PT BNP Diduga Lecehkan Putusan Mahkamah Agung

Medan - Legiman Pranata nelangsa. Aura sedih memancar di wajahnya. Direktur CV Sari Surya itu tak menyangka putusan tetap pengadilan seakan tak berguna bagi dirinya. “Kemana lagi saya harus mencari keadilan,” tuturnya.

Kesedihan Legiman sangat beralasan. Soalnya, hampir sembilan tahun dia berjuang di pengadilan untuk mendapatkan hak-haknya yang digelapkan Direktur dan Komisaris PT Bintang Nauli Pratama (BNP). Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hak-haknya belum juga dikembalikan. Padahal, putusan mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri Medan, banding di Pengadilan Tinggi Sumut hingga kasasi di Mahkamah Agung, telah memenangkan dirinya. “Apa lagi yang harus saya buat, kalau putusan inkrah dari pengadilan saja tidak diindahkan. Inilah bukti pelecehan terhadap hukum,” ujarnya.

Kasus yang menimpa Legiman berawal dari kedatangan Direktur PT BNP Dody Chairuddin ST dan Komisaris Utama PT BNP Drs Ahmad Daud Batubara pada Februari 2005. Saat itu, Dody dan Daud meninjau Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tradisional yang sedang dibangun Legiman di Sawit Seberang Langkat. Kedua petinggi PT BNP itu meminta Legiman untuk membangun PKS di Desa Sibabangun, Tapanuli Tengah. Setelah beberapa kali bertemu, mereka pun mencapai kata sepakat. Legiman membuat penawaran harga Rp 6.249.062.500 untuk sebuah PKS berkapasitas 5 ton/jam. Selanjutnya dibuat kontrak kerja No: SPK/SS/001/VII/2005 tertanggal 15 April 2005. Setelah kontrak kerja itu ditandatangani, tanpa dinyana Dody dan Daud meminta Legiman untuk kembali membuat penawaran yang lebih murah Rp 3.167.575.000 dengan kontrak kerja yang sama dengan pertama yakni No: SPK/SS/001/VII/2005 tertanggal 15 April 2005. Kemudian pihak PT BNP memberi panjar pekerjaan tidak sampai 30 persen dari nilai kontrak. Begitu pun, Legiman tetap mengerjakannya.

Setelah pekerjaan selesai 100 persen, Legiman meminta sisa pembayaran hasil pekerjaannya. Namun, pihak PT BNP enggan membayar dan malah mengusir karyawan CV Sari Surya dari lokasi pabrik. Bahkan, karyawan CV Sari Surya dilarang membawa barang-barang peralatan kerja milik Legiman. Atas penghinaan itu, Legiman menggugat ke pengadilan, namun gugatannya N-O. Mengetahui hal itu, pihak BNP melakukan gugatan balik. Legiman pun menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Medan.

Meski menjadi pesakitan, majelis hakim PN Medan menilai Legiman yang benar. Sesuai putusan No 143/Pdt.G/2008/PN Medan tertanggal 25 Agustus 2009, menetapkan PT BNP harus membayar sisa pekerjaan dan mengembalikan barang-barang milik Legiman. Pihak PT BNP banding. Namun, putusan Pengadilan Tinggi Sumut No 35/PDT/2010/PT Mdn tanggal 2 Maret 2010 menguatkan putusan PN Medan. Upaya kasasi dilakukan PT BNP ke Mahkamah Agung. Melalui putusan No 3046.K/Pdt/2010 tanggal 2 November 2010, MA menguatkan putusan PN Medan. Bahkan, pengadilan juga mengeluarkan penetapan sita eksekusi No 10/Eks/2013/143/PDT.G/2008/PN Mdn tanggal 25 Juni 2013. Namun, lagi-lagi pihak PT BNP tidak mentaati putusan itu.

Ironisnya, Direktur PT BNP Dody Chairuddin Batubara malah menjual PKS berikut barang-barang milik Legiman kepada Syarifuddin Nasution yang disebut-sebut adalah saudara kandungnya. Penjualan yang disinyalir berlaku surut itu dengan akta No 54 tanggal 27 Februari 2013, dibuat di depan notaries Rohmawaty S Saragi SH SpN. Padahal, panggilan aanmaning (peringatan dari pengadilan sebelum eksekusi) dari PN Sibolga yang sudah ditandatangani Dody Chairuddin tanggal 8 April 2013. “Kuat dugaan akta notaris jual beli dibuat setelah direktur PT BNP itu menerima panggilan aanmaning. Tujuannya untuk mengalihkan asset guna menghindari sita pengadilan,” papar Yasir Silitonga SH MH, tim kuasa hukum Legiman.

Di tengah proses upaya sita, pihak Bank BNI tanpa disangka menyebut PT BNP dalam posisi kolaps sehingga tidak membayar cicilan kredit/utangnya kepada bank tersebut. Pihak BNI juga akan menyita PKS tersebut. Oleh karenanya, pihak BNI mendatangkan pembeli agar melunasi utang PT BNP. Mirisnya, pihak pembeli yang didatangkan kabarnya adalah Drs Syarifuddin Nasution yang masih bertalian keluarga dengan Dody dan Daud. “Saya menduga ada permainan. Indikasinya sangat jelas. Bagaimana mungkin perusahaan kolaps hendak disita bank kemudian dijual kepada saudara pemilik perusahaan pertama,” ujar Yasir.

Kecurigaan Yasir cukup beralasan. Pihak BNI diduga turut serta merugikan keuangan negara karena mengeluarkan pinjaman Rp 6 miliar kepada PT BNP sebagai biaya membangun PKS. Padahal kontrak kerja yang sebenarnya hanya menelan biaya  Rp 3,1 miliar lebih sesuai No SPK/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005. “Kasus ini sangat menarik karena melibatkan notaris, pihak BNI dan sejumlah pengusaha. Mereka diduga berkolaborasi menjebol uang BNI dan merugikan Legiman,” sebutnya.

Selain itu, Syarifuddin selaku pembeli PKS disinyalir saudara kandung Dody dan Daud Batubara. Kabarnya, diduga hanya Daud sendiri yang bermarga Batubara dari tujuh bersaudara keturunan Nasution. Sedangkan adik-adiknya semua bermarga Nasution. Disebut-sebut Daud diduga menggunakan ijazah atau akta orang lain yang bermarga Batubara saat menjadi PNS hingga menjadi Camat Sibabangun dan Asisten di Pemkab Tapteng.     

Kepiawaian Dody, Daud dan Syarifuddin mempermainkan hukum semakin jelas ketika diketahui PKS kembali dijual kepada Juliawan, Tagore dan Rudy. Ironisnya, penjualan PKS itu dilakukan Dody, bukan oleh Syarifuddin. Padahal, pihak BNI yang hendak melakukan sita mengetahui bahwa PKS itu telah dijual Dody kepada Syarifuddin yang juga disebut-sebut saudara kandungnya. “Setahu saya, PKS dibeli dari Pak Dody Chairuddin Batubara, bukan dari Syarifuddin. Tapi yang tahu persis mengenai jual beli PKS itu adalah Pak Hendra,” kata Rahman, pegawai PKS PT BNP ketika dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Karena putusan pengadilan tidak diindahkan, Legiman Pranata membawa masalah ini ke Mabes Polri. Langkah itu dilakukannya setelah terlebih dahulu memberi pengaduan di Poldasu. Legiman meminta perlindungan hokum kepada Kapolri atas dugaan tipu muslihat dan atau penggelapan barang miliknya yang dilakukan para direktur dan komisaris PT BNP.  “Mereka sepertinya kebal hukum. Saya tidak tahu harus melapor kemana lagi,” ujar Legiman diamini Yasir Silitonga.

Selain Mabes Polri, Legiman juga membuat permohonan perlindungan hukum ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Ombusman, DPD-RI, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). “Saya masih percaya, bahwa masih ada orang-orang baik di negeri ini. Meskipun saya sudah sembilan tahun lebih mencari kepastian hukum, namun saya tidak akan pernah menyerah. Demi hukum dan kepastian hokum, dan demi masa depan hukum di negeri ini, saya harus menempuh cara apapun untuk mengembalikan hak saya yang telah dirampas pihak PT BNP,” pungkasnya.

Dalam permohonan perlindungan hukumnya, Legiman memaparkan kronologis penggelapan asset miliknya. Dia juga berencana melaporkan hal itu kepada KPK karena ada unsur kerugian negara yang melibatkan pihak Bank BNI dalam pengucuran dana proyek pembangunan PKS PT BNP. “Patut diduga telah terjadi pidana penggelapan karena adanya hubungan kerja sesuai Pasal 374 dan tindak pidana menjual sebahagian bangunan yang bukan milik penjual sesuai Pasal 385 ke-1 KUHPidana,” tukas Yasir menjelaskan.

