PT BNP Diduga Lecehkan Putusan Mahkamah Agung

Medan - Legiman Pranata nelangsa. Aura sedih memancar di wajahnya. Direktur CV Sari Surya itu tak menyangka putusan tetap pengadilan seakan tak berguna bagi dirinya. “Kemana lagi saya harus mencari keadilan,” tuturnya.

Kesedihan Legiman sangat beralasan. Soalnya, hampir sembilan tahun dia berjuang di pengadilan untuk mendapatkan hak-haknya yang digelapkan Direktur dan Komisaris PT Bintang Nauli Pratama (BNP). Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hak-haknya belum juga dikembalikan. Padahal, putusan mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri Medan, banding di Pengadilan Tinggi Sumut hingga kasasi di Mahkamah Agung, telah memenangkan dirinya. “Apa lagi yang harus saya buat, kalau putusan inkrah dari pengadilan saja tidak diindahkan. Inilah bukti pelecehan terhadap hukum,” ujarnya.

Kasus yang menimpa Legiman berawal dari kedatangan Direktur PT BNP Dody Chairuddin ST dan Komisaris Utama PT BNP Drs Ahmad Daud Batubara pada Februari 2005. Saat itu, Dody dan Daud meninjau Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tradisional yang sedang dibangun Legiman di Sawit Seberang Langkat. Kedua petinggi PT BNP itu meminta Legiman untuk membangun PKS di Desa Sibabangun, Tapanuli Tengah. Setelah beberapa kali bertemu, mereka pun mencapai kata sepakat. Legiman membuat penawaran harga Rp 6.249.062.500 untuk sebuah PKS berkapasitas 5 ton/jam. Selanjutnya dibuat kontrak kerja No: SPK/SS/001/VII/2005 tertanggal 15 April 2005. Setelah kontrak kerja itu ditandatangani, tanpa dinyana Dody dan Daud meminta Legiman untuk kembali membuat penawaran yang lebih murah Rp 3.167.575.000 dengan kontrak kerja yang sama dengan pertama yakni No: SPK/SS/001/VII/2005 tertanggal 15 April 2005. Kemudian pihak PT BNP memberi panjar pekerjaan tidak sampai 30 persen dari nilai kontrak. Begitu pun, Legiman tetap mengerjakannya.

Setelah pekerjaan selesai 100 persen, Legiman meminta sisa pembayaran hasil pekerjaannya. Namun, pihak PT BNP enggan membayar dan malah mengusir karyawan CV Sari Surya dari lokasi pabrik. Bahkan, karyawan CV Sari Surya dilarang membawa barang-barang peralatan kerja milik Legiman. Atas penghinaan itu, Legiman menggugat ke pengadilan, namun gugatannya N-O. Mengetahui hal itu, pihak BNP melakukan gugatan balik. Legiman pun menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Medan.

Meski menjadi pesakitan, majelis hakim PN Medan menilai Legiman yang benar. Sesuai putusan No 143/Pdt.G/2008/PN Medan tertanggal 25 Agustus 2009, menetapkan PT BNP harus membayar sisa pekerjaan dan mengembalikan barang-barang milik Legiman. Pihak PT BNP banding. Namun, putusan Pengadilan Tinggi Sumut No 35/PDT/2010/PT Mdn tanggal 2 Maret 2010 menguatkan putusan PN Medan. Upaya kasasi dilakukan PT BNP ke Mahkamah Agung. Melalui putusan No 3046.K/Pdt/2010 tanggal 2 November 2010, MA menguatkan putusan PN Medan. Bahkan, pengadilan juga mengeluarkan penetapan sita eksekusi No 10/Eks/2013/143/PDT.G/2008/PN Mdn tanggal 25 Juni 2013. Namun, lagi-lagi pihak PT BNP tidak mentaati putusan itu.

Ironisnya, Direktur PT BNP Dody Chairuddin Batubara malah menjual PKS berikut barang-barang milik Legiman kepada Syarifuddin Nasution yang disebut-sebut adalah saudara kandungnya. Penjualan yang disinyalir berlaku surut itu dengan akta No 54 tanggal 27 Februari 2013, dibuat di depan notaries Rohmawaty S Saragi SH SpN. Padahal, panggilan aanmaning (peringatan dari pengadilan sebelum eksekusi) dari PN Sibolga yang sudah ditandatangani Dody Chairuddin tanggal 8 April 2013. “Kuat dugaan akta notaris jual beli dibuat setelah direktur PT BNP itu menerima panggilan aanmaning. Tujuannya untuk mengalihkan asset guna menghindari sita pengadilan,” papar Yasir Silitonga SH MH, tim kuasa hukum Legiman.

Di tengah proses upaya sita, pihak Bank BNI tanpa disangka menyebut PT BNP dalam posisi kolaps sehingga tidak membayar cicilan kredit/utangnya kepada bank tersebut. Pihak BNI juga akan menyita PKS tersebut. Oleh karenanya, pihak BNI mendatangkan pembeli agar melunasi utang PT BNP. Mirisnya, pihak pembeli yang didatangkan kabarnya adalah Drs Syarifuddin Nasution yang masih bertalian keluarga dengan Dody dan Daud. “Saya menduga ada permainan. Indikasinya sangat jelas. Bagaimana mungkin perusahaan kolaps hendak disita bank kemudian dijual kepada saudara pemilik perusahaan pertama,” ujar Yasir.

Kecurigaan Yasir cukup beralasan. Pihak BNI diduga turut serta merugikan keuangan negara karena mengeluarkan pinjaman Rp 6 miliar kepada PT BNP sebagai biaya membangun PKS. Padahal kontrak kerja yang sebenarnya hanya menelan biaya  Rp 3,1 miliar lebih sesuai No SPK/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005. “Kasus ini sangat menarik karena melibatkan notaris, pihak BNI dan sejumlah pengusaha. Mereka diduga berkolaborasi menjebol uang BNI dan merugikan Legiman,” sebutnya.

Selain itu, Syarifuddin selaku pembeli PKS disinyalir saudara kandung Dody dan Daud Batubara. Kabarnya, diduga hanya Daud sendiri yang bermarga Batubara dari tujuh bersaudara keturunan Nasution. Sedangkan adik-adiknya semua bermarga Nasution. Disebut-sebut Daud diduga menggunakan ijazah atau akta orang lain yang bermarga Batubara saat menjadi PNS hingga menjadi Camat Sibabangun dan Asisten di Pemkab Tapteng.     

Kepiawaian Dody, Daud dan Syarifuddin mempermainkan hukum semakin jelas ketika diketahui PKS kembali dijual kepada Juliawan, Tagore dan Rudy. Ironisnya, penjualan PKS itu dilakukan Dody, bukan oleh Syarifuddin. Padahal, pihak BNI yang hendak melakukan sita mengetahui bahwa PKS itu telah dijual Dody kepada Syarifuddin yang juga disebut-sebut saudara kandungnya. “Setahu saya, PKS dibeli dari Pak Dody Chairuddin Batubara, bukan dari Syarifuddin. Tapi yang tahu persis mengenai jual beli PKS itu adalah Pak Hendra,” kata Rahman, pegawai PKS PT BNP ketika dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Karena putusan pengadilan tidak diindahkan, Legiman Pranata membawa masalah ini ke Mabes Polri. Langkah itu dilakukannya setelah terlebih dahulu memberi pengaduan di Poldasu. Legiman meminta perlindungan hokum kepada Kapolri atas dugaan tipu muslihat dan atau penggelapan barang miliknya yang dilakukan para direktur dan komisaris PT BNP.  “Mereka sepertinya kebal hukum. Saya tidak tahu harus melapor kemana lagi,” ujar Legiman diamini Yasir Silitonga.

