BPJS Sosialisasi ke PNS Pemprovsu

Medan - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyosialisasikan program BPJS baik ketenagakerjaan maupun kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

Plt Sekretaris Daerah (Sekda), Sabrina mengatakan seperti yang diketahui sesuai dengan Peraturan Presiden RI No 109 tahun 2013 tentang penahapan kepesertaan jaminan sosial, semua penyelenggara negara baik TNI/POLRI, PNS hingga pemberi upah harus wajib masuk BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 Juli 2015. Oleh sebab itu, hari ini, katanya, mereka menyosialisasikan apa-apa saja program mereka kepada PNS dilingkungan Pemprovsu.

"Selama ini kita masih bingung, apa sih yang dicov oleh BPJS. Karena untuk kesehatan kan kita pakai Askes dan ternyata tinggal dilanjutkan saja," ujarnya.

Sementara soal BPJS ketenagakerjaan selama ini, akunya, untuk PNS memang tidak ada. Dan ternyata PNS juga berhak mendapatkan perlindungan ketenagkerjaan. Nantinya, ujar Sabrina, iuran BPJS ketenagakerjaan untuk PNS akan dioleh negara. 

Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya menyampaikan, untuk peserta di Provinsi Sumut dari laporan Kanwil BPJS Ketenagakerjaan masih 1,2 juta dari jumlah 5,8 juta.

"Ini baru 20 persen kepesertaan yang selebihnya belum melapor. Untuk itu kami mohon kerjasamanya dari Pak Gubernur," ujarnya.

Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) atau Tenaga Kontrak memerlukan sebuah komitmen dari pimpinan dalam pembayarannya.

Apalagi pembayaran itu melalui APBD Pemprovsu dan APBD Kabupaten/Kota harus mempedomani Permendagri yang mengatur tentang Penyusunan APBD TA 2015. "Untuk Sumut baru 4 kabupaten kota yang sudah," katanya.

Ia menambahkan, sesuai dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No 37/2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2015. Dengan keikutsertaan PNS sebagai anggota BPJS maka bisa menikmati berbagai kemudahaan yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Jemy

TPP PNS Pemprovsu 11 Biro Dipotong Asisten dan Staff Ahli Dapat Hak Istimewa

Medan - Penerapan Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 7 tahun 2014 ‎tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negri Sipil (TPPNS), sepertinya tidak pada 11 biro dijajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprovsu.

Pasalnya, ‎11 biro dijajaran pemprovsu terdapat pemotongan yang keseluruhannya sebesar  Rp43.325.000‎ pada Januari 2015 kemarin. Hal ini bertolak belakang dengan jajaran asisten ‎dan staff ahli yang tidak berdampak pada pemotongan TTP PNS ini. 

Tati Hartina Sitompul SE kabag Tata Usaha Kepegawaian dan Keuangan ‎Biro Umum Pemprovsu, yang dimintai keterangan di ruang kerjanya, Rabu (25/2) membenarkan hal ini. 

Tati menjelaskan, ‎ketentuan pemotongan ini berdasarkan pada Bab III ketentuan pembayaran pasal 7 ayat 7 yang berbunyi Pembayaran TPPNS dib‎ajarkan berdasarkan kehadiran PNS dalam melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan print out Fingerprint dengan pertimbangan objektif dari pimpinan SKPD yang bersangkutan.

Tati menjelaskan, untuk potongan Pergub no 7 pada bulan Januari 2015, yakni biro umum Rp9.162.500, perlengkapan Rp5.762.500, perekonomian Rp3.775.000, pemerintahan Rp1.362.500, perempuan Rp1.137.500, otda Rp8.875.000, organisasi Rp1.975.000, keuangan Rp8.831.250, hukum Rp2.541.250, binsos Rp3.000.000 dan pembangunan Rp1.100.000.

"Pemotongan ini untuk upaya memacu semangat pegawai , dengan pemotongan TPP berharap agar para PNS rajin bekerja. Kemudian Kesadaran pegawai kurang sehingga terjadi pemotongan," katanya. 

Ditanya mengenai asisten dan staf ahli yang tidak berdampak pada pasal 7 Pergub ini, Tati tidak dapat menjawab hal itu, dan berdalih bahwa asisten bekerja siang malam.

‎

"Tidak terjawab aku itu, dia (asisten) kerja siang malam jadi wajar tidak ada potongan. Inspektorat paham akan hal itu, gak mungkin dipertanyakan oleh mereka masalah perlakuan pingerprint antara asisten dengan staf biasa," katanya.

Sementara itu, untuk TPP ‎seluruh asisten dan staf ahli yang diterima sebesar Rp188.000.000 diantaranya yakni TPP staf ahli Rp20 juta, TPP asisten Rp22 juta dan Kabiro Rp10 juta. Kecuali Hasban Ritonga, Sekda Provsu non aktif yang tidak diberikan TPP PNS.

 

"Tidak mungkin dibayar untuk pak Hasban‎," katanya

Jemy

Pilkada Serentak 2015 dan 2016 Pemprovsu Sosialisasikan Revisi UU Nomor 1/2015

Medan - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mensosialisasikan revisi UU Nomor 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang sebelumnya sudah diketuk DPR yang terdapat 23 daerah yang akan melaksanakan pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) secara serentak pada Desember mendatang‎.

Asisten I Setdaprovsu, Hasiholan Silaen, Rabu (24/2) mengatakan, menggelar pertemuan dengan 23 daerah yang bakal melaksanakan pilkada serentak tersebut. Hal itu guna menegaskan hasil yang sebelumnya telah diputuskan pemerintah pusat terkait pelaksanaan pilkada serentak‎.

"Jadi pada pertemuan Selasa (24/2) kemarin kita himbau bagi (kab/kota) yang belum menganggarkan, kiranya segera dianggarkan,"‎ katanya. 

Hasiholan Silaen menjelaskan‎ pada pertemuan tersebut, pihaknya meminta supaya pemutakhiran data penduduk juga turut dilakukan oleh kabupaten/kota yang bakal melaksanakan pilkada.

Menurutnya pertemuan tersebut merupakan langkah pematangan menyongsong pilkada serentak, khususnya bagi daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya semester pertama 2016, melaksanakan pilkada di Desember 2015. 

"Terdapat 15 daerah di Sumut yang menggelar pilkada di Desember ini, kemudian 9 daerah lainnya di 2016 sampai semester pertama," terangnya.

Dari 23 kabupaten/kota yang hadir itu, sebut Hasiholan, diantaranya seperti Sekda, Ketua dan Sekretaris KPU kabupaten/kota, Kakesbang, Kabag Tapem, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Biro Pemerintahan, Biro Otonomi Daerah, dan KPU provinsi.

Terpisah, Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprovsu, Jimmy Pasaribu mengatakan, dari sisi penganggaran dari 23 kabupaten/kota, 21 daerah sudah menganggarkan. Sementara mengenai penjabat (Pj) yang harus disiapkan Pemprovsu, sebanyak 14 Pj saja. Karena yang untuk 9 daerah lagi tidak diperlukan, lantaran masa habis kepala daerahnya di 2016.

Sementara untuk kepala daerah yang PNS, dimana turut maju dalam pilkada mendatang, ia mengaku tidak mengetahui persis. Namun seperti Kota Medan, sesuai aturan, kepala daerahnya harus mundur terlebih dahulu. "Bagi yang PNS kepala daerahnya, ya harus mikir terlebih dahulu. Artinya ia harus mundur. Jika tidak, ya gak perlu mundurlah," pungkasnya.

Diketahui, di Provinsi Sumut terdapat 23 daerah yang akan melaksanakan pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) secara serentak pada Desember mendatang, dimana sebelumnya hanya ada 13 daerah saja. Penambahan terjadi setelah DPR mengesahkan revisi UU dimaksud, pada salah satu poin kesepakatan, daerah yang akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerahnya semester pertama 2016, melaksanakan pilkada di Desember 2015.
Adapun daerah peserta pilkada Desember 2015 mendatang antara lain: Kota Medan (berakhir Juli 2015), Binjai (berakhir Agustus 2015), Serdangbedagai (berakhir 8 Agustus 2015), Tapanuliselatan (berakhir 12 Agustus 2015), Asahan (berakhir 2015), Tobasamosir (berakhir 12 Agustus 2015), Sibolga (berakhir 26 Agustus 2015), Pakpak Bharat (berakhir 26 Agustus 2015). Humbanghasundutan (berakhir 26 Agustus 2015), Pematangsiantar (berakhir 23 September 2015), Labuhanbatu (berakhir 19 Agustus 2015).

