Sekretaris Dewan Nasional Pertanyakan Kesiapan KEK Sei Mangkei

Medan - Persiapan operasional kawasan Sei Mangkei, Sumatera Utara (Sumut) dipertanyakan‎ Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), Rabu (14/1/2015). Enoh Suharto Pranoto, Sekretaris Dewan Nasional KEK‎ pada pertemua dengan Pemprovsu, Dinas Perhubungan, PLN dan PT Harkat Sejahtera yang menjadi perusahaan pembangkit listrik memastikan kesiapan operasional kawasan itu pada 26 Februari 2015 mendatang. "Hasil pertemuan ini, untuk memastikan KEK Sei Mangkei bisa dioprasikan tepat waktu 26 Februari 2015 mendatang," ucap Enoh Suharto Pranoto. Eno menambahkan, pihaknya memastikan apakah sudah ada kesepakatan dan titik temu menyelesaikan tiga masalah utama, yang dapat menggangu operasional KEK Sei Mangkei. Tiga masalah tersebut, yakni, masalah pelimpahan wewenang perizinan ke adminstrator KEK Sei Mangkei, masalah pembangunan jaringan dan penjualan listrik antara PT Harkat Sejahtera dan PLN dan masalah pembebasan jalan untuk pembangunan rel kereta api. "Semua masaslah tersebut, diyakini telah terselesaikan. Hasil pertemuan sangat positif dimana, Gubernur Sumut melalui perwakilanya Bapak Hasiholan Silaen dan Arsyad Lubis bisa mengkoordinasikan permasalahaan KEK Sei Mangkei dengan pihak-pihak terkait," katanya. KEK Sei Mangkei sendiri diharapkan Pemerintah sebagai cerminan atau percontohan bagi tujuh calon KEK lainnya. Kepala Bappeda Sumut, Arsyad Lubis menegaskan, Sei Mangkei bisa dioperasikan tepat waktu 26 Februari 2015. "Pergub pelimpahan wewenang perizinan Pemprov Sumut sudah di meja Gubernur dan siap ditandatangani," katanya. Adapaun soal kekurangan pasokan listrik, pembebasan sisa lahan untuk pembangunan rel kereta api Bandar Tinggi ke Kuala Tanjung juga siap untuk diselesaikan. PT. Harkat Sejahtera- PLN siap melakukan jual beli listrik dan dewasa ini jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah sedang dalam proses pembangunan. Pembebasan lahan untuk rel kereta api yang tersisa yang belum dibebaskan sepanjang 7,25 km itu berada di kawasan Kabupaten Simalungun sepanjang 2,7 km dan Batubara 4.5 km. "Kebutuhan listrik 10 MW memang mendesak karena jumlah yang ada dewasa ini sebesar 2 MW lebih tu tidak mencukupi penambahan kebutuhan industri termasuk Unilever yang sudah mulai beroperasi," katanya. Direktur PT Harkat Sejahtera, Darno. Hartono, menegaskan, pihaknya dan PLN sudah sepakat untuk melakukan jual beli listrik yang dihasilkannya dari biomassa itu. Dari 17 km jalur yang dibutuhkan, 7 km menggunakan lahan bekas tiang PLN. "Sisanya yang berada di lahan PTPN III, sudah dibicarakan. Kami targetkan pembangunan jaringan itu selesai pertengaan Februari," kata Darno Hartono. Jemy