Selain Mabes Polri, Legiman juga membuat permohonan perlindungan hukum ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Ombusman, DPD-RI, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). “Saya masih percaya, bahwa masih ada orang-orang baik di negeri ini. Meskipun saya sudah sembilan tahun lebih mencari kepastian hukum, namun saya tidak akan pernah menyerah. Demi hukum dan kepastian hokum, dan demi masa depan hukum di negeri ini, saya harus menempuh cara apapun untuk mengembalikan hak saya yang telah dirampas pihak PT BNP,” pungkasnya.

Dalam permohonan perlindungan hukumnya, Legiman memaparkan kronologis penggelapan asset miliknya. Dia juga berencana melaporkan hal itu kepada KPK karena ada unsur kerugian negara yang melibatkan pihak Bank BNI dalam pengucuran dana proyek pembangunan PKS PT BNP. “Patut diduga telah terjadi pidana penggelapan karena adanya hubungan kerja sesuai Pasal 374 dan tindak pidana menjual sebahagian bangunan yang bukan milik penjual sesuai Pasal 385 ke-1 KUHPidana,” tukas Yasir menjelaskan.

Jemy

Wanita Cantik Minta Dikawini Gatot

Medan, Hari kartini di Medan diwarnai aksi unjukrasa. Salah satunya terjadi di Kantor Gubsu Jl. Pangeran Diponegoro Medan, Selasa (21/4) siang. Puluhan kaum hawa yang mengatasnamakan Aliansi Mamak-Mamak Tolak Poligami, mengkritisi kepemimpinan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Uniknya, diantara kerumunan pendemo itu, tampak sejumlah wanita cantik yang ikut menyuarakan aspirasinya.

 Puluhan wanita cantik itu berpakaian putih dan memakai jeans. Sembari aksi, mereka juga memegang poster bergambar Gubsu Gatot Pujo Nugroho, yang didalamnya berisikan tulisan yang ditujukan untuk sang gubernur.

 Disela-sela unjuk rasa, salah seorang wanita yang enggan disebut namanya  mengungkapkan, kehadiran mereka bersama kelompok massa lain dalam aksi tersebut, sebagai bentuk solidaritas terhadap nasib kaum hawa di Sumut. Menurutnya, nasib kaum perempuan di Sumut masih termajinalkan, dan belum mendapat peran strategis layaknya kaum pria. "Ini bentuk solidaritas kami. Kami lihat selama ini Pak Gatot belum mengutamakan hak-hak perempuan," tutur wanita berparas cantik dan berambut pirang itu kepada wartawan.

 Kehadiran para wanita cantik itu memang mengundang perhatian.  Petugas Satpol PP, polisi, bahkan para awak media yang melakukan peliputan di lokasi aksi, langsung mengarahkan pandangan ke mereka. Bagaimana tidak, selain berpakaian ketat dan seksi, para wanita muda yang tadinya bersikap malu-malu tersebut, langsung beraksi tatkala mata kamera mengarah ke mereka. Sambil mengangkat poster bergambar Gubsu Gatot, mereka lalu berteriak-teriak menyuarakan aspirasinya. Peristiwa tersebut termasuk yang jarang terjadi di Kantor Gubsu, apalagi dalam konteks demo. Bahkan dari amatan wartawan, aparat kepolisian yang berjaga-jaga di lokasi turut mengganggui para wanita cantik tersebut.

 Mereka menilai, selain kesejahteraan kaum perempuan belum menjadi perhatian Pemprovsu, laju pembangunan di provinsi ini juga tidak bergerak signifikan. Menurut mereka, Gubsu selaku pemimpin tertinggi di Sumut, belum memperlihatkan kinerja memuaskan. "Apa yang bisa kita banggakan sebagai warga Sumatera Utara? Pemimpin kita korup, kualitas pendidikan semakin memprihatinkan, apalagi berbicara kesejahteraan masyarakat," tambah wanita yang mengaku bekerja freelance sebagai sales promotion girl event organizer tersebut.

 Selain puluhan wanita cantik dalam aksi unjuk rasa itu, ada juga kelompok tani yang didominasi perempuan paruh baya, kalangan mahasiswi di Kota Medan dan kelompok massa dari Forum Masyarakat Peduli Sumatera Utara (Formadsu).

 Nana, perwakilan dari Formadsu mengatakan, mereka sengaja datang ke Kantor Gubsu tepat pada momen Hari Kartini, sebagai bentuk refleksi atas kinerja sang gubernur terutama terhadap kaum hawa. Menurut dia, selama ini Gubsu terkesan acuh tentang kondisi rakyatnya di Sumut. "Coba lihat narkoba merajalela di mana-mana. Kesejahteraan rakyat kita juga terabaikan. Ingat, Pak Gatot lahir dari rahim perempuan, jadi dia harus mengutamakan kesejahteraan perempuan," katanya.

 Formadsu sebut dia, sengaja membawa kelompok perempuan lain seperti ibu-ibu pewiritan, SPG cantik dan muda, serta kelompok tani, sebagai cerminan atas tingkah laku sang gubernur yang menurut mereka beristrikan lebih dari satu. "Biar Pak Gatot tahu bahwa dia lahir dari rahim perempuan, untuk itu kami datang ke sini menuntut janji-janjinya selama ini. Kami cuma minta kesejahteraan. Bisa cukup makan, terus anak-anak kami bisa sekolah. Kemudian perhatikan juga lapangan pekerjaan bagi anak-anak kami, terutama kaum perempuan," pungkasnya.

Nyaris Ricuh
 Pantauan wartawan, dalam aksi unjukrasa yang melibatkan kaum hawa itu, nyaris terjadi baku hantam. Adalah Syafruddin, koordinator aksi dengan petugas Satpol PP Provsu bernama Kelana. Disinyalir, keributan yang nyaris berbuntut baku hantam tersebut, lantaran pendemo memohon aliran listrik untuk menghidupkan sound system kepada petugas. Namun permintaan itu tak diindahkan, yang membuat suasana kian memanas. Syafruddin dan beberapa pendemo lain yang coba difasilitasi untuk bertemu perwakilan pejabat Pemprovsu, justru bersikeras dan menuding balik petugas Satpol PP serta polisi menghalang-halangi aksi mereka.

 Kaban Kesbangpollinmas Provsu Eddy Sofiyan didampingi Kasatpol PP Zulkifli Taufik akhirnya menerima perwakilan pendemo. Mereka berbincang di halaman depan Kantor Gubsu. Dalam penuturannya, Syafruddin mengaku telah dipukul petugas Satpol PP bernama Kelana. Sesaat itu pula, Kelana yang dihadirkan dalam rembuk tersebut, justru berkilah tidak ada memukul Syafruddin. "Kalau tidak percaya coba saja lihat rekaman CCTV," ujar Kelana membela diri. Dialog tampak mentok. Para pendemo akhirnya lebih memilih pergi sembari mengancam akan melaporkan kejadian itu ke polisi. "Kalau tidak, coba divisum dulu. Agar ketahuan kalau memang ada aksi kekerasan," kata Kaban Kesbangpollinmas, Eddy Sofiyan, yang bermaksud memediasi persoalan tersebut. Apa daya, segala upaya mediasi yang dilakukan tetap mentok. Alhasil pendemo meninggalkan Kantor Gubsu dengan kegeraman dan kekecewaan.

