban juga menyatakan, bahwa pernyataan Mendagri mengusulkan Keppres untuk membatalkan pelantikannya tersebut tidaklah benar. Hasban menepis, bahwa Tjahjo Kumolo akan mengusulkan Keppres atas pelantikannya sebagai Sekda Sumut.

"Saya sudah klarifikasi adanya Keppres itu, kata beliau tidak ada. Tak ada mereka menyuruh non aktif, dan tidak ada Mendagri menelpon saya untuk menunda pelantikan, dan tidak ada usulan Keppres itu," ucap Hasban.

Ditanya, tentang pengajuan mundur dari jabatan Sekda karena terjerat dalam perkara ini. Hasban enggan untuk lengser dari jabatan yang baru dipangkunya itu. Katanya, bahwa jabatan Sekda merupakan jabatan karir. Pun begitu, ia menyatakan, siap untuk dicopot bila itu merupakan amanat konstitusi.

"Sekda kan jabatan karir, yang pasti saya siap melaksanakan tugas, kalau memang harus dievaluasi siap. Kan semua ada aturan maen. Kalau mengundurkan diri sekarang, saya belum terpikir, nanti apa kata kalian, apa kata opini orang nanti," katanya.

Dalam sesi tanya jawab itu juga dipertanyakan, tentang adanya politisasi mengenai, kemungkinan adanya, dari pihak yang tidak senang dan menguak perkara ini, dan Hasban tidak mau berasumsi dengan hal itu.

"Silahkan saja beransumsi, biarkan masyarakat menilai, yang diatas itu tak pernah tidurkan, biarkan saja lah. Komunikasi saya dengan yang lainnya, saya tetap bersahabat, dan setahu saya tidak sentuhan yang tidak pernah membuat sakit hati," katanya.

Sementara itu ditempat terpisah, Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho, yang dimintai keteranganya perihal usulan Mendagri tentang Keppres dan juga pernyataan Mendagri, bahwa Gatot tidak menyampaikan dalam usulannya sebelumnya, kalau Hasban Ritonga yang ditunjuk itu, terjerat dengan perkara hukum.

Gatot menyatakan,  mekanisme itu semua ada disampaikan, dalam pengusulan itu, sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. "Kata siapa, pak Mentri ngomong dimana. Semuanyakan ada sama pak Mentri. Mekanismenya sudah kita jalankan. 3 yang saya sampaikan dan usulkan sesuai dengan mekanisme, mana mungkin saya intervensi masalah itu," katanya.

Gatot menjelaskan, sebelum pelantikan, ia telah berkordinasi dengan Mendagri, perihal calon Sekda yang ia usulkan tersebut. "Yang jelas sebelum pelantikan Hasban, dan lainnya yang saya usulkan, saya telah berkordinasi," katanya.

Disinggung mengenai akan tetap mempertahankan Hasban sebagai Sekda. Gatot mengatakan, bahwa mempertahankan itu merupakan kebaikan. "Mempertahankan itu kebaikan, yang harus dipertahankan itu merupakan kebaikan," katanya.



Jemy

Terkait Pilkada, KPUD Sergai Masih Menunggu Intruksi Dari KPU Pusat

Serdangbedagai - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) memastikan akan mengelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di tahun 2015.Karena, masa jabatan kepala daerah priode 2010-2015 yang sekarang ini menjabat berakhir 9 Agustus 2015. Menguatnya kepastian perhelatan politik tersebut juga seiring disahkannya Peraturan Penganti UU,  (PERPPU) Pilkada Langsung oleh DPR RI.

“Nah menindaklanjuti hal itu tentunya akan ada Pilkada. Sergai akan ikut Pilkada yang digelar serentak di 196 kab/kota se-Indonesia. Khusus untuk Sumut, yang bersamaan juga ada 14 kab/kota,” ungkap Ketua KPUD Sergai M Sopyan, Rabu, (21/1).