Jemy

Wanita Cantik Minta Dikawini Gatot

Medan, Hari kartini di Medan diwarnai aksi unjukrasa. Salah satunya terjadi di Kantor Gubsu Jl. Pangeran Diponegoro Medan, Selasa (21/4) siang. Puluhan kaum hawa yang mengatasnamakan Aliansi Mamak-Mamak Tolak Poligami, mengkritisi kepemimpinan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Uniknya, diantara kerumunan pendemo itu, tampak sejumlah wanita cantik yang ikut menyuarakan aspirasinya.

 Puluhan wanita cantik itu berpakaian putih dan memakai jeans. Sembari aksi, mereka juga memegang poster bergambar Gubsu Gatot Pujo Nugroho, yang didalamnya berisikan tulisan yang ditujukan untuk sang gubernur.

 Disela-sela unjuk rasa, salah seorang wanita yang enggan disebut namanya  mengungkapkan, kehadiran mereka bersama kelompok massa lain dalam aksi tersebut, sebagai bentuk solidaritas terhadap nasib kaum hawa di Sumut. Menurutnya, nasib kaum perempuan di Sumut masih termajinalkan, dan belum mendapat peran strategis layaknya kaum pria. "Ini bentuk solidaritas kami. Kami lihat selama ini Pak Gatot belum mengutamakan hak-hak perempuan," tutur wanita berparas cantik dan berambut pirang itu kepada wartawan.

 Kehadiran para wanita cantik itu memang mengundang perhatian.  Petugas Satpol PP, polisi, bahkan para awak media yang melakukan peliputan di lokasi aksi, langsung mengarahkan pandangan ke mereka. Bagaimana tidak, selain berpakaian ketat dan seksi, para wanita muda yang tadinya bersikap malu-malu tersebut, langsung beraksi tatkala mata kamera mengarah ke mereka. Sambil mengangkat poster bergambar Gubsu Gatot, mereka lalu berteriak-teriak menyuarakan aspirasinya. Peristiwa tersebut termasuk yang jarang terjadi di Kantor Gubsu, apalagi dalam konteks demo. Bahkan dari amatan wartawan, aparat kepolisian yang berjaga-jaga di lokasi turut mengganggui para wanita cantik tersebut.

 Mereka menilai, selain kesejahteraan kaum perempuan belum menjadi perhatian Pemprovsu, laju pembangunan di provinsi ini juga tidak bergerak signifikan. Menurut mereka, Gubsu selaku pemimpin tertinggi di Sumut, belum memperlihatkan kinerja memuaskan. "Apa yang bisa kita banggakan sebagai warga Sumatera Utara? Pemimpin kita korup, kualitas pendidikan semakin memprihatinkan, apalagi berbicara kesejahteraan masyarakat," tambah wanita yang mengaku bekerja freelance sebagai sales promotion girl event organizer tersebut.

 Selain puluhan wanita cantik dalam aksi unjuk rasa itu, ada juga kelompok tani yang didominasi perempuan paruh baya, kalangan mahasiswi di Kota Medan dan kelompok massa dari Forum Masyarakat Peduli Sumatera Utara (Formadsu).

 Nana, perwakilan dari Formadsu mengatakan, mereka sengaja datang ke Kantor Gubsu tepat pada momen Hari Kartini, sebagai bentuk refleksi atas kinerja sang gubernur terutama terhadap kaum hawa. Menurut dia, selama ini Gubsu terkesan acuh tentang kondisi rakyatnya di Sumut. "Coba lihat narkoba merajalela di mana-mana. Kesejahteraan rakyat kita juga terabaikan. Ingat, Pak Gatot lahir dari rahim perempuan, jadi dia harus mengutamakan kesejahteraan perempuan," katanya.

 Formadsu sebut dia, sengaja membawa kelompok perempuan lain seperti ibu-ibu pewiritan, SPG cantik dan muda, serta kelompok tani, sebagai cerminan atas tingkah laku sang gubernur yang menurut mereka beristrikan lebih dari satu. "Biar Pak Gatot tahu bahwa dia lahir dari rahim perempuan, untuk itu kami datang ke sini menuntut janji-janjinya selama ini. Kami cuma minta kesejahteraan. Bisa cukup makan, terus anak-anak kami bisa sekolah. Kemudian perhatikan juga lapangan pekerjaan bagi anak-anak kami, terutama kaum perempuan," pungkasnya.