 Sementara itu, Kasatpol PP Provsu, Zulkifli Taufik yang ditanya wartawan soal aksi pemukulan yang dilakukan anggotanya, justru membela bawahannya itu. "Tidak ada yang namanya pemukulan. Mungkin cuma dorong-dorongan saja, biasalah namanya juga dalam keramaian seperti itu. Jadi karena didorong, ia merasa dipukul. Makanya nanti kita lihat di CCTV," ujarnya.

 Disinggung soal permintaan listrik pendemo yang tidak mereka indahkan, Zulkifli mengatakan bahwa tidak mungkin permintaan itu diberikan. "Kalaulah kita kasih, itu namanya mencuri arus. Apalagi demo itu diperuntukkan untuk pimpinan di sini, kan aneh saja," tuturnya seraya mendukung niatan Syafruddin yang ingin membuat laporan ke polisi atas pemukulan terhadap dirinya. "Ya silahkan saja. Kan bagus, jadi ketahuan siapa yang salah dan yang benar," sambungnya.

 Zulkifli juga menambahkan kalau pihaknya tidak keberatan atas poster-poster wanita cantik yang dibawa pendemo. Menurutnya  tidak ada persoalan karena gambar yang ditampilkan masih sopan. Begitu juga dengan ungkapan-ungkapan yang disampaikan dalam poster tersebut, ia mengaku juga tidak ada masalah. "Cuma sedikit aneh juga ya, karena sifatnya lebih kepada pribadi. Tidak seperti aksi biasanya, di mana menuntut kenaikan upah atau yang lainnya," tutupnya.


Jemy

Jepang Ingin Investasi Aluminium di Sumut

Medan - Jepang ingin meningkatkan hubungan kerjasama dengan Provinsi Sumatera Utara khususnya di bidang produksi aluminium dan manufaktur.

Hal itu terungkap saat Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSi menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki, Kamis Sore (5/3) di Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman No 41 Medan.  

Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki didampingi Konsul Jenderal Jepang di Medan, Mr Yuji Hamada, menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kerjasama kedua negara khususnya di Provinsi Sumut yang selama ini telah terbina dengan baik.

"Provinsi Sumut mempunyai potensi yang sangat besar karena terletak pada Selat Malaka, kami sangat ingin sekali meningkatkan hubungan kerja sama. Apalagi kemarin kami sudah berkunjung ke lokasi Asahan, disana saya sangat senang karena situasi sangat baik untuk memproduksi alumunium," kata Dubes Jepang saat pertemuan berlangsung.

Ia menyampaikan bahwa hubungan kerjasama antara Indonesia dan Jepang sangat erat di berbagai bidang. Berdasarkan hubungan yang baik dan sudah terjalin sejak lama tersebut, kedua negara bisa melanjutkan kerjasama dengan lebih erat lagi. Jepang, katanya, sangat ingin melakukan investasi manufaktur yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

"Kita juga bertujuan untuk meningkatkan investasi di Sumut karena Jepang masih ada ruang untuk memperbesar investasi dan pada masa jabatan saya di Jakarta saya ingin berkontribusi untuk Jepang," ujarnya.

Menurutnya, mengapa Jepang sangat berminat sekali berinvestasi di Sumut, karena memang para investor Jepang mengatakan bahwa biaya produksi yang lebih murah di Sumut.

"Salah satu perusahan Jepang yang telah berinvestasi tahun lalu pada produk elektronik telah mengembangkan usahanya dan memperkerjakan sebanyak 7.500 pegawai. Semuanya pegawai orang Sumut dan mereka SDM yang handal. Di Sumut para pegawainya pada tingkat level tinggi," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi berterimakasih kepada Pemerintah Jepang atas kerjasama yang telah terjalin selama ini dengan Indonesia, khususnya di Provinsi Sumut.

Terkait dengan upaya peningkatan kerjasama kedua negara khususnya di Provinsi Sumut, Gubsu menyambut baik hal tersebut. Menurutnya, memang sudah sepantasnya Indonesia dan Jepang terus mempererat dan meningkatkan kerjasama yang memang sudah berlangsung sejak lama. "Saya mengundang untuk berinvestasi. Banyak yang bisa ditingkatkan baik itu infrastruktur dan lainya," ujar Gubsu.

Gubsu juga menceritakan bahwa dirinya baru saja pulang dari Jakarta dalam hal mempresentasikan di depan BIN tekait kesiapan Sumut dalam rangka menyongsong Kuala Tanjung sebagai pelabuhan Internasional wilayah Barat Indonesia. Pelabuhan Kuala Tanjung juga terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi baik itu dengan kawasan Medan, Binjai, Deliserdan dan Karo (Mebidangro) Kawasan Danau Toba dan Sei Mangkei dan dibidang Industri lainnya.

"Jadi posisi Sumut sangat sentra letaknya di Indonesia maka perlu adanya Infrastruktur," ujarnya. 

Jemy

Leo Nababan : Anak Medan Punya Tata Krama

Medan - Leo Nababan Ketua DPP Partai Golkar menyatakan Anak Medan harus punya tata keramah. Hal ini disampaikannya, Jumat (6/3) saat dimintai keterangan perihal tudingan bahwa ia diminta jangan merusak persaudaraan Golkar Sumut.

‎"Saya merupakan anak medan yang mengetahui tata keramah apa lagi saya adalah orang batak," katanya.
Leo Nababan juga menyangkal ada niat untuk memecah belah persatuan Golkar Sumut, seperti yang dilontarkan Ketua DPD Golkar Sumut, Ajib Shah. 

Leo menyatakan, ia hanya ingin menegakkan garis partai hasil Munas Ancol yang memilih Agung laksono ketua DPP Golkar yang sah sehingga semua kader partai harus mendukung garis partai golkar yang dilaksanakan di Munas Ancol.

Leo juga menyebutkan DPP Golkar akan merangkul seluruh kader Partai Golkar termasuk kader pendukung ARB artinya Ajib Sah berserta lainnya juga akan ikut kita rangkul.

"Kalau Ajib masih dipercaya oleh seluruh kader Golkar Sumut untuk memimpin maka kami akan mendukung tidak mungkin saya langsung menunjuk Ajib Sah sebagai Ketua kan ada aturan Partai," jelasnya, mengakhiri perbincangan tersebut.

Sebelumnya diketahui Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Ajib Shah ‎sempat melontarkan nada panas pada Leo Nababan untuk tidak berkomentar terlalu banyak, termasuk soal keterangan bakal melakukan PAW kepada kader Golkar di kab/kota di Sumut.

"Jadi saudara Leo Nababan dan kawan-kawan, yang belum berkontribusi besar dan berbuat banyak terhadap Golkar Sumut berkomentar terlalu banyak. Jangan undang keributan di Sumut, jangan usik ketenanganan di kab/kota. Kalau dia mau usik berhadapan dengan kami langsung. Kita orang dewasa. Oleh karenanya besok kami akan kontak beliau langsung. Ngomong. Kalau ngomong sama kita langsung jangan gertak kab/kota," ujar Ajib Kamis (5/3).