Hari H pemunggutan suara untuk Pilkada itupun dirancang akan digelar Desember. “Jadwal itu masih draf. Belum menjadi ketetapan KPU. Kalau dari konsultasi tadi dengan KPU Sumut dijelaskan bahwa soal jadwal belum bisa dipastikan,” kata mantan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dolok Merawan tersebut.

Terkait tahapan Pilkada tersebut, lanjutnya, KPU Sumut meminta agar KPUD menunggu penjelasan lebih lanjut. Terutama, terkait adanya sinyal dari DPR RI yang akan merevisi sejumlah pasal-pasal atas UU yang baru sahkan.

Komisioner KPUD Sergai divisi Teknis Penyelenggaraan Badrun menambahkan, berdasar draft KPU Pilkada Langsung yang digelar serentak tahun 2015, waktu pelaksanaannya akan lebih panjang ketimbang tahun 2010 lalu.“Dulu hanya 6 bulan sebelum Hari H, plus 2 bulan setelahnya untuk penetapan. Namun kini Pilkada akan berjalan hingga 10 bulan. Mulai pendaftaran bakal calon di Februari hingga Hari H pada 16  Desember. Itu belum ditambah penetapan,” katanya.

Menindaklanjuti hal itu, lanjut Badrun, tentunya KPUD Sergai akan segera berkordinasi dengan jajaran Pemkab Sergai, serta lembaga pemerintahan lainnya. Mulai dari penganggaran, hingga lainnya.


Budi Wijaya

Jelang Pelantikan, Karang Taruna Audiensi Dengan Bupati Soekirman

Serdangbedagai - Dalam rangka akan menggelar pelantikan massal pada bulan maret 2015 mendatang, pengurus Karang Taruna Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) melakukan Audiensi dengan Bupati Soekirman di Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, kemarin.

Dalam audiensinya, ketua Karang Taruna Kisman didampingi sekretaris Ahmad Sudiar meminta kepada Bupati Soekirman beserta jajarannya untuk mendukung kegiatan pelantikan 

massal Karang Tarunan se-Kabupaten Sergai yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2015 mendatang agar berjalan dengan lancar dan sukses.

Selain itu, Ketua Kisman juga melaporkan bahwa pelantikan massal Karang Taruna Sergai pada bulan maret mendatang akan menggelar berbagai kegiatan seperti  Donor darah, bhakti sosial, dan pengobatan gratis disamping itu Karang Taruna juga melaporkan bahwa saat ini Karang Taruna Sergai telah menerbitkan program Sentra Ekonomi Perduli (SEP) yakni program pengembangan kader karang taruna untuk meningkatkan SDM dan perekonomian rumah tangga antara lain 

Pemberdayaan usaha Doorsmer, warung kopi dan kerajinan makanan ringan .

Dalam pertemuan itu Kisman juga berharap, kepada Pemkab Sergai agar kegiatan program Karang Taruna dimasukkan kedalam Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dimasing masing Desa guna untuk kelancaran semua program yang telah direncanakan oleh masing masing pengurus Karang Taruna di setiap Desa.

Sementara itu, Bupati Sergai Soekirman dalam arahannya menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh pengurus Karang Taruna sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja kerasnya sehingga pada beberapa bulan lalu Bupati Sergai mendapat penghargaan sebagai Pembina Karang Taruna terbaik Tingkat Nasional.

“Karang Taruna dapat besar apabila orang orang didalamnya memiliki potensi yang besar untuk memajukan organisasinya”ungkap Soekirman.

 Untuk itu, soekirman berharap kepada selurah pengurus Karang Taruna Sergai untuk menjadikan program pembangunan sebagai panggung dimana Karang Taruna yang berperan aktif didalamnya, sehingga etos kerja yang baik dapat ditunjukkan kepada masyarakat sesuai dengan jargon Pemka Sergai yakni Sergai Bangit, Raih Prestasi dan Bantu yang lemah



Budi Wijaya