Istananews, Jakarta -Di saat pengusaha SPBU asing, seperti Shell hingga Petronas, bisa bebas membuka cabang di tanah air, justru perlakuan berbeda diterima perusahaan migas nasional, PT Pertamina (Persero). Seperti nasib perbankan RI, Pertamina susah membuka SPBU di negeri negara tetangga.
"Sekarang itu Pertamina ada di Timor Leste. Pertamina mau buka pompa bensin di Malaysia nggak boleh," kata Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim saat diskusi di Waroeng Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/12/2014).
Wacana penghapusan BBM bersubsidi jenis Ron 88 dinilai bisa mempercepat proses liberalisasi sektor hilir migas di Indonesia. Akibatnya SPBU asing yang selama ini sepi penjualan bisa tumbuh pesat karena pemerintah menghapus penjualan premiun jenis Ron 88. SPBU asing dan nasional akan bersaing ketat karena sama-sama menjual BBM minimal dengan Ron 92.
Jika ke depan SPBU asing kembali semarak di tanah air pasca penghapusan premium Ron 88, ia mengusulkan tentang penerapan asas kesetaraan atau resiprokal. Artinya perusahaan migas nasional diberi peluang sama untuk ekspansi bisnis di negara tempat perusahaan migas asing berasal
"Harus ada asas resiprokal," jelasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Tim Pemberantasan Mafia Migas atau Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menjelaskan pemerintah sudah sewajarnya melindungi pengusaha atau perusahaan migas lokal di sektor hilir seperti SPBU.
Jika tidak dilindungi, maka RI akan bernasib seperti industri perbankan. Artinya perbankan asing merajalela di Indonesia namun perbankan RI dipersulit saat ekspandi di luar negeri.
"Asing mau datang. Itu kita harus punya saham di spbu-nya atau kita terapkan asas resiprokal," ujarnya.
(feb/ang/dtk)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar