"Terutama menyangkut distribusi yang juga jadi bagian penting bagi masyarakat Sumut. Sebab beberapa waktu ini belum bisa dikatakan aman dari sisi distribusi elpiji 3 kilogram," kata pegiat transparansi keuangan dan kebijakan publik Sumut, Elfanda Ananda, Jumat (20/2).
Menurutnya, sembari menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat, pemprov tidak boleh terlalu lama memberikan sikap dalam konteks penetapan HET tersebut. Ia menilai, jika hal ini terlalu lama disikapi, tentu akan menimbulkan konflik di lapangan. Apalagi sepengetahuannya, persoalan harga ini kerap memantik kecurangan oknum-oknum tertentu untuk bermain.
"Nah, kalau hal ini tidak segera diantisipasi oleh gubernur, peluang-peluang kecurangan ini akan terus muncul dan menimbulkan keresahan di masyarakat," ungkapnya.
Sebagai leading sector, Biro Perekonomian Pemprovsu, kata Elfenda, juga harus mendorong Gubernur Sumut untuk segera menetapkan HET elpiji. Pasalnya, hal itu menyangkut kepentingan masyarakat Sumut kemudian distribusi elpiji supaya lebih lancar. Sehingga untuk pengendaliannya, diperlukan langkah cepat penentuan harga tersebut.
"Memang, Biro Perekonomian dibawah kendali gubernur. Tetapi dia sebagai leading sector tentu harus cepat mengusulkan HET ini dan jangan sampai terlalu lama. Jadi mereka (Biro Perekonomian) harus meminta kepada atasannya, agar dibuat secapat mungkin kebijakan untuk itu. Tidak perlu takut atau sungkan memberi masukan. Karena itu merupakan kewajibannya. Bagaimanapun kalau nanti sampai menimbulkan gejolak, Biro Perekonomian yang menjadi sasaran tembak," jelasnya.
Lebih lanjut Elfenda mengungkapkan, lambatnya penetapan HET elpiji ini, sungguh membuat keresahan bagi masyarakat, khususnya pada masyarakat menengah ke bawah. Menurutnya, jika penetapan HET elpiji ini terlalu lama diputuskan, maka kondisi di lapangan diprediksi semakin tidak terkendali. "Dalam artian pihak-pihak yang sebelumnya telah mengambil keuntungan, kemudian masyarakat merasa geram atas prilaku mereka, kita khawatir situasi menjadi tak terkendali," paparnya.
Dengan demikian, kata dia, jangan sampai pihak-pihak seperti itu mengambil keuntungan dari posisi tersebut. Sementara disatu sisi masyarakat pengguna (ekonomi menengah ke bawah), perlu dipikirkan oleh Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. "Kenyamanan dan keamanan stabilitas di masyarakat ini yang perlu disikapi cepat oleh Gubsu," pungkasnya.
Dikonfirmasi soal ini, Kepala Biro Perekonomian Pemprovsu Bondaharo Siregar, justru menunjukkan sikap tak kooperatif. Berdalih sedang berada di luar kota ihwal perkawinan anaknya, ia enggan memberi keterangan pada wartawan. "Jangan desak-desak sayalah untuk memberi jawaban. Saya tidak bisa kasih informasi jika tak berada di kantor. Karena datanya ada di kantor semua," ungkapnya di ujung telepon, Jumat (20/2). Ia mengaku sedang berada di Rantauprapat untuk urusan pernikahan anaknya.
Namun disamping itu ia mengatakan, saat ini pihaknya masih membahas seputar HET elpiji dengan stakeholder terkait, untuk kemudian diusulkan kepada Gubsu. "Nanti setelah diusulkan ke gubernur, kita kabari perkembangannya," ujar dia.
Diketahui, sebelumnya tim pembahasan HET elpiji 3 kilogram melakukan pertemuan lanjutan pada Rabu (4/2) lalu. Di mana dari hasil pertemuan itu, tim segera mengajukan hasilnya kepada Gubsu dalam waktu sepekan. Namun Bondaharo mengaku, untuk besarannya berapa tidak bisa memberi tahu.
"Saya tidak boleh mendahului Gubernur. Tapi sebagai gambaran, usulan HET Sumut akan lebih rendah dari HET di Sumatera Barat yang sebesar Rp 17 ribu," katanya, Rabu (4/2).
Pihaknya kata Bondaharo, siap jika dalam waktu dekat pemerintah kembali mengubah harga BBM. Pasalnya, berbeda dengan penentuan harga barang pokok lainnya termasuk elpiji 3 kilogram, lebih mudah ditentukan HET-nya karena tinggal mengacu harga dari Pertamina dan menambahkannya dengan variabel lain seperti ongkos transportasi dan keuntungan agen. "Kalau diturunkan lagi harga BBM, tidak masalah. Akan kita turunkan lagi," katanya.
Dia mengatakan, HET elpiji 3 kilogram sangat penting diatur untuk melindungi konsumen, yang mayoritas adalah pelaku Usaha Kecil dan Menengah serta keluarga kelas ekonomi menengah ke bawah.
Jemy
Tidak ada komentar:
Posting Komentar