Ajib yang didampingi Sekretaris Partai Golkar ‎Sumut Yasir Ridho Lubis dan Bendahara Partai Golkar ‎Sumut Jimmy Ong, saat menggelar konfrensi pers di Kantor DPD Golkar Sumut Jalan Wahid Hasyim Medan, juga dengan tegas mengaku akan berada di garda paling terdepan mengamankan Golkar di Sumut agar tidak pecah akibat ulah segelintir oknum yang katanya lebih cinta jabatan di partai.‎

Jemy

Tim Seleksi Calon Direksi PDAM Tirtanadi Serahkan 9 Nama pada Gubsu

Medan - Tim seleksi calon direksi PDAM Tirtanadi, dikabarkan telah menyerahkan 9 nama calon direksi ke Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujonugroho, Kamis (5/3) kemarin. 

‎Hal ini dibenarkan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Taufan Damanik, Jumat (6/3) yang dimintai keterangan akan hal itu. 

Taufan menyatakan, beberapa nama yang dipilih tim seleksi berasal dari luar PDAM Tirtanadi.‎ "Yang berasal dari luar Tirtanadi dipilih karena memang excellent. Yang dari dalam Tirtanadi ternyata tidak semuanya memenuhi kualifikasi," katanya.

Menurut Taufan, sembilan calon ini dinyatakan layak menjadi direksi PDAM Tirtanadi karena dianggap berhasil melewati tiga tahap tes yang dibuat oleh timsel.

"Pertama, para calon mengikuti ujian tertulis yang disiapkan oleh masing-masing anggota tim. Kemudian para calon menjalani wawancara tatap muka dengan masing-masing anggota. Yang terakhir dilakukan wawancara panel, yaitu satu orang calon diwawancara secara serempak oleh timsel," katanya.

Empat direksi baru diharapkan sudah dilantik sehari setelah masa jabatan direksi periode ini habis, yaitu 10 Maret.

 ‎

Sembilan calon yang tidak diloloskan tim seleksi antara lain, katanya, tidak punya rencana bisnis yang inovatif dan mampu menjawab tuntutan perkembangan Tirtanadi, kurang punya kapasitas pembinaan atau pemahaman tentang good governance.

Sembilan nama yang disorongkan adalah Abdi Sucipto (PD Tirta Siak), Arif Haryadian (Kepala Divisi Perencanaan PDAM Tirtanadi), Delviyandri (Kadiv Peralataan Teknik PDAM Tirtanadi), Heri Batanghari (Kadiv Produksi PDAM Tirtanadi ), Jhon Pariaman Saragih (mantan Dirut Tirtalihou), Sutedi Raharjo (Kacab Medan Kota PDAM Tirtanad ), Tamsil Lubis (Direktur Perencanaan dan Produksi PDAM Tirtanadi), Zainal Abidin (Kadiv Litbang PDAM Tirtanadi), dan Zulkifli Lubis (Kadiv Zona 1 PDAM Tirtanadi

Diketahui, Tim yang menyeleksi 9 nama calon direksi ini yakni ‎ Prof Irmawati Soeprapto, tim yang telah bekerja sejak awal Februari lalu terdiri dari Prof Johannes Tarigan (Fakultas Teknik, Teknik Sipil), Ir Seri Maulina Msi (Fakultas Teknik, Teknik Kimia), Dr Mahmul Siregar (Fakultas Hukum), dan Wahyu Aryo Pratomo SE ME (Fakultas Ekonomi).‎‎ 

Jemy

Edie Rizliyanto & Didi Duharsa Terpilih Sebagai Direksi Bank Sumut

Medan - Kekosongan panjang di direksi Bank Sumut akhirnya telah terisi. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPL-LB) PT. Bank Sumut menetapkan Edie Rizliyanto sebagai Direktur Utama (Dirut) dan Didi Duharsa sebagai Direktur Operasional (Dir Ops) Bank Sumut  untuk masa bhakti 2015-2019.

RUPS-LB Jumat (6/3) di Kantor Pusat PT. Bank Sumut Jalan Imam Bonjol Medan itu dihadiri oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang juga Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, sejumlah kepala daerah Pemkab/Pemko di Sumatera Utara selaku pemegang saham lainnya, serta jajaran anggota Dewan Komisaris Bank Sumut.

Kedua Direksi ditetapkan oleh RUPS-LB setelah lebih dahulu melalui proses seleksi yang panjang mulai dari tahap penjaringan dan seleksi calon-calon direksi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) PT. Bank Sumut dan selanjutnya calon Direksi yang telah lulus seleksi oleh KNR, yakni Edie Rizliyanto sebagai kandidat Direktur Utama dan Didi Duharsa sebagai kandidat Direktur Operasional diteruskan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalani proses fit and proper test. Keduanya berhasil lulus fit and proper test yang dilakukan oleh OJK dan direkomendasikan sebagai calon Dirut dan Dirops melalui RPUPS-LB PT. Bank Sumut. 

Edie Rizliyanto adalah salah seorang bankir berpengalaman yang berasal dari Bank Mandiri. Pada Januari 2014, melalui keputusan RUPS Bank Sumut, Edie Rizliyanto mendapat kepercayaan untuk memegang jabatan sebagai Direktur Bisnis dan Syariah PT. Bank Sumut. Sedangkan Didi Duharsa sebelumnya adalah Corporate Secretary (Sekretaris Perusahaan) dan pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Unit Usaha Syariah Bank Sumut. Dia telah merintis karirnya di Bank Sumut sejak tahun 1980.

Dengan terpilihnya kedua Direksi baru tersebut, anggota jajaran Direksi saat ini berjumlah 4 orang, yakni Dirut Edie Rizliyanto, Direktur Operasional Didi Duharsa, Direktur Pemasaran Ester Junita Ginting dan Direktur Kepatuhan Yulianto Maris. Sedangkan kekosongan posisi Direktur Bisnis dan Syariah yang sebelumnya diduduki oleh Edie Rizliyanto akan segera diisi melalui proses penjaringan calon direksi berikutnya.

Direktur Utama terpilih Edie Rizliyanto menyampaikan termakasih atas amanah yang diberikan pemegang saham kepadanya untuk menakhodai Bank Sumut empat tahun ke depan.

“Tugas ke depan tidaklah ringan, karena saat ini dunia perbankan termasuk Bank Sumut mulai memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 di mana persaingan di dunia perbankan akan semakin ketat terutama dalam menghadapi penetrasi bank-bank asing. Tanggung jawab kami tentunya adalah mengantarkan Bank Sumut untuk lebih berdaya saing dan kelak mampu menjadi bank regional champion di Sumatera Utara,” ujar Edie Rizliyanto didampingi Direktur Operasional yang baru Didi Duharsa.

Edie mengakui, pekerjaan rumah dan tantangan terberat ke depan adalah menekan rasio NPL (non permormance loan) Bank Sumut. “Pada tahun 2015, kita menargetkan penurunan NPL pada kisaran rasio 3,02%, sehingga berada di bawah bench mark yang ditetapkan Bank Indonesia yakni di bawah 5%,” katanya.