Kemudian Simalungun (berakhir 28 Oktober), Mandailingnatal (berakhir 28 Juni 2016), Tanjungbalai (berakhir 7 Februari 2016), Labuhanbatu Selatan (berakhir 11 Februari 2016), Labuhanbatu Utara (berakhir 12 Februari 2016), Karo (berakhir 23 Maret 2016), Nias Selatan (berakhir 12 Agustus 2016), Nias (berakhir 9 Juni 2016), Gunungsitoli (berakhir 13 April 2016), Nias Barat (berakhir 14 April 2016) dan Nias Utara (berakhir 12 April 2016).

Pelaksanaan pilkada serentak ini juga sudah dipayungi Peraturan Mendagri Nomor 37/2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015. Di mana kepala daerah dimungkinkan melakukan pengeluaran mendahului Perubahan APBD. Caranya dengan merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, menggunakan pergeseran anggaran atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).

Jemy

Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Atas Layanan Kesehatan

Medan - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) berharap Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan demikian, tingkat kepercayaan masyarakat atas pelayanan kesehatan di tanah air dapat pulih, ditengah perkembangan teknologi dan tingginya pelayanan kesehatan di beberapa negara ASEAN saat ini.

Harapan tersebut disampaikan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi saat membuka seminar Perumahsakitan V dan Medan Hospital Expo yang digelar Persi Sumut di Hotel Santika Dyandra Jl Maulana Lubis Medan, Rabu (25/2/2015).

Hadir dalam acara itu Ketua Umum Persi Pusat DR dr Sutoto MKes, Ketua Persi Sumut dr Azwan Halemi Lubis SPA M.Kes, Ketua IDI Sumut Suhelmi SPB, Kakesdam I/BB Kol Taufiq SPB, MARS, Kabid Dok Kes Polda Sumut Kombes Pol Setyo, Badan Pengawas RS Indonesia dr Sumaryono Raharjo MBA, sejumlah Dirut RS di Sumut, Kadis Kesehatan Sumut dan Kota Medan dan peserta lainnya.

Dalam sambutannya, Tengku Erry mengatakan, peningkatkan mutu layanan kesehatan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi RS. Kualitas tersebut akan tercapai jika Sumber Daya Manusia (SDM) dokter spesialis, dokter umum, tenaga medis dan sarana prasarana kesehatan terus mengalami peningkatan sesuai dengan tuntutan dunia kesehatan.

"Kiblat layanan kesehatan saat ini telah bergeser ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Banyak masyarakat kita yang memilih berobat kesana. Alasannya sederhana, karena pelayanan kesehatannya lebih baik dan biayanya relatif terjangkau," sebut Erry.

Guna mengembalikan kepercayaan masyarakat, Persi layaknya meningkatkan profesionalisme petugas kesehatan, standarisasi, perizinan dan akreditasi RS. Jika tidak, masyarakat akan tetap memilih layanan maksimal yang ditawarkan RS di beberapa negara tetangga.

"Ini memang tantangan buat kita. Tetapi tantangan ini juga menjadi semangat untuk melakukan perubahan dalam bidang pelayanan kesehatan di tanah air," ucap Erry.

Tantangan itu, sebut Erry, akan semakin kuat ketika negara tetangga melakukan ekspansi dengan mendirikan RS di beberapa kota di Indonesia. Dengan demikian, akses layanan akan semakin dekat dengan masyarakat.

"Kondisi ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Jika selama ini masyarakat harus terbang menggunakan pesawat untuk berobat, kini tidak lagi. Beberapa rumahsakit cabang dari negara tetangga sudah ada di Indonesia. Tentu masyarakat akan memilih layanan kesehatan prima dan terjangkau," papar Erry.

Erry memaparkan, jumlah RS di Sumut tercatat mencapai 212 unit. Tetapi, minat masyarakat untuk berobat ke luar negeri tetap tinggi.

"Mari kita rebut kembali kepercayaan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap bersinergi dengan Persi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," sebut Erry.

Erry juga mengatakan, Pemprov Sumut juga melakukan berbagai upaya guna mendukung program pemerintah pusat tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan yang diluncurkan secara serentak pada 1 Januari 2014 lalu.

“Apa manfaat kepesertaan dalam BPJS Kesehatan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Rumahsakit juga harus berperan dalam memberikan pemahaman tentang BPJS ini,” harap Erry.

Dalam kesempatan tersebut, Erry juga menyatakan apresiasinya dengan digelar Hospital Expo V yang diyakini dapat mendorong peningkatan teknologi kesehatan.

Sementara Ketua Umum Persi Pusat DR dr Sutoto MKes mengatakan, sedikitnya 500 RS berdiri di Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Ini menandakan bahwa komitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara nasional terus meningkat.

“Seiring dengan itu, rumahsakit harus meningkatkan kualitas pelayanannnya di era Masyarakat Ekonomi ASEAN dan era JKN yang yang telah diberlakukan secara nasional,” harap Sutoto. 

Sutoto menyebutkan, dalam upaya mendorong peningkatan layanan kesehatan nasional, Persi Pusat telah meminta pemerintah pusat untuk meninjau kembali tentang regulasi tarif perpajakan rumahsakit, baik pajak upah maupun pajak alat kesehatan.

“Selain itu, berdasarkan Undang-undang Rumahsakit, Rumahsakit Nirlaba dan Rumahsakit Pendidikan berhak mendapatkan subsidi intensi pajak. Tetapi ini belum mendapat respon dari pemerintah,” ujar Sutoto. 

Jemy

Gubsu Resmikan Panen Raya 800 ha Sawah di Pulau Kampai

Pulaukampai - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSI meresmikan dimulainya panen raya padi lokal jenis Ramos di Desa Pulau Kampai, salah satu pulau terluar yang termasuk Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Rabu (25/2). Panen raya padi diatas lahan seluas 800 hektar tersebut merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah IX Sumut-Aceh.

Panen raya juga dihadiri Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH, Kakan Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah IX Sumut-Aceh Difi Ahmad Johansyah STMBA, Ketua Komisi C DPRD Sumut H Muchrid Nasution, SE, Kadis Pertanian Sumut Ir M Roem S MSi, Kadis PSDA Sumut Ir Dinsyah Sitompul MM, Kepala Badan Ketahanan Pangan Sumut Ir Suyono MM, Kapolres, Dandim dan Kajari Langkat serta perangkat daerah lainya.

Pemilihan Pulau Kampai sebagai lokasi program Sosial Bank Indonesia adalah dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat di pulau terpencil, sekaligus mewujudkan program ketahanan pangan pemerintah. Untuk menuju ke lokasi, dari pusat Kecamatan Pangkalan Susu, rombongan harus menumpang perahu selama 1 jam dan perjalanan belasan kilometer ke lokasi panen raya. 

DI tengah Pulau yang berbatasan dengan Provinsi Aceh ini sejauh mata memandang tampak hamparan sawah menguning. Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSI mengungkapkan apresiasi upaya yang sudah dilakukan Bank Indonesia dan pemerintah  kabupaten yang sudah melakuka pendampingan terhadap Gabungan Kelompok Tani. Gubsu mengungkapkan kegembiraanya mengetahui hasil panen menunjukkan hasil yang menggembirakan. Usaha yang sudah dilakukan menurutnya telah berhasil, terbukti produktivitas lahan sawah meningkat mencapai dua kali lipat, yaitu dari yang 3-4 ton gabah per hektar menjadi 6,2 ton per hektar . 

"Ini akan membantu kita mencapai target produksi. Di Sumut kalau prediksi angka ramalan kita nanti tahun 2015 adalah sebanyak 4,1 juta ton beras. Hari ini kondisi stok beras kita di Bulog Insya Allah aman dan bagus," ujarnya.

Panen raya padi bersama pada hari ini, lanjutnya, merupakan Program sosial yang digerakkan oleh Bank Indonesia yang dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan pasokan bahan pangan oleh karena di Desa Pulau Kampai ini memiliki potensi yang cukup besar hal ini terlihat dari luas baku lahan sawah seluas 800 Hektar sehingga perlu mendapat dukungan untuk keberhasilannya.

"Kami melakukan Panen hari ini hasilnya 6,2 ton perhektar dari 800 hektar lahan yang dibina BI," katanya.

Untuk terus menyukseskan swasembada pangan yang merupakan salah satu program perioritas dalam pembangunan pertanian di Sumut, lanjut Gubsu lagi, dan juga merupakan arahan Presiden RI bahwa Indonesia harus mampu swasembada pangan sampai tahun 2017, berbagai program dan kegiatan telah digulirkan untuk meningkatkan produksi pertanian.

Hasil dari evaluasi selama ini, air dan sarana produksi merupakan faktor kunci untuk meningkatkan produksi. Sehingga untuk mengatasinya pemprovsu telah menggulirkan tiga kegiatan antara lain kegiatan pada tahun 2015 yakni rehabilitasi jaringan irigasi, optimasil lahan serta pengembangan mekanismne pertanian yang tujuannya untuk meningkatkan luas panen dan produktivitas.

Kabupaten Langkat, katanya lagi, merupakan salah satu lumbung beras di Sumut dan mampu swasembada beras setiap tahunnya.LAngkat menurutnya adalah penghasil beras terbesar ke tiga di Sumut.

"Beberapa waktu lalu saya sudah berkunjung ke Langkat, insya Allah kita anggarkan melalui komisi C DPRD Sumut untuk penanggulangan banjir dan pengairan," ujarnya.

Lebih lanjut Gubsu juga meminta agar program CSR berupa pengelolaan lahan produktif itu dipertahankan.

"Dalam rangka HUT Pemprovsu, pihaknya juga sedang membentuk panitia untuk bekerjasama dengan BI, BNI Mandiri Bank Sumut dalam CSR-nya," Ujarnya lagi.

Selain itu, lanjut Gubsu, pemprovsu juga berharap Kabupaten Langkat dapat terus berupaya untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian sehingga luas baku lahan sawah dapat dipertahankan. Selanjutnya juga dibutuhkan peningkatan dukungan anggaran pembangunan pertanian melalui APBD kaupaten Langkat termasuk dana untuk memonitoring kegiatan di Kabuaten Langkat.

Sementara itu Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu menyampaikan Kabupaten Langkat ada sebanyak 23 Kecamatan dan sebanyak 20 kecamatan merupakan lahan persawahan termasuk salahsatunya di desa Pulau Kampai kecamatan Pangkalan Susu.

"Alhamdulillah seperti yang disampaikan Pak Gubernur ini yang di Pulau Kampai itu hanya satu kecamatan dan kita di kebupaten Langkat ada 32 Ribu hektar. Insya Allah semua tidak ada masalah," harapnya.

Untuk masalah banjir yang terjadi pada waktu lalu, itu tidak menjadi permasalahan terhadap produksi beras.

"Pada waktu itu dari provinsi sudah membantu bibit dan sudah kami terima," katanya.

Sementara itu, Ketua komisi C DPRD Sumut H Muchrid Nasution SE dalam kesempatan yang sama mendukung penuh program CSR dalam swasembada beras di Provinsi Sumut. "Kita harapkan ditangani serius untuk ekonomi mikro. Kami juga harapkan tidak hanya di daerah Pulau Kampai ini saja tapi daerah-daerah di seluruh provinsi Sumut dan kami akan mendukung program ini," tegas

Kepala Dinas Pertanian Sumut M Roem menambahkan, Kabupaten Langkat merupakan salah satu lumbung beras di Provinsi Sumut, Produksi padi di Kabupaten Lamgkat pada tahun 2013 sebesar 407.904 Ton gabah kering giling dan kabupaten Langkat juga merupakan penghasil padi ketiga terbesar di Sumut.

Produksi padi tersebut, lanjutnya masih berpotensi untuk ditingkatkan, apalagi rata-rata produktivitas di Kabupaten Langkat terus mengalami peningkatan yang disebabkan meluasnya penggunaan teknologi pertanian serta meningkatnya penggunaan sarana prasarana pertanian.

Untuk itu, dibutuhkan kerja keras dan kerja cerdas dan perlu fokus untuk mencapai target produksi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, Roem mengatakan kebutuhan akan beras terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pada tahun 2015 target produksi padi Sumut sebesar 4.155.590 Ton gabah kering giling. Atau naik 14,51 % jika dibanding dengan produksi padi pada angka sementara (ASEM) 2014. "Target produksi tersebut dapat dicapai jika kita bersungguh-sungguh dan bekerja keras untuk memberhasilkannya," ujarnya

Oleh karena itu, katanya lagi kita harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan pangan dan kita semua harus bahu membahu untuk mendukungnya, khususnya meningkatkan produksi padi.

Dalam kesempatan itu, selain melakukan panen raya padi, Gubsu juga menyerahkan bantuan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) kepada petani setempat. Bantuan Alsintan meliputi, Mini Tractor, Hand Tractor dan rice transplanter. Bantuan ini juga diproyeksikan bagi upaya daerah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan petani khususnya di Desa Pulau Kampai.

Ihwanudidin, salah satu petani Desa Pulau Kampai kecamatan Pangkalan Susu mengungkapkan kegembiaraan atas kedatangan orang nomer satu di Pemprovsu dan juga atas biaan yang dilakukan pihak Bank Indonesia terhadap petani seperti mereka.

"Dulu lahan 850 hekar ini merupakan Rawa setelah ada bantuan dari pihak Pemprovsu dan dilanjutkan pihak BI Alhamdulilah saat ini seperti yang kita lihat sudah bisa menghasilkan padi pada lahan 800 hekter dan satu hektarnya menghasilkan 6,2 ton padi," katanya.

Jenis padi yang dipanen saat ini, lanjutnya adalah jenis padi ramos. "Kalau orang bilang beras sipirok atau kami sebut disini  Sigunang jenis yang lebih baik dari ramos," katanya.

Jemy

Kepemilikan Sabu 1,5 Kg Dua Ibu IRT Divonis 22 Tahun Penjara

Medan - Dua ibu rumah tangga (irt), yakni Sumiati alias A Gek (41) warga Jalan T. Amir Hamzah, Lingk VI Kel Jati Karya Kec Binjai Utara, Sumut dan Linda alias A Fui (51) warga Dusun II Jl. Pasar VII, Kelurahan Tandem Hilir I, Kec Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, divonis 22 tahun penjara terkait kasus kepemilikan sabu sebanyak 1,5 kg.

Dalam sidang yang digelar di ruang Cakra V, Pengadilan Negeri Medan, Selasa (24/2), keduanya hanya bisa menundudkkan kepalanya selama majelis hakim yang diketuai Waspin Simbolon membacakan vonisnya. Dalam amar putusannya, Sumiati alias A Gek divonis selam 13 tahun penjara. Sedangkan Linda alias A Fui divonis hukuman selama 9 tahun penjara. Keduanya dijerat dengan pasal 114 jo 112 UU no 25 tahun 2009 tentang narkotika.

Vonis tersebut lebih lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, Asni pada sidang sepekan sebelumnya yang mana Sumiati alias A Gek dituntut selama 16 tahun penjara. Sedangkan  Linda alias A Fui dituntut hukuman selama 12 tahun penjara.

Usai mendengarkan vonis tersebut, kedua terdakwa yang. mengaku menyesal dan meminta keringanan hukuman dari hakim langsung digelandang ke sel tahanan PN Medan untuk kemudian dibawa ke Tanjung Gusta.

Sebagaimana diketahui, Sumiati alias A Gek (41) warga Jalan T. Amir Hamzah, Lingk VI Kel Jati Karya Kec Binjai Utara,Sumut dan Linda alias A Fui (51) Warga Dusun II Jl. Pasar VII Kel Tandem Hilir I Kec Hamparan Perak, Kab Deli Serdang, yang merupakan calon penumpang pesawat Lion Air JT 0978 tujuan Medan-Surabaya diamankan petugas Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA)diruang tunggu Terminal Keberangkatan (Departure) karena membawa narkotika jenis sabu seberat 1,5 kg, Selasa (30/9/2014) sekira pukul 17.40 WIB.

Begitu sampai keduanya langsung chek in di loket Lion Air JT 978 tujuan Medan-Surabaya dengan seat Linda (15E) dan Sumiati (15F). Kemudian pukul 17.40 WIB, keduanya menuju ruang tunggu keberangkatan domistik dan pada saat akan pemeriksaan badan oleh petugas Avsec bernama Sheila Agustia diruang pemeriksaan didapati didalam celana dalam Sumiati sebanyak 7 Bungkus sabu dan 2 bungkus di dalam bra, sementara didalam celana dalam Linda sebanyak 6 bungkus sabu dengan berat total seluruhnya sekitar 1,5 kg.

Dalam sidang sebelumnya, terdakwa A Gek mengaku diimingi uang oleh Azwar (DPO) dengan upah Rp 5 juta untuk menghantarkan narkoba jenis sabu seberat 1,5 kg antar pulau menuju Suabaya. Karena tergiur dengan upah yang besar lantas dirinya pun mengiyakannya. Tetapi kali ini karena sabu yang banyak, dirinya pun melibatkan bibi nya, Linda alias A Fui untuk menghantarkannya.

Dalam keterangannya, A Gek mengatakan kalau barang tersebut dimbilnya dari Azwar di Langsa Aceh. Yang terdiri dari 15 bungkus seberat 1,5 Kg. Dan kemudian setelah itu menghubungi A Fui untuk bertemu di Binjai Supermall. "Barangnya aku ambil sama Azwar di Aceh Langsa. Terus aku telepon A Fui untuk bertemu di supermall Binjai," terangnya kepada majelis hakim.

Kemudian setelah bertemu, dirinya dan A Fui pun menaiki bus ALS menuju Bandara KNIA dan saat didalam bus memberikan 6 bungkus sabu yang sudah dibalut dengan kaos kaki kepada A Fui. Dan setelah sampai di bandara, kemudian sabu yang  tersebut dimasukkan ke dalam bra dan celana dalam.
"Sabu itu ada 15 bungkus, jadi saya kasih sama A fui 6 bungkus dan sisanya dengan saya saat didalam mobil," jelas A Gek.

Lanjutnya kalau sabu sebanyak 2 bungkus diletakkan didalam bra sementara sisanya 7 bungkus diletakkan didalam celana dalam dan kemudian dilapisi dengan pembalut. "Saya letakkan di bra dekat ketiak dan celana dalam yang dilapisi softek," ujarnya.


Jemy

Wagub Harapkan Industri Jasa Keuangan Tingkatkan Kontribusinya Tumbuhkan Ekonomi Sumut

Medan - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi berharap industri jasa keuangan dapat mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2015. Kontribusu berharap industri jasa keuangan tahun 2014 tercatat dalam kisaran 0,09 persen.

Harapan tersebut disampaikan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2015 di Grand Ballroom Hotel Aryaduta, Jl Balai Kota Medan, Selasa (24/2/2015).

Hadir dalam acara itu Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Ahmad Soekro Tratmono, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut H Erwin Dali¬munthe SH, Kepala Badan Pengawan Keuangan dan Pembanguna (BPKP) Sumut Mulyana, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah IX Sumut Aceh Difi Ahmad Johansyah, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut Hj Sabrina MSi, para pimpinan Perbankan di Sumut dan peserta lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Erry menyatakan, pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2014 lalu tercatat 5,23 persen. Angka tersebut akan meningkat significant jika pertumbuhan industri jasa keuangan mengalami kenaikan diatas 0,09 persen, termasuk jasa keuangan bidang asuransi.

“Jika jasa keuangan asuransi dapat tumbuh, terutama asuransi syariah, saya yakin akan mempengaruhi perumbuhan ekonomi Sumut tahun 2015,” ujar Erry.

Erry yang juga selaku Ketua Umum (Ketum) Dewan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumut mengatakan, perbankan syariah memiliki prospek cerah di Sumut, karena dapat diterima seluruh masyarakat lintas agama.

“Perbankan di Sumut perlu melakukan terobosan baru dalam mengembangkan perbankan syariah dan asuransi syariah,” saran Erry.

Pertumbuhan ekonomi Sumut juga harud sidukung sector lain seperti pertanianm kehutanan dan perikanan serta sektor perdagangan.

“Sektor pertanian, kehutan dan perikanan tahun 2014 menyumbang 1,1 persen. Sedang sektor perdagangan mencapai 1,2 persen,” sebut Erry.

Lebih jauh Erry mengharapkan, Perbankan di Sumut juga mendorong sektor swasta dalam bidang investasi, terutama dalam upaya peningkatan kualitas produksi pertanian, pengembangan industri pengolahan serta mendorong tumbuhnya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat berkonsentrasi melakukan investasi non komersil seperti pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana umum. Sinergi antara pemerintah dengan perbankan akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Sumut,” ucap Erry.

Tidak lupa Erry mengimbau lembaga keuangan di Sumut meningkatkan kucuran dana bantuan usaha berbasis kerakyatan.

“Sangat baik jika perbankan mengutamakan sector keuangan pro rakyat yang berbasis kearifan lokal,” harap Erry.

Sementara Kepala OJK Regional 5 Sumatera, Ahmad Soekro Tratmono mengatakan, proses pemulihan industri keuangan yang merupakan bagian dari pemulihan ekonomi global belum tuntas terlaksana seperti apa yang diinginkan. Industri keuangan masih menghadaoi tantangan dalam bidang penguatan industri keuangan. Kendala tersebut tidak hanya dialami Sumut, namun juga berbagai daerah, terutama menjelang implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2016.

“Tahun 2015 merupakan tahun terakhir. Setidaknya ada 3 isu strategis yang perlu mendapatkan solusi integratif, yakni bagaimana optimalisasi sector jasa keuangan agar terwujud kestabilan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan serta mengoptimalkan akses keuangan dan kemandirian finansial kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam memndukung pembangunan nasional,” jelas Ahmad.

Ahmad juga mengatakan, pertumbuhan Produk Domestik regional Bruto (PDRB) Sumut akhir tahun 2014 tercatat sebesar 6,35 persen. Hal ini diyakini berpotensi besar bagi market share pertumbuhan jasa keuangan di Sumut. Meskipun penciptaan lapangan kerja masih merupakan pekerjaan rumah yang terus berlanjut untuk diselesaikan, namun dengan outcomes pembiyaan/kredit di Sumut mencapai Rp166,87 Triliun (hingga akhir tahun 2014), dan76,26 persen diantaranya merupakan pembiayaan/kredit produktif.

Ahmad optimis bahwa injeksi jasa dana di sector riil perekonomian akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja produktif yang jumlahnya terus bertambah. Selain itu, hal ini diharapkan akan meningkatkan akselerasi strata masyarakat Sumut masuk ke kelas menengah.

“Bila hal ini dapat kita pertahankan dan tingkatkan, maka sumbangsih pertumbuhan ekonomi Sumut yang lebih tinggi dari angka harapan tahun 2015 sebesar 6,28 persen oleh industri Jasa keuangan bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan,” ujarnya.  

Ahmad juga mengatakan, antisipasi terhadap seluruh kerangka pertumbuhan industry jasa keuangan nasional dan regional, perlu dilakukan dengan lebih dini mengetahui permasalahan yang menghambat pertumbuhan industry secara berhati-hati (prudent), namun tetap sinergis dengan program percepatan pembangunan ekonomi nasional begitu juga dengan pandangan pemerintah.

“Kami menilai penyediaan infrastruktur dasar yang mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru didaerah ini, perlu mendapatkan perhatian khusus,” katanya.

OJK juga secara berkesinambungan mengarahkan pengembangan sektor jasa keuangan khususnya di Sumut secara optimal bagi peningkatan ekonomi regional dan nasional melalui inisiatif strategis yaitu mendorong pembiyaan pembangunan infrastruktur melalui mekanisme pasar modal, memonitor realisasi target Rencana Bisnis Bank di Tahun 2015, khususnya terhadap target pembiyaan agar sinergis dengan rata-rata pertumbuhan pembiayaan nasionala sebesar 16,46 persen, penguatan lembaga jasa keuangan sleain perbankan melalui beberapa inisiatif termasuk pengawasan dan pembinaan Lembaga Keungan Mikro (LKM), penguatan pembangunan ekonomi yang sinergis dengan pelestarian lingkungan melalui green lending model, penguatan sector jasa keuangan syariah melalui inovasi produk/jasa keuangan, dengan kompetensi sumber daya insane.

Untuk menciptakan akses keuangan, kemandirian dan keamanan financial yang lebih baik dan komprehensif, Ahmad berharap setiap lembaga keuangan di Sumut dapat mendorong strategi bisnisnya melalui perluasan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka kuangan inklusif.

“Dua bank umum yang berkantor pusat di Sumut diharapkan menjadi tuan rumah di provinsinya sendiri terhadap program inklusif tersebut,”  tutup Ahmad. 