Nyaris Ricuh
 Pantauan wartawan, dalam aksi unjukrasa yang melibatkan kaum hawa itu, nyaris terjadi baku hantam. Adalah Syafruddin, koordinator aksi dengan petugas Satpol PP Provsu bernama Kelana. Disinyalir, keributan yang nyaris berbuntut baku hantam tersebut, lantaran pendemo memohon aliran listrik untuk menghidupkan sound system kepada petugas. Namun permintaan itu tak diindahkan, yang membuat suasana kian memanas. Syafruddin dan beberapa pendemo lain yang coba difasilitasi untuk bertemu perwakilan pejabat Pemprovsu, justru bersikeras dan menuding balik petugas Satpol PP serta polisi menghalang-halangi aksi mereka.

 Kaban Kesbangpollinmas Provsu Eddy Sofiyan didampingi Kasatpol PP Zulkifli Taufik akhirnya menerima perwakilan pendemo. Mereka berbincang di halaman depan Kantor Gubsu. Dalam penuturannya, Syafruddin mengaku telah dipukul petugas Satpol PP bernama Kelana. Sesaat itu pula, Kelana yang dihadirkan dalam rembuk tersebut, justru berkilah tidak ada memukul Syafruddin. "Kalau tidak percaya coba saja lihat rekaman CCTV," ujar Kelana membela diri. Dialog tampak mentok. Para pendemo akhirnya lebih memilih pergi sembari mengancam akan melaporkan kejadian itu ke polisi. "Kalau tidak, coba divisum dulu. Agar ketahuan kalau memang ada aksi kekerasan," kata Kaban Kesbangpollinmas, Eddy Sofiyan, yang bermaksud memediasi persoalan tersebut. Apa daya, segala upaya mediasi yang dilakukan tetap mentok. Alhasil pendemo meninggalkan Kantor Gubsu dengan kegeraman dan kekecewaan.

 Sementara itu, Kasatpol PP Provsu, Zulkifli Taufik yang ditanya wartawan soal aksi pemukulan yang dilakukan anggotanya, justru membela bawahannya itu. "Tidak ada yang namanya pemukulan. Mungkin cuma dorong-dorongan saja, biasalah namanya juga dalam keramaian seperti itu. Jadi karena didorong, ia merasa dipukul. Makanya nanti kita lihat di CCTV," ujarnya.

 Disinggung soal permintaan listrik pendemo yang tidak mereka indahkan, Zulkifli mengatakan bahwa tidak mungkin permintaan itu diberikan. "Kalaulah kita kasih, itu namanya mencuri arus. Apalagi demo itu diperuntukkan untuk pimpinan di sini, kan aneh saja," tuturnya seraya mendukung niatan Syafruddin yang ingin membuat laporan ke polisi atas pemukulan terhadap dirinya. "Ya silahkan saja. Kan bagus, jadi ketahuan siapa yang salah dan yang benar," sambungnya.

 Zulkifli juga menambahkan kalau pihaknya tidak keberatan atas poster-poster wanita cantik yang dibawa pendemo. Menurutnya  tidak ada persoalan karena gambar yang ditampilkan masih sopan. Begitu juga dengan ungkapan-ungkapan yang disampaikan dalam poster tersebut, ia mengaku juga tidak ada masalah. "Cuma sedikit aneh juga ya, karena sifatnya lebih kepada pribadi. Tidak seperti aksi biasanya, di mana menuntut kenaikan upah atau yang lainnya," tutupnya.


Jemy

Jepang Ingin Investasi Aluminium di Sumut

Medan - Jepang ingin meningkatkan hubungan kerjasama dengan Provinsi Sumatera Utara khususnya di bidang produksi aluminium dan manufaktur.

Hal itu terungkap saat Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSi menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki, Kamis Sore (5/3) di Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman No 41 Medan.  

Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki didampingi Konsul Jenderal Jepang di Medan, Mr Yuji Hamada, menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kerjasama kedua negara khususnya di Provinsi Sumut yang selama ini telah terbina dengan baik.

"Provinsi Sumut mempunyai potensi yang sangat besar karena terletak pada Selat Malaka, kami sangat ingin sekali meningkatkan hubungan kerja sama. Apalagi kemarin kami sudah berkunjung ke lokasi Asahan, disana saya sangat senang karena situasi sangat baik untuk memproduksi alumunium," kata Dubes Jepang saat pertemuan berlangsung.

Ia menyampaikan bahwa hubungan kerjasama antara Indonesia dan Jepang sangat erat di berbagai bidang. Berdasarkan hubungan yang baik dan sudah terjalin sejak lama tersebut, kedua negara bisa melanjutkan kerjasama dengan lebih erat lagi. Jepang, katanya, sangat ingin melakukan investasi manufaktur yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

"Kita juga bertujuan untuk meningkatkan investasi di Sumut karena Jepang masih ada ruang untuk memperbesar investasi dan pada masa jabatan saya di Jakarta saya ingin berkontribusi untuk Jepang," ujarnya.

Menurutnya, mengapa Jepang sangat berminat sekali berinvestasi di Sumut, karena memang para investor Jepang mengatakan bahwa biaya produksi yang lebih murah di Sumut.

"Salah satu perusahan Jepang yang telah berinvestasi tahun lalu pada produk elektronik telah mengembangkan usahanya dan memperkerjakan sebanyak 7.500 pegawai. Semuanya pegawai orang Sumut dan mereka SDM yang handal. Di Sumut para pegawainya pada tingkat level tinggi," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi berterimakasih kepada Pemerintah Jepang atas kerjasama yang telah terjalin selama ini dengan Indonesia, khususnya di Provinsi Sumut.

Terkait dengan upaya peningkatan kerjasama kedua negara khususnya di Provinsi Sumut, Gubsu menyambut baik hal tersebut. Menurutnya, memang sudah sepantasnya Indonesia dan Jepang terus mempererat dan meningkatkan kerjasama yang memang sudah berlangsung sejak lama. "Saya mengundang untuk berinvestasi. Banyak yang bisa ditingkatkan baik itu infrastruktur dan lainya," ujar Gubsu.

Gubsu juga menceritakan bahwa dirinya baru saja pulang dari Jakarta dalam hal mempresentasikan di depan BIN tekait kesiapan Sumut dalam rangka menyongsong Kuala Tanjung sebagai pelabuhan Internasional wilayah Barat Indonesia. Pelabuhan Kuala Tanjung juga terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi baik itu dengan kawasan Medan, Binjai, Deliserdan dan Karo (Mebidangro) Kawasan Danau Toba dan Sei Mangkei dan dibidang Industri lainnya.

"Jadi posisi Sumut sangat sentra letaknya di Indonesia maka perlu adanya Infrastruktur," ujarnya. 

Jemy

Leo Nababan : Anak Medan Punya Tata Krama

Medan - Leo Nababan Ketua DPP Partai Golkar menyatakan Anak Medan harus punya tata keramah. Hal ini disampaikannya, Jumat (6/3) saat dimintai keterangan perihal tudingan bahwa ia diminta jangan merusak persaudaraan Golkar Sumut.

‎"Saya merupakan anak medan yang mengetahui tata keramah apa lagi saya adalah orang batak," katanya.
Leo Nababan juga menyangkal ada niat untuk memecah belah persatuan Golkar Sumut, seperti yang dilontarkan Ketua DPD Golkar Sumut, Ajib Shah. 

Leo menyatakan, ia hanya ingin menegakkan garis partai hasil Munas Ancol yang memilih Agung laksono ketua DPP Golkar yang sah sehingga semua kader partai harus mendukung garis partai golkar yang dilaksanakan di Munas Ancol.

Leo juga menyebutkan DPP Golkar akan merangkul seluruh kader Partai Golkar termasuk kader pendukung ARB artinya Ajib Sah berserta lainnya juga akan ikut kita rangkul.

"Kalau Ajib masih dipercaya oleh seluruh kader Golkar Sumut untuk memimpin maka kami akan mendukung tidak mungkin saya langsung menunjuk Ajib Sah sebagai Ketua kan ada aturan Partai," jelasnya, mengakhiri perbincangan tersebut.

Sebelumnya diketahui Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Ajib Shah ‎sempat melontarkan nada panas pada Leo Nababan untuk tidak berkomentar terlalu banyak, termasuk soal keterangan bakal melakukan PAW kepada kader Golkar di kab/kota di Sumut.

"Jadi saudara Leo Nababan dan kawan-kawan, yang belum berkontribusi besar dan berbuat banyak terhadap Golkar Sumut berkomentar terlalu banyak. Jangan undang keributan di Sumut, jangan usik ketenanganan di kab/kota. Kalau dia mau usik berhadapan dengan kami langsung. Kita orang dewasa. Oleh karenanya besok kami akan kontak beliau langsung. Ngomong. Kalau ngomong sama kita langsung jangan gertak kab/kota," ujar Ajib Kamis (5/3).

Ajib yang didampingi Sekretaris Partai Golkar ‎Sumut Yasir Ridho Lubis dan Bendahara Partai Golkar ‎Sumut Jimmy Ong, saat menggelar konfrensi pers di Kantor DPD Golkar Sumut Jalan Wahid Hasyim Medan, juga dengan tegas mengaku akan berada di garda paling terdepan mengamankan Golkar di Sumut agar tidak pecah akibat ulah segelintir oknum yang katanya lebih cinta jabatan di partai.‎

Jemy

Tim Seleksi Calon Direksi PDAM Tirtanadi Serahkan 9 Nama pada Gubsu

Medan - Tim seleksi calon direksi PDAM Tirtanadi, dikabarkan telah menyerahkan 9 nama calon direksi ke Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujonugroho, Kamis (5/3) kemarin. 