Edie juga memaparkan dalam memimpin Bank Sumut kedepan, dirinya memiliki 8 program aksi strategis dalam rencana kerja Bank Sumut. “Kedepan kita akan memfokuskan kepada penguatan praktek GCG di setiap unit kerja, meningkatkan kompetensi SDM, Restruktur di Core Banking system, implementasi Credit Risk Management, penyelesaian NPL bermasalah, penambahan produk dan fitur layanan untuk meningkatkan kepuasan nasabah, penguatan permodalan serta perluasan dan pengembangan layanan Bank Sumut Syariah,” ujar Edie.

Dia optimis Bank Sumut memiliki prospek untuk terus mengalami trend pertumbuhan positif karena masih tingginya kepercayaan nasabah terhadap Bank Sumut, terutama dengan adanya indikasi peningkatan pertumbuhan dana yang signifikan pada Tahun 2014. Sebagai contoh, Edie menyebutkan, pada tahun 2014, total Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Sumut secara overall mengalami pertumbuhan sebesar 18,79%, yakni dari Rp 15.943 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp18.939 triliun pada tahun 2014. Dengan kinerja pertumbuhan dana yang signifikan pada tahun 2014, Bank Sumut baru-baru ini dianugerahi penghargaan Top Brand Award 2015 dari Frontier Consulting Group dan Majalah Marketing untuk aspek saving account.

“Ini merupakan indikasi masih tingginya trust (kepercayaan) nasabah kepada Bank Sumut. Bisnis bank adalah bisnis trust. Memelihara kepercayaan nasabah tentunya merupakan tantangan sekaligus peluang bagi kami untuk meningkatkan kinerja dan reputasi Bank Sumut,” tandasnya seraya menyebutkan saat ini Bank Sumut memiliki total aset Rp23 triliun. 

Jemy

Pemprovsu Gandeng Bulog Beli Hasil Panen Petani di Batubara

Medan - Mengatasi anjloknya harga cabai di kabupaten Batubara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ‎bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Medan, akan membeli hasil panen para petani di Kabupaten Batubara, saat panen raya dilakukan.

Kepala Biro Perekonomian Pemprovsu, Bondaharo Siregar yang dimintai keterangan, Senin (‎2/3) perihal anjloknya harga cabai ini mengatakan, upaya pembelian hasil panen nantinya merupakan solusi untuk membantu para petani.

‎Menurut Bondaharo hal itu merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho sebagai bentuk kepedulian terhadap petani Sumut. "Ini merupakan kepedulian kita terhadap petani, karena harga cabai yang murah di pasaran. Petani kita resah karena harga cabai anjlok. Untuk itu kita (Biro Perekonomian), menindaklanjuti arahan Gubsu tersebut," katanya.

Dijelaskan Bondaharo pihaknya akan membeli dari petani sebesar

Rp12 ribu/kilogram. Namun Bondaharo tak mengetahui pasti berapa banyak yang dibeli pihaknya dan Bulog kepada kelompok tani di sana. Bondaharo menambahkan, Bulog bersama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menjadi leading sektor untuk mengambil alih kegiatan dimaksud. 

Dari hari tinjauan ke Batubara, menurut Bondaharo, pihaknya bersama Bulog Divre Medan pada pekan lalu mengunjungi panen raya kelompok tani di Kabupaten Batubara. Dari tempat itu diketahui bahwa harga cabai merah dijual dengan harga Rp6.000 per kilogram. 

"Petani di sana mengakui bahwa harga tersebut sangat murah. Jadi kita berfikir kalau dengan harga jual segitu, masyarakat di sana tentu kesusahan dari sisi ekonomi. Jadi setelah dibeli dari sana (Batubara), kita bawa ke Medan untuk dipasarkan. Disamping itu kita juga himbau agar bupati dan wali kota setempat juga tanggap dengan kondisi ini," harapnya.

Terpisah, Humas Bulog Divre Medan Rudi Adlin mengatakan, sejak pemerintahan baru ini, selain beras, ada 6 (enam) komoditi lain yang menjadi kewenangan pihaknya. "Ada 7 komoditi yang kita kelola sejak pemerintahan baru ini. Yaitu beras, gula, cabai merah, bawang merah, jagung, kedelai dan daging," sebut Rudi.

Menurut Rudi, tujuan kegiatan tersebut untuk membantu masyarakat setempat, khususnya kelompok tani terhadap nilai jual cabai merah yang belakangan anjlok. Dia mengatakan, kegiatan itu sudah berlangsung sejak 25 Februari kemarin, saat panen raya di Kabupaten Batubara. 

"Tujuannya hanya ingin membantu masyarakat, terutama para petani kita. Karena selama ini Bulog hanya menangani beras saja. Meski inisiatif datang dari kita, namun kita berkoordinasi dengan pemerintah setempat seperti provinsi dan kabupaten/kota," kata Rudi.

Saat ini sebut Rudi, baru tiga komoditi yang ditangani Bulog. Antara lain beras, cabai merh dan jagung. Namun untuk jenis komuditi jagung belum seutuhnya berjalan. Rudi mengungkapkan, adapun sistem pendistribusian dilakukan secara mobile. Artinya menjual langsung ke para konsumen. "Jadi sistemnya itu mobile. Kita bekerjasama dengan Pemko Medan untuk menyediakan lapak menjual cabai merah ini, sampai ke kelurahan-kelurahan," jelasnya.

Dia menambahkan, selama hasil panen kelompok tani masih ada, pihaknya akan membeli hasil produksi tersebut. "Sekarang ini baru masuk 20 ton. Ke depan dengan aktivitas seperti ini, kita berharap harga cabai merah dapat normal kembali. Hari ini (Senin, Red) kita mulai pendistribusiannya. Seperti tadi ada kita distribusi ke Jakarta sebanyak 5 ton via kapal laut," pungkasnya.

Di halaman Kantor Gubsu sendiri, menjadi salah satu tempat dijualnya komoditi cabai merah dan beras yang dibawa dari Kabupaten Batubara. Untuk harga cabai dijual Rp12.000 per kilogram. Sedangkan untuk beras ukuran 10 kilogram, ada tiga jenis beras. Seperti merah poci (Rp105 ribu), ulos (Rp98 ribu) dan super bulogmart (Rp97 ribu). 

"Ini rata-rata beras premium yang biasa dikonsumsi untuk kalangan menengah ke atas. Namun harganya lebih murah dari harga di pasaran," ujar salah seorang pegawai Bulog Divre Medan saat ditemui wartawan di Kantor Gubsu. Ia mengakui mayoritas pembeli di hari pertama itu adalah kalangan PNS di Kantor Gubsu, sejak mereka menjajakkan dagangan dari Senin pagi. 

"Kurang lebih sudah 80 kilo yang laku kita jual dari 200 kilo barang yang dibawa. Barang-barang ini juga kita kirim antar daerah tidak hanya di Sumut, juga DKI Jakarta," pungkasnya.

Jemy

BPJS Sosialisasi ke PNS Pemprovsu

Medan - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyosialisasikan program BPJS baik ketenagakerjaan maupun kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

Plt Sekretaris Daerah (Sekda), Sabrina mengatakan seperti yang diketahui sesuai dengan Peraturan Presiden RI No 109 tahun 2013 tentang penahapan kepesertaan jaminan sosial, semua penyelenggara negara baik TNI/POLRI, PNS hingga pemberi upah harus wajib masuk BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 Juli 2015. Oleh sebab itu, hari ini, katanya, mereka menyosialisasikan apa-apa saja program mereka kepada PNS dilingkungan Pemprovsu.

