LPKP UMSU Sosialisasikan KKNI

Medan - Lembaga Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran (LPKP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menggelar sosialisasi bertajuk “Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Berbasis Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI)”, kemrin. Hadir sebagai narasumber yang juga mantan Asisten Direktur (Asdir) I Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang juga Dekan Fakultas Bahasa Universitas Widyatama Bandung. Ketua LPKP UMSU Irfan SE MSi mengatakan, persepsi masyarakat terhadap UMSU sangat tinggi dibuktikan UMSU sebagai salah satu universitas swasta yang berani menolak mahasiswa baru, karena di saat yang sama banyak PTS yang kesulitan mendapatkan mahasiswa baru. Tetapi kebanggaan ini mengandung satu tantangan yang cukup tinggi karena menuntut kelulusan perguruan tinggi yang punya kualitas. Selain itu, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan global, tuntutan akan lulusan pendidikan tinggi yang berkualitas terus meningkat dan menuntut UMSU secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikannya. “Keberhasilan UMSU dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dan menghasilkan lulusan yang Cerdas, Unggul dan Terpercaya ini akan menentukan eksitensi UMSU dalam komunikasi perguruan tinggi ditingkat regional, nasional dan internasional,” sebutnya. Rektor UMSU, Dr Agussani MAP mengatakan, UMSU sangat berkomitmen dalam rangka pengembangan perguruan tinggi. Upaya yang dilakukan tidak bisa hanya menerima apa adanya, tetapi terus melakukan terobosan meningkatkan kualitas lulusan. “Sejalan dengan persaingan dalam rangka melahirkan lulusan dan membuat perguruan tinggi yang kuat, tidak bisa menerima apa adanya pada masa lalu. Tetapi, program-program yang disusun tentunya dilalukan dengan menyiapkan struktur-struktur yang berfungsi dan memberi penguatan dalam proses pembelajaran di PT dan UMSU berkomitmen menyiapkan SDM dan dana,” katanya. Agussani menjelaskan, di UMSU saat ini sudah memiliki banyak lembaga yang mempunyai pengembangan universitas. Dalam kegiatan dituntut tidak hanya seremonial saja tanpa mencari inovasi, tetapi lebih kepada bagaimana mengukur kekuatan, sampai dimana kekuatan dan bagiamana penguatan-penguatan lembaga. "Ini bagian terpenting dan UMSU berkomitmen dalam pengelolaan lembaga ditopang SDM dan dana. Makanya, lembaga yang ada harus memiliki program yang nyata, terencana, dan terus menerus dilakukan. Jadi, kebesaran UMSU tidak hanya dari segi mahasiswa, tapi mahasiswa tersebut dibarengi dengan melahirkan kualitas," katanya. Kegiatan sosialisasi Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Berbasis KKNI, lanjut Agussani, sebenarnya menjawab tantangan bagaimana menciptakan lulusan yang siap kerja. Bagaimana menciptakan lulusan yang bisa bersaing di tingkat nasional dan global serta memiliki mempunyai keterampilan khusus. “KKNI ini tidak main-main, namanya kerangka pasti disusun dengan gagasan yang luas,” katanya. Agussani merasa bangga, sebab di UMSU saat ini sudah banyak mahasiswa asing yang belajar seperti dari Thailand, Filipina dan India. Bahkan, lulusan UMSU dari Thailand dapat diterima menjadi PNS di negaranya. Tetapi, ada sedikit kendala yakni di bidang kurikulum karena belum diakui di Negara tersebut. Untuk itu, UMSU melakukan kontak dengan PP Muhammadiyah untuk merumuskan bagaimana ada kerjasama terkait pengakuan kurikulum pembelajaran di UMSU dan apa yang dibutuhkan Thailand. "Alhamdulillah, akan ada kerjasama dengan Thailand dan beberapa universitas Muhammadiyah di Indonesia juga sudah melakukan sehingga ijazah dan kurikulum diakui negara tersebut. Ini salah satu langkah menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan kita tetap meyakini UMSU memiliki pasar sendiri dan telah terbukti melalui proses pendidikan," katanya. Distandarisasi Sementara itu, pembicara Bachrudin Musthafa, MA PhD mengatakan, latar belakang diperlukan KKNI yakni keterbukaan pasar kerja, ratifikasi konvensi UNESCO dan penjaminan komparabilitas. Batasan dan hakikat KKNI yakni kerangka penjenjangan kualifikasi sumberdaya manusia (SDM) Indonesia dan KKNI menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja ke dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. “Melalui fungsi KKNI kita dapat membangun keterkaitan vertical antara kurikulum yang digunakan di perguruan tinggi dengan dunia di luar pagar kampus,” katanya. Selain itu, KKNI menghendaki ada standarisasi kompetensi lulusan pada setiap jenjang level KKNI sehingga lulusan yang dihasilkan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang diakui atau terstandar baik antarperguruan tinggi regional, nasional dan internasional. Misalnya, seperti sarjana dan Diploma IV (level 6 KKNI) memiliki pengalaman belajar yang mampu mengaplikasikan bidang keahlihan dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian maslah prosedural. “Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam bidang berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok,” katanya. Dia juga menyampaikan, kurikulum harus berbasis pelanggang. Untuk itu, perguruan tinggi diminta melakukan pengecekan terhadap lulusan. Apakah lulusan yang dihasilkan sudah diterima di dunia kerja? “Sesekali perguruan tinggi harus bertanya kepada pengguna seperti dinas, dan mitra. Apa kekurangan terhadap lulusan sehingga bisa dilakukan pembenahan,” katanya. Kegiatan ini turut dihadiri WR I, Dr Muhyarshah MSi, WR III, Muhammad Arifin Gultom, SH, MHum, dan moderator UU Saehu, SPd MPd. Jemy