‎Hal ini dibenarkan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Taufan Damanik, Jumat (6/3) yang dimintai keterangan akan hal itu. 

Taufan menyatakan, beberapa nama yang dipilih tim seleksi berasal dari luar PDAM Tirtanadi.‎ "Yang berasal dari luar Tirtanadi dipilih karena memang excellent. Yang dari dalam Tirtanadi ternyata tidak semuanya memenuhi kualifikasi," katanya.

Menurut Taufan, sembilan calon ini dinyatakan layak menjadi direksi PDAM Tirtanadi karena dianggap berhasil melewati tiga tahap tes yang dibuat oleh timsel.

"Pertama, para calon mengikuti ujian tertulis yang disiapkan oleh masing-masing anggota tim. Kemudian para calon menjalani wawancara tatap muka dengan masing-masing anggota. Yang terakhir dilakukan wawancara panel, yaitu satu orang calon diwawancara secara serempak oleh timsel," katanya.

Empat direksi baru diharapkan sudah dilantik sehari setelah masa jabatan direksi periode ini habis, yaitu 10 Maret.

 ‎

Sembilan calon yang tidak diloloskan tim seleksi antara lain, katanya, tidak punya rencana bisnis yang inovatif dan mampu menjawab tuntutan perkembangan Tirtanadi, kurang punya kapasitas pembinaan atau pemahaman tentang good governance.

Sembilan nama yang disorongkan adalah Abdi Sucipto (PD Tirta Siak), Arif Haryadian (Kepala Divisi Perencanaan PDAM Tirtanadi), Delviyandri (Kadiv Peralataan Teknik PDAM Tirtanadi), Heri Batanghari (Kadiv Produksi PDAM Tirtanadi ), Jhon Pariaman Saragih (mantan Dirut Tirtalihou), Sutedi Raharjo (Kacab Medan Kota PDAM Tirtanad ), Tamsil Lubis (Direktur Perencanaan dan Produksi PDAM Tirtanadi), Zainal Abidin (Kadiv Litbang PDAM Tirtanadi), dan Zulkifli Lubis (Kadiv Zona 1 PDAM Tirtanadi

Diketahui, Tim yang menyeleksi 9 nama calon direksi ini yakni ‎ Prof Irmawati Soeprapto, tim yang telah bekerja sejak awal Februari lalu terdiri dari Prof Johannes Tarigan (Fakultas Teknik, Teknik Sipil), Ir Seri Maulina Msi (Fakultas Teknik, Teknik Kimia), Dr Mahmul Siregar (Fakultas Hukum), dan Wahyu Aryo Pratomo SE ME (Fakultas Ekonomi).‎‎ 

Jemy

Edie Rizliyanto & Didi Duharsa Terpilih Sebagai Direksi Bank Sumut

Medan - Kekosongan panjang di direksi Bank Sumut akhirnya telah terisi. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPL-LB) PT. Bank Sumut menetapkan Edie Rizliyanto sebagai Direktur Utama (Dirut) dan Didi Duharsa sebagai Direktur Operasional (Dir Ops) Bank Sumut  untuk masa bhakti 2015-2019.

RUPS-LB Jumat (6/3) di Kantor Pusat PT. Bank Sumut Jalan Imam Bonjol Medan itu dihadiri oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang juga Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, sejumlah kepala daerah Pemkab/Pemko di Sumatera Utara selaku pemegang saham lainnya, serta jajaran anggota Dewan Komisaris Bank Sumut.

Kedua Direksi ditetapkan oleh RUPS-LB setelah lebih dahulu melalui proses seleksi yang panjang mulai dari tahap penjaringan dan seleksi calon-calon direksi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) PT. Bank Sumut dan selanjutnya calon Direksi yang telah lulus seleksi oleh KNR, yakni Edie Rizliyanto sebagai kandidat Direktur Utama dan Didi Duharsa sebagai kandidat Direktur Operasional diteruskan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalani proses fit and proper test. Keduanya berhasil lulus fit and proper test yang dilakukan oleh OJK dan direkomendasikan sebagai calon Dirut dan Dirops melalui RPUPS-LB PT. Bank Sumut. 