"Selama ini kita masih bingung, apa sih yang dicov oleh BPJS. Karena untuk kesehatan kan kita pakai Askes dan ternyata tinggal dilanjutkan saja," ujarnya.

Sementara soal BPJS ketenagakerjaan selama ini, akunya, untuk PNS memang tidak ada. Dan ternyata PNS juga berhak mendapatkan perlindungan ketenagkerjaan. Nantinya, ujar Sabrina, iuran BPJS ketenagakerjaan untuk PNS akan dioleh negara. 

Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya menyampaikan, untuk peserta di Provinsi Sumut dari laporan Kanwil BPJS Ketenagakerjaan masih 1,2 juta dari jumlah 5,8 juta.

"Ini baru 20 persen kepesertaan yang selebihnya belum melapor. Untuk itu kami mohon kerjasamanya dari Pak Gubernur," ujarnya.

Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) atau Tenaga Kontrak memerlukan sebuah komitmen dari pimpinan dalam pembayarannya.

Apalagi pembayaran itu melalui APBD Pemprovsu dan APBD Kabupaten/Kota harus mempedomani Permendagri yang mengatur tentang Penyusunan APBD TA 2015. "Untuk Sumut baru 4 kabupaten kota yang sudah," katanya.

Ia menambahkan, sesuai dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No 37/2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2015. Dengan keikutsertaan PNS sebagai anggota BPJS maka bisa menikmati berbagai kemudahaan yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Jemy

TPP PNS Pemprovsu 11 Biro Dipotong Asisten dan Staff Ahli Dapat Hak Istimewa

Medan - Penerapan Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 7 tahun 2014 ‎tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negri Sipil (TPPNS), sepertinya tidak pada 11 biro dijajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprovsu.

Pasalnya, ‎11 biro dijajaran pemprovsu terdapat pemotongan yang keseluruhannya sebesar  Rp43.325.000‎ pada Januari 2015 kemarin. Hal ini bertolak belakang dengan jajaran asisten ‎dan staff ahli yang tidak berdampak pada pemotongan TTP PNS ini. 

Tati Hartina Sitompul SE kabag Tata Usaha Kepegawaian dan Keuangan ‎Biro Umum Pemprovsu, yang dimintai keterangan di ruang kerjanya, Rabu (25/2) membenarkan hal ini. 

Tati menjelaskan, ‎ketentuan pemotongan ini berdasarkan pada Bab III ketentuan pembayaran pasal 7 ayat 7 yang berbunyi Pembayaran TPPNS dib‎ajarkan berdasarkan kehadiran PNS dalam melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan print out Fingerprint dengan pertimbangan objektif dari pimpinan SKPD yang bersangkutan.

Tati menjelaskan, untuk potongan Pergub no 7 pada bulan Januari 2015, yakni biro umum Rp9.162.500, perlengkapan Rp5.762.500, perekonomian Rp3.775.000, pemerintahan Rp1.362.500, perempuan Rp1.137.500, otda Rp8.875.000, organisasi Rp1.975.000, keuangan Rp8.831.250, hukum Rp2.541.250, binsos Rp3.000.000 dan pembangunan Rp1.100.000.

"Pemotongan ini untuk upaya memacu semangat pegawai , dengan pemotongan TPP berharap agar para PNS rajin bekerja. Kemudian Kesadaran pegawai kurang sehingga terjadi pemotongan," katanya. 

Ditanya mengenai asisten dan staf ahli yang tidak berdampak pada pasal 7 Pergub ini, Tati tidak dapat menjawab hal itu, dan berdalih bahwa asisten bekerja siang malam.

‎

"Tidak terjawab aku itu, dia (asisten) kerja siang malam jadi wajar tidak ada potongan. Inspektorat paham akan hal itu, gak mungkin dipertanyakan oleh mereka masalah perlakuan pingerprint antara asisten dengan staf biasa," katanya.

Sementara itu, untuk TPP ‎seluruh asisten dan staf ahli yang diterima sebesar Rp188.000.000 diantaranya yakni TPP staf ahli Rp20 juta, TPP asisten Rp22 juta dan Kabiro Rp10 juta. Kecuali Hasban Ritonga, Sekda Provsu non aktif yang tidak diberikan TPP PNS.

 

"Tidak mungkin dibayar untuk pak Hasban‎," katanya

Jemy

Pilkada Serentak 2015 dan 2016 Pemprovsu Sosialisasikan Revisi UU Nomor 1/2015

Medan - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mensosialisasikan revisi UU Nomor 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang sebelumnya sudah diketuk DPR yang terdapat 23 daerah yang akan melaksanakan pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) secara serentak pada Desember mendatang‎.

Asisten I Setdaprovsu, Hasiholan Silaen, Rabu (24/2) mengatakan, menggelar pertemuan dengan 23 daerah yang bakal melaksanakan pilkada serentak tersebut. Hal itu guna menegaskan hasil yang sebelumnya telah diputuskan pemerintah pusat terkait pelaksanaan pilkada serentak‎.

"Jadi pada pertemuan Selasa (24/2) kemarin kita himbau bagi (kab/kota) yang belum menganggarkan, kiranya segera dianggarkan,"‎ katanya. 

Hasiholan Silaen menjelaskan‎ pada pertemuan tersebut, pihaknya meminta supaya pemutakhiran data penduduk juga turut dilakukan oleh kabupaten/kota yang bakal melaksanakan pilkada.

Menurutnya pertemuan tersebut merupakan langkah pematangan menyongsong pilkada serentak, khususnya bagi daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya semester pertama 2016, melaksanakan pilkada di Desember 2015. 

"Terdapat 15 daerah di Sumut yang menggelar pilkada di Desember ini, kemudian 9 daerah lainnya di 2016 sampai semester pertama," terangnya.

Dari 23 kabupaten/kota yang hadir itu, sebut Hasiholan, diantaranya seperti Sekda, Ketua dan Sekretaris KPU kabupaten/kota, Kakesbang, Kabag Tapem, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Biro Pemerintahan, Biro Otonomi Daerah, dan KPU provinsi.

Terpisah, Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprovsu, Jimmy Pasaribu mengatakan, dari sisi penganggaran dari 23 kabupaten/kota, 21 daerah sudah menganggarkan. Sementara mengenai penjabat (Pj) yang harus disiapkan Pemprovsu, sebanyak 14 Pj saja. Karena yang untuk 9 daerah lagi tidak diperlukan, lantaran masa habis kepala daerahnya di 2016.

Sementara untuk kepala daerah yang PNS, dimana turut maju dalam pilkada mendatang, ia mengaku tidak mengetahui persis. Namun seperti Kota Medan, sesuai aturan, kepala daerahnya harus mundur terlebih dahulu. "Bagi yang PNS kepala daerahnya, ya harus mikir terlebih dahulu. Artinya ia harus mundur. Jika tidak, ya gak perlu mundurlah," pungkasnya.