Jemy

Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Mendahului PAPBD Legal dan Formal

Medan - Pembayaran kewajiban pada pihak ketiga mendahului P-APBD TA 2015 melalui Peraturan Gubernur no 10/2015 dinyatakan legal, formal dan tidak melanggar hukum.  Hal tersebut sesuai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2014 sebagaimana hasil konsultasi Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pihak Kementerian Dalam Negeri.

Hal tersebut menjadi salah satu simpulan penting dalam rapat pertemuan antara Komisi C DPRD Sumut dengan Gubernur Sumatera Utara di Ruang Kerja Gubsu Lantai 10 Kantor Gubsu, Selasa (24/2).  Pertemuan dipimpin Gubernur dan Ketua Komisi C DPRD Sumut H Muchrid Nasution, SE.  Hadir Plh Sekda Provsu Hj Sabrina, Assisten Administrasi Umum H M Fitriyus, Kepala Dinas Pendapatan H Rajali, S.Sos, Kepala Biro Keuangan Ahmad Fuad , Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Safrudin dan Kepala Dinas Bina Marga Effendi Pohan. Sementara itu hadir unsure Komisi C yaitu Wakil Ketua Drs H Yulizar ParLagutan Lubis, M.Psi, H Ajie Karim, H.M Hafiah Harahap, SH, Augus Napitupulu,SH, Drs Effendi S Napitupulu,  Tiaisah Ritonga, SE, Sonny Firdaus, SH, Ebenejer Sitorus, SE, Fanotona Waruwu, Khairul Anuar, ST, MM, H Satrya Yudha Wibowo, ST, MM dan Jubel Tambunan, SE.

Dalam pertemuan selama 2 jam tersebut membahas 18 poin materi diantaranya evaluasi kewajiban Pemprovsu kepada Kabupaten/kota se Sumut baik Dana Bagi Hasil maupun Bantuan Keuangan Provinsi. Dalam pertemuan itu, baik Pemprov maupun DPRD Sumut menyepakati bahwa langkah pemerintah mengeluarkan Pergub Sumut No 10/2015 untuk membayar kewajiban Pemprovsu kepada pihak ketiga yang pekerjaannya telah selesai pada tahun anggaran 2014 merupakan solusi terbaik.

“ Pimpinan Dewan bersama Ketua-ketua Fraksi juga sudah konsultasi dengan pihak Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri ,” ujar anggota Komisi C Drs Effendi S Napitupulu.  Sementar itu, Assisten Admiistrasi Umum H M Fitriyus juga menegaskan bahwa tidak benar kas Pemprov Sumut kosong.

Fitriyus menekankan bahwa saat ini dalam kas keuangan Pemprov Sumut terdapat dana Rp 1 Triliyun yang akan dialokasikan diantaranya untuk Rp 520 milyar untuk dana Bantuan Operasional Sekolah dan Rp 100 milyar kebutuhan anggaran Triwulan I SKPD. “Jadi bila kita membayar kewajiban kepada pihak ketiga senilai 265  milyar rupiah lebih itu pada hari ini, masih ada dana sisa di kas. Jadi tidak benar kas kita kosong,” tegasnya.

Rapat konsultasi para pimpinan bersama ketua-ketua fraksi DPRD Sumut dan didampingi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berlangsung pada Sealasa, 17 Februari lalu yang diterima Kasubdit Anggaran Daerah Wilayah II Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri Drs Horas Maurits Panjaitan, M.Ec Dev. Hadir mengikuti konsutansi tersebut Ketua DPRD SUmut H Ajib Shah, S.SOs, Wakil Ketua Parlinsyah Harahap, SE, Ketua Fraksi Golkar H.A Yasir Ridho Loebis, SH, ST, MSP, Sekretaris Fraksi PDIP Analisman Zaluku, S.Sos, MSP, Wakil Ketua Fraksi Demokrat H Arifin Nainggolan, KKetua Fraksi Hanura Asuhot Simamora, Ketua Fraksi PKS Zulfikar an Ketua Fraksi PAN H Syah Afandin.

Rapat konsultasi dewan ini menindaklanjuti hasil konsultansi Plh Sekda Provsu beserta jajarannya pada hari sebelumnya di Gedung DPRD SUmut. Berdasarkan konsultasi tersebut,  pembayaran kewajiban pad apihak ketiga mendahului P-APBD TA 2015 sesuai dengan Permendagri No 37 Tahun 2014, oleh pihak kementerian Dalam Negeri dinyatakan legal, formal dan tidak melanggar hukum.

Dalam notulen rapat yang dihadiri ditandatangani Horas Maurits dan Kepala Biro Keuangan Provsu Ahmad Fuad tersebut, pembayaran kewajiban pemerintah tersebut dilandasi kebutuhan mendesak sesuai yang tertera dalam batang tubuh Peraturan Daerah APBD dan hal tersbeut telah dipahami oleh BPK selaku institusi pemeriksa keuangan.

Pihak kementerian Dalam Negeri menekankan kepada Pemprov Sumut agar dalam tahapan pelalaksanaan pembayaran kewajiban pada pihak ketiga yang mendahului PAPBD 2015 tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti dengan percepatan pengusulan PAPBD tahun 2015.  Pembayaran kewajiban tahun 2014 tersebut nantinya diposting dalam anggaran biaya belanja dengan kode rekening yang sama seperti anggaran belanja tahun sebelumnya.


Jemy

‎WIKA CSK Akui Keterlambatan Pengerjaan Proyek IPA PDAM Tirtanadi

Medan - ‎Pekerjaan pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sunggal‎, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi, diakui PT WIKA CSK terlambat penyelesaianya, dari kontrak kerja yang seharusnya selesai pada bulan Maret 2015 ini. ‎

Adi Utama Manager proyek PT. Wika CSK‎, Selasa (24/2) di Pengembangan IPA Sunggal mengakui keterlambatan pengerjaan proyek tersebut karena faktor alam yang telah merubah konstruksi pengerjaan Reservoir yang dikerjakan.

‎"Sesuai kontrak mustinya sebelum Maret, atau15 hari lagi, pengerjaan itu harus selesai. Namun, juga berdasarkan yang tertulis di kontrak, bila kesalahan itu bukanlah dari teknis kita sendiri, melainkan alam, kita dapat mengajukan permohonan pengunduran jadwal untuk segera menyelesaikan pengerjaan ini," ucap Adi Utama.

Adi menjelaskan, berdasarkan kendala tersebut, pihaknya telah mengajukan permohonan undur 3 bulan kedepan untuk segera menyelesaikan proyek IPA tersebut.

"Sesuai dengan proposalnya yang telah kami ajukan, kami meminta akhir Juli diberi waktu. Penyebab ada beberapa hal. Kita unutk menyelesaikan clarifair 1, karena harus menunggu clarifair 6 beroperasi. Kami meminta penambahan waktu 3 bulan," katanya.

Adi juga menjelaskan, bila pengerjaan 3 bulan nantinya yang diberikan juga tidak selesai, pihak siap dikenakan denda finalti atas keterlambatan tersebut.

‎"Sesuai dengan dokumen kontrak, apabila ada keterlambatan penyebabnya dari kita ada konsekuensi, bila 3 bulan selanjutnya maka kami akan menerima denda itu. Itu juga salah satu alasan rusaknya reselvoir kita meminta perpanjangan waktu," katanya.

‎Sementara itu, Plt Dirut PDAM Tirtanadi, Mangindang Ritonga mengatakan, proyek IPA Sunggal akan dapat menghasilkan 650  liter perdetik dan IPA Martubung 200 liter per detik. Proyek ini diharapkan dapat menutupi krisis air yang terjadi selama ini di beberapa wilayah pelayanan.

Saat ini pelanggan yang bergantung dengan PDAM Tirtanadi di wilayah operasional Medan dan sekitarnya berjumlah 416 ribu lebih. Beberapa lokasi yang mengalami krisis air saat ini adalah Cabang HM. Yamin, Cabang Sei Agul, Cabang Diski, Cabang Belawan Kota, Cabang Denai dan Cabang Padang Bulan.

Untuk mengurangi krisis air, PDAM Tirtanadi membangun beberapa WTP (Water Terminal Plan) Mini dan Sumur Bor. “Langkah tersebut sedikit membantu, tapi masih kurang maksimal karena butuh biaya produksi lumayan besar,” ujar Mangindang Ritonga.