Edie Rizliyanto adalah salah seorang bankir berpengalaman yang berasal dari Bank Mandiri. Pada Januari 2014, melalui keputusan RUPS Bank Sumut, Edie Rizliyanto mendapat kepercayaan untuk memegang jabatan sebagai Direktur Bisnis dan Syariah PT. Bank Sumut. Sedangkan Didi Duharsa sebelumnya adalah Corporate Secretary (Sekretaris Perusahaan) dan pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Unit Usaha Syariah Bank Sumut. Dia telah merintis karirnya di Bank Sumut sejak tahun 1980.

Dengan terpilihnya kedua Direksi baru tersebut, anggota jajaran Direksi saat ini berjumlah 4 orang, yakni Dirut Edie Rizliyanto, Direktur Operasional Didi Duharsa, Direktur Pemasaran Ester Junita Ginting dan Direktur Kepatuhan Yulianto Maris. Sedangkan kekosongan posisi Direktur Bisnis dan Syariah yang sebelumnya diduduki oleh Edie Rizliyanto akan segera diisi melalui proses penjaringan calon direksi berikutnya.

Direktur Utama terpilih Edie Rizliyanto menyampaikan termakasih atas amanah yang diberikan pemegang saham kepadanya untuk menakhodai Bank Sumut empat tahun ke depan.

“Tugas ke depan tidaklah ringan, karena saat ini dunia perbankan termasuk Bank Sumut mulai memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 di mana persaingan di dunia perbankan akan semakin ketat terutama dalam menghadapi penetrasi bank-bank asing. Tanggung jawab kami tentunya adalah mengantarkan Bank Sumut untuk lebih berdaya saing dan kelak mampu menjadi bank regional champion di Sumatera Utara,” ujar Edie Rizliyanto didampingi Direktur Operasional yang baru Didi Duharsa.

Edie mengakui, pekerjaan rumah dan tantangan terberat ke depan adalah menekan rasio NPL (non permormance loan) Bank Sumut. “Pada tahun 2015, kita menargetkan penurunan NPL pada kisaran rasio 3,02%, sehingga berada di bawah bench mark yang ditetapkan Bank Indonesia yakni di bawah 5%,” katanya.

Edie juga memaparkan dalam memimpin Bank Sumut kedepan, dirinya memiliki 8 program aksi strategis dalam rencana kerja Bank Sumut. “Kedepan kita akan memfokuskan kepada penguatan praktek GCG di setiap unit kerja, meningkatkan kompetensi SDM, Restruktur di Core Banking system, implementasi Credit Risk Management, penyelesaian NPL bermasalah, penambahan produk dan fitur layanan untuk meningkatkan kepuasan nasabah, penguatan permodalan serta perluasan dan pengembangan layanan Bank Sumut Syariah,” ujar Edie.

Dia optimis Bank Sumut memiliki prospek untuk terus mengalami trend pertumbuhan positif karena masih tingginya kepercayaan nasabah terhadap Bank Sumut, terutama dengan adanya indikasi peningkatan pertumbuhan dana yang signifikan pada Tahun 2014. Sebagai contoh, Edie menyebutkan, pada tahun 2014, total Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Sumut secara overall mengalami pertumbuhan sebesar 18,79%, yakni dari Rp 15.943 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp18.939 triliun pada tahun 2014. Dengan kinerja pertumbuhan dana yang signifikan pada tahun 2014, Bank Sumut baru-baru ini dianugerahi penghargaan Top Brand Award 2015 dari Frontier Consulting Group dan Majalah Marketing untuk aspek saving account.

“Ini merupakan indikasi masih tingginya trust (kepercayaan) nasabah kepada Bank Sumut. Bisnis bank adalah bisnis trust. Memelihara kepercayaan nasabah tentunya merupakan tantangan sekaligus peluang bagi kami untuk meningkatkan kinerja dan reputasi Bank Sumut,” tandasnya seraya menyebutkan saat ini Bank Sumut memiliki total aset Rp23 triliun. 

Jemy

Pemprovsu Gandeng Bulog Beli Hasil Panen Petani di Batubara

Medan - Mengatasi anjloknya harga cabai di kabupaten Batubara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ‎bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Medan, akan membeli hasil panen para petani di Kabupaten Batubara, saat panen raya dilakukan.

Kepala Biro Perekonomian Pemprovsu, Bondaharo Siregar yang dimintai keterangan, Senin (‎2/3) perihal anjloknya harga cabai ini mengatakan, upaya pembelian hasil panen nantinya merupakan solusi untuk membantu para petani.