Diketahui, di Provinsi Sumut terdapat 23 daerah yang akan melaksanakan pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) secara serentak pada Desember mendatang, dimana sebelumnya hanya ada 13 daerah saja. Penambahan terjadi setelah DPR mengesahkan revisi UU dimaksud, pada salah satu poin kesepakatan, daerah yang akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerahnya semester pertama 2016, melaksanakan pilkada di Desember 2015.
Adapun daerah peserta pilkada Desember 2015 mendatang antara lain: Kota Medan (berakhir Juli 2015), Binjai (berakhir Agustus 2015), Serdangbedagai (berakhir 8 Agustus 2015), Tapanuliselatan (berakhir 12 Agustus 2015), Asahan (berakhir 2015), Tobasamosir (berakhir 12 Agustus 2015), Sibolga (berakhir 26 Agustus 2015), Pakpak Bharat (berakhir 26 Agustus 2015). Humbanghasundutan (berakhir 26 Agustus 2015), Pematangsiantar (berakhir 23 September 2015), Labuhanbatu (berakhir 19 Agustus 2015).

Kemudian Simalungun (berakhir 28 Oktober), Mandailingnatal (berakhir 28 Juni 2016), Tanjungbalai (berakhir 7 Februari 2016), Labuhanbatu Selatan (berakhir 11 Februari 2016), Labuhanbatu Utara (berakhir 12 Februari 2016), Karo (berakhir 23 Maret 2016), Nias Selatan (berakhir 12 Agustus 2016), Nias (berakhir 9 Juni 2016), Gunungsitoli (berakhir 13 April 2016), Nias Barat (berakhir 14 April 2016) dan Nias Utara (berakhir 12 April 2016).

Pelaksanaan pilkada serentak ini juga sudah dipayungi Peraturan Mendagri Nomor 37/2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015. Di mana kepala daerah dimungkinkan melakukan pengeluaran mendahului Perubahan APBD. Caranya dengan merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, menggunakan pergeseran anggaran atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).

Jemy

Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Atas Layanan Kesehatan

Medan - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) berharap Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan demikian, tingkat kepercayaan masyarakat atas pelayanan kesehatan di tanah air dapat pulih, ditengah perkembangan teknologi dan tingginya pelayanan kesehatan di beberapa negara ASEAN saat ini.

Harapan tersebut disampaikan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi saat membuka seminar Perumahsakitan V dan Medan Hospital Expo yang digelar Persi Sumut di Hotel Santika Dyandra Jl Maulana Lubis Medan, Rabu (25/2/2015).

Hadir dalam acara itu Ketua Umum Persi Pusat DR dr Sutoto MKes, Ketua Persi Sumut dr Azwan Halemi Lubis SPA M.Kes, Ketua IDI Sumut Suhelmi SPB, Kakesdam I/BB Kol Taufiq SPB, MARS, Kabid Dok Kes Polda Sumut Kombes Pol Setyo, Badan Pengawas RS Indonesia dr Sumaryono Raharjo MBA, sejumlah Dirut RS di Sumut, Kadis Kesehatan Sumut dan Kota Medan dan peserta lainnya.

Dalam sambutannya, Tengku Erry mengatakan, peningkatkan mutu layanan kesehatan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi RS. Kualitas tersebut akan tercapai jika Sumber Daya Manusia (SDM) dokter spesialis, dokter umum, tenaga medis dan sarana prasarana kesehatan terus mengalami peningkatan sesuai dengan tuntutan dunia kesehatan.

"Kiblat layanan kesehatan saat ini telah bergeser ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Banyak masyarakat kita yang memilih berobat kesana. Alasannya sederhana, karena pelayanan kesehatannya lebih baik dan biayanya relatif terjangkau," sebut Erry.

Guna mengembalikan kepercayaan masyarakat, Persi layaknya meningkatkan profesionalisme petugas kesehatan, standarisasi, perizinan dan akreditasi RS. Jika tidak, masyarakat akan tetap memilih layanan maksimal yang ditawarkan RS di beberapa negara tetangga.

"Ini memang tantangan buat kita. Tetapi tantangan ini juga menjadi semangat untuk melakukan perubahan dalam bidang pelayanan kesehatan di tanah air," ucap Erry.

Tantangan itu, sebut Erry, akan semakin kuat ketika negara tetangga melakukan ekspansi dengan mendirikan RS di beberapa kota di Indonesia. Dengan demikian, akses layanan akan semakin dekat dengan masyarakat.

"Kondisi ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Jika selama ini masyarakat harus terbang menggunakan pesawat untuk berobat, kini tidak lagi. Beberapa rumahsakit cabang dari negara tetangga sudah ada di Indonesia. Tentu masyarakat akan memilih layanan kesehatan prima dan terjangkau," papar Erry.

Erry memaparkan, jumlah RS di Sumut tercatat mencapai 212 unit. Tetapi, minat masyarakat untuk berobat ke luar negeri tetap tinggi.

"Mari kita rebut kembali kepercayaan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap bersinergi dengan Persi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," sebut Erry.

Erry juga mengatakan, Pemprov Sumut juga melakukan berbagai upaya guna mendukung program pemerintah pusat tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan yang diluncurkan secara serentak pada 1 Januari 2014 lalu.

“Apa manfaat kepesertaan dalam BPJS Kesehatan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Rumahsakit juga harus berperan dalam memberikan pemahaman tentang BPJS ini,” harap Erry.

Dalam kesempatan tersebut, Erry juga menyatakan apresiasinya dengan digelar Hospital Expo V yang diyakini dapat mendorong peningkatan teknologi kesehatan.

Sementara Ketua Umum Persi Pusat DR dr Sutoto MKes mengatakan, sedikitnya 500 RS berdiri di Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Ini menandakan bahwa komitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara nasional terus meningkat.

“Seiring dengan itu, rumahsakit harus meningkatkan kualitas pelayanannnya di era Masyarakat Ekonomi ASEAN dan era JKN yang yang telah diberlakukan secara nasional,” harap Sutoto. 

Sutoto menyebutkan, dalam upaya mendorong peningkatan layanan kesehatan nasional, Persi Pusat telah meminta pemerintah pusat untuk meninjau kembali tentang regulasi tarif perpajakan rumahsakit, baik pajak upah maupun pajak alat kesehatan.

“Selain itu, berdasarkan Undang-undang Rumahsakit, Rumahsakit Nirlaba dan Rumahsakit Pendidikan berhak mendapatkan subsidi intensi pajak. Tetapi ini belum mendapat respon dari pemerintah,” ujar Sutoto. 

Jemy

Gubsu Resmikan Panen Raya 800 ha Sawah di Pulau Kampai

Pulaukampai - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSI meresmikan dimulainya panen raya padi lokal jenis Ramos di Desa Pulau Kampai, salah satu pulau terluar yang termasuk Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Rabu (25/2). Panen raya padi diatas lahan seluas 800 hektar tersebut merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah IX Sumut-Aceh.

Panen raya juga dihadiri Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH, Kakan Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah IX Sumut-Aceh Difi Ahmad Johansyah STMBA, Ketua Komisi C DPRD Sumut H Muchrid Nasution, SE, Kadis Pertanian Sumut Ir M Roem S MSi, Kadis PSDA Sumut Ir Dinsyah Sitompul MM, Kepala Badan Ketahanan Pangan Sumut Ir Suyono MM, Kapolres, Dandim dan Kajari Langkat serta perangkat daerah lainya.

Pemilihan Pulau Kampai sebagai lokasi program Sosial Bank Indonesia adalah dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat di pulau terpencil, sekaligus mewujudkan program ketahanan pangan pemerintah. Untuk menuju ke lokasi, dari pusat Kecamatan Pangkalan Susu, rombongan harus menumpang perahu selama 1 jam dan perjalanan belasan kilometer ke lokasi panen raya. 