Untuk itu, pekerjaan penambahan dan pengembangan IPA dan jaringan pipa transmisi Sunggal dan Martubung yang dikerjakan PT WIKA – CSK dan KSO diyakini dapat mengurangi keluhan pelanggan tersebut.

Pengerjaan proyek meliputi pembangunan Reservoir kapasitas 9000 m3 terintegrasi dengan ruang pompa, dan perpompaan distribusi. Pekerjaan pembangunan Rumah RWP dengan perpompaan air baku, pekerjaan pembangunan Clarifier-VI kapasitas 500 liter/detik (koagulator, flokulator, sedimentasi dan filtrasi), pekerjaan pembangunan Rumah Genset (Power House).

Penambahan bangunan eksisting di Sunggal, dan catu daya listrik dari PLN. Pekerjaan pemasangan pipa transmisi Steel ND 600 mm dari header pompa transmisi Reservoir Sunggal ke arah Jalan Setia Budi termasuk interkoneksi dengan perpipaan transmisi eksisting, dan pemasangan pipa transimisi Steel ND 600 mm dari header pompa transmisi Reservoir Sunggal ke arah Jalan Darussalam termasuk interkoneksi dengan perpipaan transmisi eksisting.

Anggaran proyek bersumber dari  penyertaan modal Pemprov Sumut sebesar Rp200 milliar dan dana kas PDAM Tirtanadi sebesar Rp34 milliar.

Disinggung mengenai proyek IPA kini tengah diselidiki Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu),  adanya dugaan korupsi dalam proyek tersebut, Mangindang Ritonga menyatakan, ia juga tidak mengerti dengan dugaan korupsi tersebut pada proyek IPA ini.  Mangindang menyatakan, seharusnya pihak yang menyatakan proyek IPA ini bermasalah harus melihat secara detail bagaimana intinya teknis permasalahan yang ada.

‎"Saya juga tidak mengerti dengan dugaan korupsi itu. Kontraktor juga belum menyerahkan hasil usai kerja kontrak tersebut. Kalau dikatakan korupsi, kontraktor sudah menyerahkan hasil pada kita, silahkan diperiksa," katanya.

Dari hasil pantauan wartawan langsung di lapangan, proyek pengembangan IPA Sunggal sudah rampung 70 persen lebih yakni bangunan Raw Water Pump (RWP) dan perpompaan air baku, ruang power house dan genset, Clarifier VI (kogulator, flokulator, sedimentasi dan filtrasi) dan perpipaan di lokasi IPA serta beberapa instrument pendukung.

"Yang jadi kendala adalah belum terealisasinya penambahan daya dari PLN. Kami sudah mengajukan penambahan daya ke PLN, tapi hingga saat ini belum dipenuhi. Terpaksa kita mengandalkan genset,” ujar pimpinan Proyek (Pimpro) penambahan dan pengembangan IPA Sunggal dan jaringan pipa transmisi, Ir.M. Suhairi, MM didampingi
Abdul Hakim Hasibuan selaku Asisten Operasional.

Dalam pemaparannya Suhairi menjelaskan, kontrak pengerjaan dengan No SPPBJ 077/P3A/V/2013‎ dengan pagu anggaran Rp176 miliar pada 6 Mei 2013, terdapat berbagai pengerjaan terintegrasi yakni perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan‎, diantaranya pekerjaan pembangunan resorver 3 kapasitas m3 terintegrasi dengan ruang pompa dan expo mapan distribusi. Pekerjaan. Pembangunan rumah RWP dengan perlombaan air baku
Pembangunan clarifer VI kapasitas 500 liter/detik. Pekerjaan pembangunan rumah genset. Penambahan bangunan existing di sunggal dan Pekerjaan pemasangan pipa transmisi.

Pekerjaan belum selesai ‎dikerjakan yakni, Pekerjaan rehabilitasi clarifeir 1 dan meningkatkan kapasitas dari 350 liter/detik menjadi 500 liter/detik.
Kerjaan yang belum dikerjakan penyambung pipa yang baru dengan yang lama.

Sebelumnya Kepala Divisi Public Relations PDAM Tirtanadi, Ir. Amrun didampingi Kabid. Publikasi dan Komunikasi, Jumirin dan Assisten I PR Zaman K. Mendrofa menjelaskan bahwa keterlambatan pengerjaan pembangunan IPA Martubung yang akan berakhir 3 April 2015 disebabkan karena perizinan yang terkait dengan proyek tersebut lama keluarnya.

“Permohonan izin air permukaan untuk IPA Martubung dari Tirtanadi ke BWSS II diajukan pada 24 Maret 2014 dan baru keluar pada 24 September 2014. Selain itu, izin IMB untuk intake Martubung diajukan pada Juni 2014 dan izin baru keluar keluar pada 9 Januari 2015, sedangkan izin untuk bangunan reservoir hingga saat ini belum keluar. ”jadi tidak benar kalo kemudian kami diberitakan di koran bahwa PDAM Tirtanadi membohongi DPR SU, nyatanya memang izin IMB Intake nya baru keluar 9 Februari 2015," tegasnya.


Jemy‎

Menpora Janji Perjuangkan Usulan Gubsu, Wushu Asean Game 2018 Digelar di Medan

Medan - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi berjanji akan memperjuangkan usulan Gubernur SUmatera Utara H Gatot Pujo Nugroho agar pertandingan cabang olahraga Wushu pada Asean Game 2018 nanti digelar di Kota Medan, Sumatera Utara. Demikian disebutkan Menpora Imam Nahrowi saat memberikan sambutan pada Open House Imlek di Padepokan Wushu, Jalan Plaju, Medan, Jumat (20/2) siang.

Hadir di acara itu, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, anggota Komisi 10 DPR RI Sofyan Tan dan anggota Komite II DPD RI Parlindungan Purba, Konsul Kehormatan Turki Rahmat Shah dan sejumlah tokoh masyarakat Sumatera Utara.

Menpora mengaku, ide kalau cabang olahraga wushu digelar di Medan ketika Asean Game merupakan ide Gubsu Gatot Pujo Nugroho. “Tadi Pak Gubernur punya ide,bagaimana salah satu cabang olahraga Asean Games, Wushu, tempatnya diselenggarakan di Medan, Sumut,” sebutnya.
Menyikapi itu, Menpora akan mempertimbangkan ide tersebut. Dia berharap Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia Master Supandi Kusuma untuk mendiskusikannya dengan Kemenpora, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan International Olympiad Committee (IOC).
Sejauh ini, katanya, daerah yang menjadi tempat penyelenggaraan Asean Game 2018 baru beberapa daerah di antaranya Palembang, Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
“Kita harus mampu meyakinkan IOC dan KOI agar wushu bisa kita tempatkan di Medan,” tegas Menpora.
Bangga

Saya atas nama pribadi dan Menpora, ujarnya, sudah lama ingin datang ke markas Wushu di Medan. "Bagi saya, (kedatangan-red)  ini penebus utang saya. Karena sewaktu kejuaraan dunia sanda di Istora Senayan, saya berjanji ingin ke markas wushu di Medan. Saya sudah memenuhi janji saya,” sebut Menpora.

Di kesempatan tersebut, Menpora menyampaikan salam hormat dan bangga atas prestasi para atlet wushu di bawah binaan Master Supandi Kusuma. Apalagi atlet wushu sudah banyak mengharumkan nama bangsa dan negara ini.
“Saya sampaikan rasa hormat, bangga dan terimakasih kepada atlet wushu yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Semoga prestasi ini terus diraih dan menjadi inspirasi, semangat dan motivasi bagi kita di masa yang akan datang,” ucap Imam Nahrowi.

Sementara itu, Gubsu Gatot Pujo Nugroho mengapresiasi Master Supandi Kusuma yang sudah mengabdikan dirinya di dunia olahraga khususnya wushu. “Kami belum bisa membayar tentang pengorbanan dan dedikasi yang diberikan Bang Supandi Kusuma terhadap prestasinya di bidang olahraga. Barangkali melalui Bung Sofyan Tan, mohon diingatkan melalui Pak Menteri, nanti, Asean Games 2018, agar cabang olahraga wushu bisa dilaksanakan di Medan Sumatera Utara. Kami sepakat akan mendukung,” sebut Gubsu.

Menurut Gubsu, dukungan penuh dari Pemprovsu jika saat Asean Games nanti digelar di Medan juga merupakan kebanggaan masyarakat Sumut. “Ini bagian dari wujud terimakasih kami. Wujud terimakasih masyarakat olahraga kepada Bung Supandi Kusuma yang telah mendedikasikan dirinya di bidang keolahragaan khususnya wushu,” sebut Gatot.