‎Menurut Bondaharo hal itu merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho sebagai bentuk kepedulian terhadap petani Sumut. "Ini merupakan kepedulian kita terhadap petani, karena harga cabai yang murah di pasaran. Petani kita resah karena harga cabai anjlok. Untuk itu kita (Biro Perekonomian), menindaklanjuti arahan Gubsu tersebut," katanya.

Dijelaskan Bondaharo pihaknya akan membeli dari petani sebesar

Rp12 ribu/kilogram. Namun Bondaharo tak mengetahui pasti berapa banyak yang dibeli pihaknya dan Bulog kepada kelompok tani di sana. Bondaharo menambahkan, Bulog bersama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menjadi leading sektor untuk mengambil alih kegiatan dimaksud. 

Dari hari tinjauan ke Batubara, menurut Bondaharo, pihaknya bersama Bulog Divre Medan pada pekan lalu mengunjungi panen raya kelompok tani di Kabupaten Batubara. Dari tempat itu diketahui bahwa harga cabai merah dijual dengan harga Rp6.000 per kilogram. 

"Petani di sana mengakui bahwa harga tersebut sangat murah. Jadi kita berfikir kalau dengan harga jual segitu, masyarakat di sana tentu kesusahan dari sisi ekonomi. Jadi setelah dibeli dari sana (Batubara), kita bawa ke Medan untuk dipasarkan. Disamping itu kita juga himbau agar bupati dan wali kota setempat juga tanggap dengan kondisi ini," harapnya.

Terpisah, Humas Bulog Divre Medan Rudi Adlin mengatakan, sejak pemerintahan baru ini, selain beras, ada 6 (enam) komoditi lain yang menjadi kewenangan pihaknya. "Ada 7 komoditi yang kita kelola sejak pemerintahan baru ini. Yaitu beras, gula, cabai merah, bawang merah, jagung, kedelai dan daging," sebut Rudi.

Menurut Rudi, tujuan kegiatan tersebut untuk membantu masyarakat setempat, khususnya kelompok tani terhadap nilai jual cabai merah yang belakangan anjlok. Dia mengatakan, kegiatan itu sudah berlangsung sejak 25 Februari kemarin, saat panen raya di Kabupaten Batubara. 

"Tujuannya hanya ingin membantu masyarakat, terutama para petani kita. Karena selama ini Bulog hanya menangani beras saja. Meski inisiatif datang dari kita, namun kita berkoordinasi dengan pemerintah setempat seperti provinsi dan kabupaten/kota," kata Rudi.

Saat ini sebut Rudi, baru tiga komoditi yang ditangani Bulog. Antara lain beras, cabai merh dan jagung. Namun untuk jenis komuditi jagung belum seutuhnya berjalan. Rudi mengungkapkan, adapun sistem pendistribusian dilakukan secara mobile. Artinya menjual langsung ke para konsumen. "Jadi sistemnya itu mobile. Kita bekerjasama dengan Pemko Medan untuk menyediakan lapak menjual cabai merah ini, sampai ke kelurahan-kelurahan," jelasnya.

Dia menambahkan, selama hasil panen kelompok tani masih ada, pihaknya akan membeli hasil produksi tersebut. "Sekarang ini baru masuk 20 ton. Ke depan dengan aktivitas seperti ini, kita berharap harga cabai merah dapat normal kembali. Hari ini (Senin, Red) kita mulai pendistribusiannya. Seperti tadi ada kita distribusi ke Jakarta sebanyak 5 ton via kapal laut," pungkasnya.

Di halaman Kantor Gubsu sendiri, menjadi salah satu tempat dijualnya komoditi cabai merah dan beras yang dibawa dari Kabupaten Batubara. Untuk harga cabai dijual Rp12.000 per kilogram. Sedangkan untuk beras ukuran 10 kilogram, ada tiga jenis beras. Seperti merah poci (Rp105 ribu), ulos (Rp98 ribu) dan super bulogmart (Rp97 ribu). 

"Ini rata-rata beras premium yang biasa dikonsumsi untuk kalangan menengah ke atas. Namun harganya lebih murah dari harga di pasaran," ujar salah seorang pegawai Bulog Divre Medan saat ditemui wartawan di Kantor Gubsu. Ia mengakui mayoritas pembeli di hari pertama itu adalah kalangan PNS di Kantor Gubsu, sejak mereka menjajakkan dagangan dari Senin pagi. 

"Kurang lebih sudah 80 kilo yang laku kita jual dari 200 kilo barang yang dibawa. Barang-barang ini juga kita kirim antar daerah tidak hanya di Sumut, juga DKI Jakarta," pungkasnya.

Jemy