DI tengah Pulau yang berbatasan dengan Provinsi Aceh ini sejauh mata memandang tampak hamparan sawah menguning. Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSI mengungkapkan apresiasi upaya yang sudah dilakukan Bank Indonesia dan pemerintah  kabupaten yang sudah melakuka pendampingan terhadap Gabungan Kelompok Tani. Gubsu mengungkapkan kegembiraanya mengetahui hasil panen menunjukkan hasil yang menggembirakan. Usaha yang sudah dilakukan menurutnya telah berhasil, terbukti produktivitas lahan sawah meningkat mencapai dua kali lipat, yaitu dari yang 3-4 ton gabah per hektar menjadi 6,2 ton per hektar . 

"Ini akan membantu kita mencapai target produksi. Di Sumut kalau prediksi angka ramalan kita nanti tahun 2015 adalah sebanyak 4,1 juta ton beras. Hari ini kondisi stok beras kita di Bulog Insya Allah aman dan bagus," ujarnya.

Panen raya padi bersama pada hari ini, lanjutnya, merupakan Program sosial yang digerakkan oleh Bank Indonesia yang dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan pasokan bahan pangan oleh karena di Desa Pulau Kampai ini memiliki potensi yang cukup besar hal ini terlihat dari luas baku lahan sawah seluas 800 Hektar sehingga perlu mendapat dukungan untuk keberhasilannya.

"Kami melakukan Panen hari ini hasilnya 6,2 ton perhektar dari 800 hektar lahan yang dibina BI," katanya.

Untuk terus menyukseskan swasembada pangan yang merupakan salah satu program perioritas dalam pembangunan pertanian di Sumut, lanjut Gubsu lagi, dan juga merupakan arahan Presiden RI bahwa Indonesia harus mampu swasembada pangan sampai tahun 2017, berbagai program dan kegiatan telah digulirkan untuk meningkatkan produksi pertanian.

Hasil dari evaluasi selama ini, air dan sarana produksi merupakan faktor kunci untuk meningkatkan produksi. Sehingga untuk mengatasinya pemprovsu telah menggulirkan tiga kegiatan antara lain kegiatan pada tahun 2015 yakni rehabilitasi jaringan irigasi, optimasil lahan serta pengembangan mekanismne pertanian yang tujuannya untuk meningkatkan luas panen dan produktivitas.

Kabupaten Langkat, katanya lagi, merupakan salah satu lumbung beras di Sumut dan mampu swasembada beras setiap tahunnya.LAngkat menurutnya adalah penghasil beras terbesar ke tiga di Sumut.

"Beberapa waktu lalu saya sudah berkunjung ke Langkat, insya Allah kita anggarkan melalui komisi C DPRD Sumut untuk penanggulangan banjir dan pengairan," ujarnya.

Lebih lanjut Gubsu juga meminta agar program CSR berupa pengelolaan lahan produktif itu dipertahankan.

"Dalam rangka HUT Pemprovsu, pihaknya juga sedang membentuk panitia untuk bekerjasama dengan BI, BNI Mandiri Bank Sumut dalam CSR-nya," Ujarnya lagi.

Selain itu, lanjut Gubsu, pemprovsu juga berharap Kabupaten Langkat dapat terus berupaya untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian sehingga luas baku lahan sawah dapat dipertahankan. Selanjutnya juga dibutuhkan peningkatan dukungan anggaran pembangunan pertanian melalui APBD kaupaten Langkat termasuk dana untuk memonitoring kegiatan di Kabuaten Langkat.

Sementara itu Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu menyampaikan Kabupaten Langkat ada sebanyak 23 Kecamatan dan sebanyak 20 kecamatan merupakan lahan persawahan termasuk salahsatunya di desa Pulau Kampai kecamatan Pangkalan Susu.

"Alhamdulillah seperti yang disampaikan Pak Gubernur ini yang di Pulau Kampai itu hanya satu kecamatan dan kita di kebupaten Langkat ada 32 Ribu hektar. Insya Allah semua tidak ada masalah," harapnya.

Untuk masalah banjir yang terjadi pada waktu lalu, itu tidak menjadi permasalahan terhadap produksi beras.

"Pada waktu itu dari provinsi sudah membantu bibit dan sudah kami terima," katanya.

Sementara itu, Ketua komisi C DPRD Sumut H Muchrid Nasution SE dalam kesempatan yang sama mendukung penuh program CSR dalam swasembada beras di Provinsi Sumut. "Kita harapkan ditangani serius untuk ekonomi mikro. Kami juga harapkan tidak hanya di daerah Pulau Kampai ini saja tapi daerah-daerah di seluruh provinsi Sumut dan kami akan mendukung program ini," tegas

Kepala Dinas Pertanian Sumut M Roem menambahkan, Kabupaten Langkat merupakan salah satu lumbung beras di Provinsi Sumut, Produksi padi di Kabupaten Lamgkat pada tahun 2013 sebesar 407.904 Ton gabah kering giling dan kabupaten Langkat juga merupakan penghasil padi ketiga terbesar di Sumut.

Produksi padi tersebut, lanjutnya masih berpotensi untuk ditingkatkan, apalagi rata-rata produktivitas di Kabupaten Langkat terus mengalami peningkatan yang disebabkan meluasnya penggunaan teknologi pertanian serta meningkatnya penggunaan sarana prasarana pertanian.

Untuk itu, dibutuhkan kerja keras dan kerja cerdas dan perlu fokus untuk mencapai target produksi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, Roem mengatakan kebutuhan akan beras terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pada tahun 2015 target produksi padi Sumut sebesar 4.155.590 Ton gabah kering giling. Atau naik 14,51 % jika dibanding dengan produksi padi pada angka sementara (ASEM) 2014. "Target produksi tersebut dapat dicapai jika kita bersungguh-sungguh dan bekerja keras untuk memberhasilkannya," ujarnya

Oleh karena itu, katanya lagi kita harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan pangan dan kita semua harus bahu membahu untuk mendukungnya, khususnya meningkatkan produksi padi.

Dalam kesempatan itu, selain melakukan panen raya padi, Gubsu juga menyerahkan bantuan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) kepada petani setempat. Bantuan Alsintan meliputi, Mini Tractor, Hand Tractor dan rice transplanter. Bantuan ini juga diproyeksikan bagi upaya daerah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan petani khususnya di Desa Pulau Kampai.

Ihwanudidin, salah satu petani Desa Pulau Kampai kecamatan Pangkalan Susu mengungkapkan kegembiaraan atas kedatangan orang nomer satu di Pemprovsu dan juga atas biaan yang dilakukan pihak Bank Indonesia terhadap petani seperti mereka.

"Dulu lahan 850 hekar ini merupakan Rawa setelah ada bantuan dari pihak Pemprovsu dan dilanjutkan pihak BI Alhamdulilah saat ini seperti yang kita lihat sudah bisa menghasilkan padi pada lahan 800 hekter dan satu hektarnya menghasilkan 6,2 ton padi," katanya.

Jenis padi yang dipanen saat ini, lanjutnya adalah jenis padi ramos. "Kalau orang bilang beras sipirok atau kami sebut disini  Sigunang jenis yang lebih baik dari ramos," katanya.

Jemy