Medan - Puluhan massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laser Siantar-Simalungun, Front Koar-koar Sumut, dan Gemapala FIB USU, Senin (19/1), demo di depan Kantor Gubsu mereka meminta ketegasan Pemprovsu yakni Gubsu Gatot Pujonugroho dalam menangani kasus perusakan hutan register 18 yang luasnya mencapai 6000 Ha. Koordinator Lapangan Herianto Sitohang, mengatakan bahwa persoalan lingkungan hidup dewasa ini sudah mendesak untuk ditanggulangi. Sebab kualitas lingkungan hidup kian hari kian memburuk. Dimana perusakan dan perambahan hutan terus terjadi. "Akibat dari kerusakan hutan itu, keseimbangan alam sudah pasti terganggu akibat ulah para mafia hutan sehingga mebuat tanah longsor, banjir, dan kekeringan akibat dari kerusakan ekosistem hutan yang kita miliki," ujarnya. Lebih lanjut, Sihotang pun mengatakan bahwa pemerintah dan koorporasi perkebunan sawit diduga bekerja sama dalam hal perusakan hutan registrasi 18 dan registrasi 2 yang ada di Kabupaten Simalungun. Dimana menurutnya, perusakan hutan tersebut diperkirakan sudah mencapai 6000 Ha. "Kami minta Gubsu segera memecat Kadishut Sumut, Halen Purba karena tidak becus dalam menjaga dan mengawasi hutan di Sumut," teriak Sihotang saat berorasi. Selain itu, masa aksi juga meminta agar Kejatisu untuk mengusut kasus perambahan hutan register 18 yang UD Majs dan register 2 yang dikuasai PT SIA dan beberapa pengusaha lainnya. Mereka juga meminta agar Kejatisu untuk menangkap pejabat BPN Simalungun yang telah menerbitkan SHM dikawasan hutan register tersebut. "Jika apa yang kami sampaikan ini tak ditanggapi, kami akan desak DPRD Sumut untuk membentuk Pansus penyelesaian kasus hutan register yang terjadi di Kabupaten Simalungun tersebut," pungkasnya. Tak satupun pejabat Pemprovsu yang menemui para pengunjuk rasa. Setelah beberapa lama berorasi pengunjukrasa meninggalkan Kantor Gubsu dengan tertib. Jemy
Tidak ada komentar:
Posting Komentar