Selain itu, Gubsu juga mengaku bangga dengan berbagai torehan prestasi atlet wushu yang telah mengharumkan nama bangsa dan khususnya Sumatera Utara baik di kancah regional, nasional maupun internasional. Terakhir, Gubsu atas nama Pemerintah Provinsi Sumut mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek. “Semoga Imlek di tahun Shio Kambing Kayu ini menjadi sebuah pertanda kebaikan untuk Sumut dan Indonesia,” sebut Gatot.
Sebelumnya, saat sampai di padepokan Wushu, Menpora Imam Nahrowi, Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan Wagubsu Tengku Erry Nuradi diajak Master Supandi Kusuma ke lantai dua padepokan melihat berbagai dokumen prestasi para atlet dan perkembangan wushu di tanah air.


Jemy

Gubsu Diminta Segera Tetapkan HET Elpiji

Medan - Pemeritah Provinsi Sumatera Utara dinilai jangan terlalu lama dalam menetapkan Harga eceran tertinggi (HET) untuk elpiji 3 kilogram. Sebab dikhawatirkan, jika kondisi ini terlalu lama disikapi, gejolak dan keresahan warga Sumut semakin tidak terkendali.

"Terutama menyangkut distribusi yang juga jadi bagian penting bagi masyarakat Sumut. Sebab beberapa waktu ini belum bisa dikatakan aman dari sisi distribusi elpiji 3 kilogram," kata pegiat transparansi keuangan dan kebijakan publik Sumut, Elfanda Ananda, Jumat (20/2).

Menurutnya, sembari menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat, pemprov tidak boleh terlalu lama memberikan sikap dalam konteks penetapan HET tersebut. Ia menilai, jika hal ini terlalu lama disikapi, tentu akan menimbulkan konflik di lapangan. Apalagi sepengetahuannya, persoalan harga ini kerap memantik kecurangan oknum-oknum tertentu untuk bermain.

"Nah, kalau hal ini tidak segera diantisipasi oleh gubernur, peluang-peluang kecurangan ini akan terus muncul dan menimbulkan keresahan di masyarakat," ungkapnya.

Sebagai leading sector, Biro Perekonomian Pemprovsu, kata Elfenda, juga harus mendorong Gubernur Sumut untuk segera menetapkan HET elpiji. Pasalnya, hal itu menyangkut kepentingan masyarakat Sumut kemudian distribusi elpiji supaya lebih lancar. Sehingga untuk pengendaliannya, diperlukan langkah cepat penentuan harga tersebut.

"Memang, Biro Perekonomian dibawah kendali gubernur. Tetapi dia sebagai leading sector tentu harus cepat mengusulkan HET ini dan jangan sampai terlalu lama. Jadi mereka (Biro Perekonomian) harus meminta kepada atasannya, agar dibuat secapat mungkin kebijakan untuk itu. Tidak perlu takut atau sungkan memberi masukan. Karena itu merupakan kewajibannya. Bagaimanapun kalau nanti sampai menimbulkan gejolak, Biro Perekonomian yang menjadi sasaran tembak," jelasnya.

Lebih lanjut Elfenda mengungkapkan, lambatnya penetapan HET elpiji ini, sungguh membuat keresahan bagi masyarakat, khususnya pada masyarakat menengah ke bawah. Menurutnya, jika penetapan HET elpiji ini terlalu lama diputuskan, maka kondisi di lapangan diprediksi semakin tidak terkendali. "Dalam artian pihak-pihak yang sebelumnya telah mengambil keuntungan, kemudian masyarakat merasa geram atas prilaku mereka, kita khawatir situasi menjadi tak terkendali," paparnya.

Dengan demikian, kata dia, jangan sampai pihak-pihak seperti itu mengambil keuntungan dari posisi tersebut. Sementara disatu sisi masyarakat pengguna (ekonomi menengah ke bawah), perlu dipikirkan oleh Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. "Kenyamanan dan keamanan stabilitas di masyarakat ini yang perlu disikapi cepat oleh Gubsu," pungkasnya.

Dikonfirmasi soal ini, Kepala Biro Perekonomian Pemprovsu Bondaharo Siregar, justru menunjukkan sikap tak kooperatif. Berdalih sedang berada di luar kota ihwal perkawinan anaknya, ia enggan memberi keterangan pada wartawan. "Jangan desak-desak sayalah untuk memberi jawaban. Saya tidak bisa kasih informasi jika tak berada di kantor. Karena datanya ada di kantor semua," ungkapnya di ujung telepon, Jumat (20/2). Ia mengaku sedang berada di Rantauprapat untuk urusan pernikahan anaknya.

Namun disamping itu ia mengatakan, saat ini pihaknya masih membahas seputar HET elpiji dengan stakeholder terkait, untuk kemudian diusulkan kepada Gubsu. "Nanti setelah diusulkan ke gubernur, kita kabari perkembangannya," ujar dia.

Diketahui, sebelumnya tim pembahasan HET elpiji 3 kilogram melakukan pertemuan lanjutan pada Rabu (4/2) lalu. Di mana dari hasil pertemuan itu, tim segera mengajukan hasilnya kepada Gubsu dalam waktu sepekan. Namun Bondaharo mengaku, untuk besarannya berapa tidak bisa memberi tahu.

"Saya tidak boleh mendahului Gubernur. Tapi sebagai gambaran, usulan HET Sumut akan lebih rendah dari HET di Sumatera Barat yang sebesar Rp 17 ribu," katanya, Rabu (4/2).

‪Pihaknya kata Bondaharo, siap jika dalam waktu dekat pemerintah kembali mengubah harga BBM. Pasalnya, berbeda dengan penentuan harga barang pokok lainnya termasuk elpiji 3 kilogram, lebih mudah ditentukan HET-nya karena tinggal mengacu harga dari Pertamina dan menambahkannya dengan variabel lain seperti ongkos transportasi dan keuntungan agen.‬ "Kalau diturunkan lagi harga BBM, tidak masalah. Akan kita turunkan lagi," katanya.‬

‪Dia mengatakan, HET elpiji 3 kilogram sangat penting diatur untuk melindungi konsumen, yang mayoritas adalah pelaku Usaha Kecil dan Menengah serta keluarga kelas ekonomi menengah ke bawah.




Jemy

Indikasi BI Rate, Kinerja Rupiah Melemah

Medan - Pasca diturunkannya BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 7.5%, nilai tukar Rupiah diperdagangkan melemah pada perdagangan kemarin. Rupiah diperdagangkan di kisaran 12.828 per US Dolar. Lebih murah dibandingkan dengan kinerja sebelumnya dimana rupiah masih dikisaran 12.750. Pelemahan Rupiah ini bisa disimpulkan sebagai akibat penurunan BI Rate.

"Sejauh ini BI perlu mengawasi perkembangan lalu lintas devisa pasca penurunan BI Rate. Seperti apakah ada pembalikan modal, atau pelemahan Rupiah ini hanya dikarenakan karena ada tren penguatan pada kinerja mata uang US Dolar," ucap Benjamin pengamat ekonomi Sumut kemarin.

Menurut Benjamin, kalau mengacu kepada kinerja sejumlah amata uang Eropa khususnya Euro, kinerjanya justru menguat terhadap US Dolar. Selain itu minimnya sentimen pasar saat ini seharusnya tidak memberikan efek yang signifikan bagi US Dolar untuk menekan kinerja mata uang Rupiah.

"Memang terkadang menjelang akhir bulan Rupiah kerap melemah terhadap mata uang US Dolar. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan valas untuk kebutuhan impor. Perlu hati-hati agar nilai tukar Rupiah tidak bergerak liar menjelang rapat bank sentral AS setiap bulannya nanti. Jangan sampai ada isu negatif yang berkembang dan berpeluang menekan kinerja Rupiah. Kemungkinan kenaikan suku bunga acuan The FED itu ancaman serius yang harus diantisipasi," katanya.

Dari pasar saham, IHSG menguat setelah BI rate diturunkan. Beban operasional perusahaan khususnya yang terbebani dengan bunga pinjaman sedikit tertolong dengan penurunan suku bunga. Pada hari ini IHSG ditutup naik 0.99% di level 5.390,449. Dan Rupiah berada dikisaran 12.830 per US Dolar.


Jemy

Jepang Siap Bantu Teknologi Pengolahan Air Bersih di Sumut

Medan - Jepang menyatakan siap membantu dalam penyiapan teknologi pengolahan air bersih di Sumatera Utara (Sumut). Teknologi tersebut diharapkan dapat mengatasi kendala dalam mendapatkan air bersih terutama pemukiman masyarakat di kawasan pesisir pantai.

Kesiapan negara tirai bambu itu terungkap saat Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Ir H Tengku Erry Nuradi MSi menerima audiensi Konsulat jenderal (Konjen) Jepang di Medan, Mr Yuji Hamada dan rombongan ahli air di ruang kerjanya kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Medan, Senin (16/2/2015).

Hadir bersama rombongan ahli air Jepang (IWP) Japan Ohno Atsushi, Sekretaris Konjen Jepang, Mariati, Forum Persahabatan Sumatera Jepang H Jamharil Umeda, dari PDAM Tirtanadi Delviyandri dan perwakilan Yokohama Water Kenji Nakanosono.

Sementara Wagub Sumut didamping Kadis PSDA Provsu Dinsyah, Kadis Perikanan dan Kelautan Provsu Zonny Waldi, S.Sos, MM, Staf Ahli Gubsu Bidang, Ekonomi, SDA dan Keuangan Ir Riadil A Lubis, MSi, Kepala Bappeda Serdang Bedagai dan mewakili Kadis Kominfo Provsu Gelora Viva Sinulingga.

Dalam kesempatan tersebut, Erry menyambut baik kesiapan Jepang membantu Sumut dalam pengolahan air bersih karena diyakini menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kesulitan air bersih di sejumlah kawasan di Sumut, terutama di daerah pesisir pantai Timur dan Barat Sumatera.

“Tidak sedikit daerah di Sumut yang hingga kini masih kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan minum, cuci dan lain sebagainya. Jika ada teknologi sederhana dan biayanya terjangkau, ini akan menjadi solusi tepat dalam menjaga ketersediaan air bersih bagi masayarakat,” sebut Erry.

Erry mengatakan, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Sumut, belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Sebagian daerah bahkan tidak mendapatkan air bersih olahan laik minum.

“Untuk kebutuhan memasak dan minum, masyarakat masih memanfaatkan air alam yang ada dilingkungan pemukiman. Ada yang memnggunakan sumur bor. Tidak sedikit yang masih mengandalkan air sumur atau air alam,” papar Erry.

Erry juga mengimbau Kabupaten/Kota di Sumut yang daerahnya menjadi pilot project untuk mendukung program tersebut agar berjalan dengan lancar.

“Program ini sangat baik. Saya optimis Pemkab maupun Pemko yang mendapatkan program ini juga akan menyambut baik. Untuk itu, Pemkab dan Pemko harus berkoordinasi dengan masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan kesulitan air,” saran Erry.

Dalam menjalankan program, Erry juga menyarankan ahli air Jepang untuk berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Bappemas, PSDA, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarukim), Dinas Pertambangan dan Energi serta kelompok masyarakat.

“Dalam merealiasikan program, baiknya dilakukan sosialisasi agar masyarakat mendapat pemahaman tentang manfaat dan kegunaan teknologi pengolahan air bersih,” ujar Erry.

Erry menyebutkan, Indonesia Jepang telah menjalin kerjasama berbagai bidang seperti pertanian dengan Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), bidang peternakan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat, bidang energi dengan Pemkab Tapanuli Utara (Taput) dan kerjasama dibidang lingkungan hidup yaitu pengelolaan sampah untuk kompos dengan Pemeintah Kota (Pemko) Medan.

“Dengan terjalinnya kerjasama bidang pengolahan air bersih nantinya, hubungan Sumut dan Jepang makin harmonis,” harap Erry.

Sementara Konjen Jepang di Medan Yuji Hamada mengatakan, teknologi pengolahan air bersih tersebut merupakan rangkaian dari Project People to People untuk menunjang taraf hidup masyarakat Sumut, terutama mereka yang tinggal di daerah pesisir pantai yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih. Teknologi ini menggunakan alat sederhana dan telah diterapkan di Jepang selama berabad-abad.

“Sebagian alat yang digunakan dari bambu. Teknologi pengolahan air ini dapat menyuplai air tanah dari kedalaman hingga 1.400 meter. Teknologi ini tepat bagi masyarakat di daerah pantai yang kesulitan mendapatkan air bersih,” jelas Hamada.

“Kami berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maudapat membantu dan mendorong project people to people  yang nantinya dilaksanakan di kabupaten/kota di Sumatera Utara,” tutup Hamada.

Audiensi tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan Forum Sumatera Jepang dengan Wagub Sumut Tengku Erry sebelumnya yang mengulas tentang rencana Jepang membantu Sumut dalam pengolahan air bersih menggunakan teknologi sederhana.



Jemy

Perbedaan DPA dan Juknis Alasan Pemprov Endap Dana BOS Rp520 M

Medan - Alasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berbeda dengan petunjuk teknis (juknis) yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Sumut, jadi alasan Pemprovsu hingga kini, masih menahan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I tahun 2015.

Selain itu, alasan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Usaha Daerah dan Bank Sumut belum selesai sampai sekarang, hingga dana sebesar Rp520 miliar lebih untuk triwulan I itu merupakan dana BOS dari empat triwulan untuk tahun ini dengan total anggaran Rp2,80 triliun untuk Sumut masih mengendap di Biro Keuangan Pemprovsu.

"Kita masih masih menunggu perubahan selanjutnya. Apa yang perlu dirubah. DPA nya atau bagaimana. Jadi sebenarnya bukan nyangkut. Kita juga sudah rapat dengan Dinas Pendidikan terkait hal ini. Dan sudah sepaham dengan mereka. Jadi menunggulah," ucap Benyamin Gultom, Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setdaprovsu, yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BOS, Senin (16/2).

Dengan alasan ini, Benyamin Gultom juga tidak dapat memastikan kapan akan disalurkan dana untuk bantuan itu pastinya. Ia mengatakan pihaknya masih menunggu selarasnya data DPA dengan pihaknya baru akan menyalurkan dana tersebut. Meskipun pemprovsu tau bahwa anggaran itu tidak boleh lewat dari seminggu menggendap di Kas Umum Daerah.

"Kita tunggulah sampai konkrit semua. Waktunya tidak bisa saya pastikan. Yang jelas saya sudah notakan kepada Kabag Anggaran supaya konkrit. Supaya KPA bisa membayar sesuai DPA. Namun DPA yang bagaimana yang disampaikan ke kita. Sekarang di internal kita. Bagaimanapun kita inginnya cepat. Cepat pun tapi jangan sampai salah," katanya.

Diketahui, dana BOS triwulan I pada 2015 dicairkan dari Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KUD) pada 30 Januari 2015 lalu. Kesalahan penulisan di DPA, yang diusulkan Tim Manajemen BOS Sumut ke Biro Keuangan Pemprovsu. Tim Manajemen BOS Sumut diduga hanya menuliskan pengusulan pencairan dana BOS SD swasta saja. Padahal, SD negeri dan SMP swasta maupun negeri di Sumut tidak tercantum di DPA. Sehingga mengakibatkan ketertundaan pencairan dana BOS triwulan I ini.

Ketua Tim Manajemen BOS Sumut Dra Erni Mulatsih MPd mengatakan, kesalahan itu bukan di manamejen BOS. “Tidak benar itu, kita sudah usulkan ke Biro Keuangan, tapi anehnya kenapa hanya SD swasta yang ditulis di DPA,” katanya ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat (13/2) kemarin. Bahkan Erni juga sudah menyarankan agar DPA-nya diganti dengan menuliskan BOS Dikdas sebagai alternatif untuk mengantisipasi kesalahan itu. Tapi sayangnya, Biro Keuangan Pemprovsu tak mengindahkannya.

Mekanisme penyaluran dana tersebut menurut Ketua Tim Manajemen BOS Sumut, Erni Mulatsih, sudah disalurkan dari KUN kepada KUD yang selanjutnya disalurkan ke Bank Sumut sebagai penyalur ke rekening sekolah penerima.

Jumlah penerima dana BOS pada 2015 untuk tingkat SD dan SMP sederajat berjumlah sebanyak 2.413.517 siswa dari 11.796 sekolah yang dibagi dua yakni untuk peserta didik penerima dana BOS tercatat sebanyak 1.772.341 siswa SD dan SMP 641.176 siswa.



Jemy